Medan, (Analisa)
Pengusaha dan pelaku industri menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN).
Langkah ini dinilai efektif untuk menyerap kelebihan stok minyak sawit mentah (CPO) yang melimpah. Selain itu, pemakaian Bahan Bakar Nabati (BBN) dipastikan dapat menghemat biaya produksi industri di tengah krisis.
Hal itu dikatakan bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) Laksamana Adiyaksa kepada wartawan, Kamis (30/10).
Menurutnya, kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008 tentang Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar Lain.
Dalam Permen tersebut dinyatakan pemanfaatan biodiesel untuk transportasi pada Oktober-Desember 2008 sebanyak 1 persen akan dinaikkan secara bertahap menjadi 20 persen pada tahun 2025. Sedangkan untuk industri dan komersial sebesar 2,5 persen serta pembangkit listrik 0,1 persen.
Untuk itu pengusaha siap produksi dan menggunakannya, karena pemakaian BBN ini memang lebih efisien. Khusus bagi industri CPO tentu akan menjadi pasar baru. Sehingga diharapkan bisa menyerap Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani di daerah ini.
Dia menambahkan, jika ini yang terjadi harga TBS juga diharapkan naik.
Lebih efektif
Menurut Laksamana, pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar ini juga lebih efektif dan cepat daripada harus mengembangkan industri hilir yang membutuhkan investasi besar dan waktu relatif lebih lama.
Pada prinsipnya yang dilakukan hanya pencampuran BBM fosil dengan minyak RBD (Refine Bleached Dedorize olein). Untuk komposisi tergantung peruntukan mesin yang disiapkan.
Jika motor bergerak seperti alat transportasi komposisi RBD bisa mencapai 20 persen dan BBM fosil 80 persen. Sedangkan untuk motor tak bergerak, seperti genset dan mesin pengolahan, RBD bisa lebih banyak mencapai 80 persen.
Investasinya tentu lebih murah dibandingkan membangun industri hilir. Karena yang diperlukan hanya mesin pencampur dan tangki penyimpanan campuran katanya.
Dengan pencampuran ini harga bahan bakar yang dihasilkan jauh lebih murah ketimbang menggunakan BBM fosil. Ditambahkannya, beberapa perusahaan juga telah menerapkannya sejak tahun 2006 lalu.
Mengenai produksi, pihaknya menjamin produksi cukup dan dipastikan selalu tersedia. Dia mengatakan produksi CPO nasional mencapai 18 juta ton per tahun.
Dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk minyak goreng sekitar 4,5 juta ton, produksi RBD 4 juta ton. Kondisi saat ini stok biodiesel mencapai 2,5 juta per tahun, dan selebihnya ekspor.
Sementara itu, Sekretaris I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Timbas Prasad Ginting, juga mengatakan, pentingnya pemerintah mensterilkan produk impor berbahan CPO.
Hal ini dimaksudkan agar produsen bisa memproduksi lebih banyak produk turunan CPO. Seperti halnya minyak goreng, mentega, dan produk turunan lainnya yang sudah banyak beredar di dalam negeri.
Dari harga, produksi lokal jauh lebih murah. Begitu juga dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi produsen sulit menambah produksinya karena kebutuhan konsumsi produk ini tidak terlalu banyak, katanya.
Ia juga menghimbau industri memanfaatkan BBN. Sebab selain efisiensi biaya produksi, BBN juga lebih ramah lingkungan, ungkapnya. (ms)
source: analisadaily.com
Thursday, October 30, 2008
Pengusaha Siap Produksi dan Pakai Biodiesel
Jumat, 31-10-2008
*herman saleh/ant
MedanBisnis – Medan
Meski dinilai terlalu kecil, pengusaha dan pelaku industri menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN). Pasalnya, langkah ini dinilai efektif untuk menyerap kelebihan stok crude palm oil (CPO) yang melimpah. Selain itu, pemakaian BBN dipastikan dapat menghