Saat Sawit Bukan Lagi Primadona

Jumat, 17 Oktober 2008 07:34 WIB
Laporan Wartawan Kompas, Syahnan Rangkuti (23) masih bisa tersenyum. Walau kecut. Sesekali ia juga tertawa, tetapi ketawa itu pun sumbang. Ketika dijumpai di areal kebun kelapa sawit miliknya, ia baru saja menjual hasil panen tandan buah segar sawit sebanyak 1 ton.
Bahori
Selasa, menjelang senja, ia sendiri saja di tengah kebunnya seluas 2 hektar di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau—sekitar 200 kilometer dari Pekanbaru.
Dengan harga tandan buah segar (TBS) sekarang ini yang hanya Rp 300 per kilogram, ayah seorang bayi itu tentunya mendapat penghasilan Rp 300.000. Tetapi, tunggu dulu. Hitungan matematis itu belum putus. Bahori harus mengeluarkan uang Rp 50.000 untuk upah melangsir (membawa TBS dari kebunnya ke pinggir jalan besar dengan menggunakan kendaraan berpenggerak empat roda). Dia juga harus mengeluarkan uang Rp 300.000 untuk membayar upah tiga pekerja harian masing-masing Rp 100.000 untuk memanen selama dua hari. ”Saya nombok Rp 50.000. Namun, apa boleh buat. Saya memilih untuk tetap memanen karena kata orang, kalau tidak dipanen, nanti pohon sawit rusak dan tidak mau berbuah lagi,” kata Bahori.
Untuk menutup utang, Bahori kembali ke profesi lama, yaitu menjadi buruh di kebun orang lain. Sepanjang Selasa itu dia bekerja di kebun orang. Upahnya Rp 60.000 sehari. Alhasil, setelah membayar utang Rp 50.000, penghasilan bersihnya hari itu hanya Rp 10.000.
Syaifudin yang memiliki kebun seluas 5 hektar juga senasib dengan Bahori. Hari itu ia mempekerjakan enam orang untuk panen sebanyak 2 ton. Padahal, masih ada 2 ton lagi TBS siap panen.
”Biarlah 2 ton lagi itu tetap dipohonnya sampai panen dua minggu lagi. Mana tau harga bisa membaik. Kalau pohonnya mau rusak, biarlah. Asal jangan seluruhnya,” kata Syaifudin.
Syaifudin mengatakan, ia mendapat uang Rp 600.000 dari panen sebanyak 2 ton. Namun uang itu langsung dipotong Rp 240.000 untuk upah empat buruh angkut TBS ke tempat penumpukan dan Rp 140.000 lagi untuk upah dua pendodos (pemetik buah dari pohon). Pendapatannya masih berkurang lagi karena harus membayar upah melangsir dengan mobil Rp 100.000. Artinya, penghasilan bersih hari itu sebesar Rp 120.000 untuk hasil panen sebanyak 2 ton.
”Sebelum harga anjlok, biasanya saya mendapat uang minimal Rp 4 juta dari sekali panen. Dalam satu bulan panen dua kali atau Rp 8 juta sebulan. Sekarang ini hitung saja pendapatan saya,” kata Syaifudin.
Tentang upah melangsir yang mahal lebih disebabkan buruknya kondisi jalan ke perkebunan petani.
Tidak mengherankan bila biaya untuk mengangkut satu ton TBS dari kebun ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 kilometer, petani harus membayar Rp 50.000 atau Rp 50 per kilogram.
Di sebuah desa eks transmigrasi, biaya transportasi bahkan mencapai Rp 200 per kilogram atau Rp 200.000 per ton. Hal itu disebabkan jalan hancur dan jaraknya lebih dari 5 kilometer.
Namun tidak semua jalan ke perkebunan petani di Rokan Hulu, begitu buruk. Di sebuah tempat tidak jauh dari kota Pasirpengarayan, ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, jalan menuju perkebunan seorang kuat di Rokan Hulu ternyata diaspal hotmiks dengan lebar 12 meter.
Cerita manis pemilik kebun sawit di Riau tersebut saat ini sudah berubah menjadi cerita duka. Harga TBS Rp 300 per kilogram, menurut Ardiman Daulay, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Cabang Rokan Hulu, sama seperti kondisi 12 tahun lalu saat menjelang krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997. ”Dulu sebelum krismon, harga sawit memang Rp 300 per kilogram, tetapi harga-harga barang masih jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Waktu itu harga beras masih ada yang Rp 1.000 per kilogram. Pada saat krismon dahulu, petani kami justru menikmati hasil karena harga sawit naik menjadi Rp 800 sampai Rp 1.000 per kilogram. Sekarang ini petani sawit yang mengalami krisis,” kata Daulay yang memiliki 2.500 anggota dengan lahan 118.000 hektar.
Menurut Daulay, bukan hanya petani yang mengalami krisis. Pedagang pengumpul mengalami nasib sama. Kusno, seorang tauke sawit (sebutan untuk pedagang pengumpul), sudah meminta keringanan kepada Bank BRI setempat untuk menunda pembayaran cicilan utangnya.
Sebelum harga anjlok, Kusno meminjamkan uang kepada petani, nilainya Rp 200 juta. Ini biasa dilakukan toke sawit agar petani mau menjual buah kepada mereka. Seluruh uang berasal dari pinjaman di Bank BRI. Sekarang ini seluruh piutang Kusno tidak dapat ditagih, karena petani peminjam tidak mampu membayar. ”Kalau BRI tidak bersedia menunda cicilan, rumah Kusno akan segera disita bank,” ujar Daulay.
Menurut Daulay, petani dari Desa Tandun sampai mencoba bunuh diri, meminum obat serangga, karena dililit utang Rp 200 juta di bank dan tidak dapat membayar. Untungnya, niat bunuh diri cepat ketahuan keluarganya dan si petani dapat diselamatkan.
Krisis sawit seperti musim kemarau yang merontokkan segala sesuatu. Empat hari lalu, empat sepeda motor ditarik dealer karena petani menunggak cicilan. Lalu, dua pabrik kelapa sawit di Rokan Hulu, yaitu di Desa I, Ujung Batu, dan Petapahan, terpaksa pula ditutup karena cadangan CPO pabrik belum terjual.
Krisis keuangan global kali ini, eksesnya ternyata menjalar tanpa ampun kepada petani kecil. Sayangnya, 80 persen dari 2.500 anggota Apkasindo Rokan Hulu merupakan petani kecil dengan lahan rata-rata 2 hektar.
”Yang kami harapkan, pemerintah mau minta perbankan menunda pembayaran cicilan petani. Kalau tidak, akan lebih banyak petani sawit yang stres atau gila,” kata Daulay.Sumber : KOMPAS

BERITA FOTO: Penggundulan Hutan Terus Berlangsung di Papua

Kamis, 16 Oktober 2008 16:40 WIB
GREENPEACE mengumumkan bukti kegiatan penebangan ilegal di wilayah pengelolaan hutan (HPH) yang izinnya dibekukan di daerah Kaimana, Papua Barat. Foto-foto dikirim secara resmi oleh Greenpeace Southeast Asia kepada KOMPAS images.
Sebelumnya, Greenpeace juga menemukan pembukaan hutan sagu dan nipah untuk persiapan perkebunan kelapa sawit berskala besar milik grup Sinar Mas. Hutan alam asli Papua saat ini berada di bawah tekanan besar dari industri penebangan dan kelapa sawit.
Berbagai temuan ini menyusul pelayaran kapal Greenpeace MV Esperanza di Indonesia mengawali kampanye bertajuk Hutan untuk Iklim atau Forest for Climate di Jayapura, menyoroti dampak penggundulan hutan (deforestasi) di hutan alam terhadap perubahan iklim global, dan penyusutan keanekaragaman hayati dan penghancuran sumber-sumber penghidupan masyarakat pengguna kekayaan hutan. FIAsource: kompas.com

Muba Gagas Agrowisata Karet dan Sawit

Pariwisata
Kamis, 16 Oktober 2008 01:06 WIB
Musi Banyuasin, Kompas - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah menggagas dan sedang mendesain program pembangunan kawasan agrowisata perkebunan karet dan kelapa sawit. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap adanya sharing atau kerja sama pendanaan untuk membangun infrastruktur.
Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azahri mengatakan hal tersebut seusai kegiatan Implementasi Proyek Mekanisme Bersih di lokasi pabrik sawit dan karet PT Pinago Utama di Desa Sugih Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, Rabu (15/10).
Menurut Pahri, gagasan membangun agrowisata karet dan kelapa sawit tersebut bertujuan untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata di Kabupaten Muba. Dia menilai keberadaan sektor pariwisata ini saling terkait dengan sektor ekonomi dan pendidikan.
”Kalau sebuah masyarakat memiliki sistem ekonomi yang mapan, pendidikan yang maju, dan pariwisata yang baik, maka bisa dibayangkan sendiri dampaknya bagi Muba,” katanya.
Di sisi lain, gagasan itu juga untuk mewujudkan jargon ”Muba Smart 2012” yang selama ini menjadi acuan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Muba. Menurut Pahri, Kabupaten Muba memiliki potensi yang sangat besar di sektor perkebunan dengan jenis komoditas karet dan kelapa sawit tersebut.
”Hampir 80 persen wilayah geografis Kabupaten Muba terdiri dari kawasan perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain menopang sektor ekonomi, mengapa hal itu tidak sekalian dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata,” katanya.
Secara khusus, Pahri menjelaskan, kemungkinan proyek percontohan dari ide ini akan dilaksanakan di kawasan PT Pinago Utama dengan pertimbangan kesiapan yang paling mantap. Nantinya, proyek pengembangan infrastruktur agrowisata karet dan kelapa sawit ini akan berupa pembangunan jalan, jembatan, penataan lingkungan menjadi hijau, dan pembenahan fasilitas umum-sosial.
Direktur Utama PT Pinago Utama Wilson S menjelaskan, pihaknya siap mendukung gagasan Pemerintah Kabupaten Muba tersebut, terutama pada sektor agrowisata. Dia menilai program agrowisata karet dan kelapa sawit justru akan menguntungkan perusahaan karena fasilitas dan infrastrukturnya juga akan dibangun dengan baik. (ONI)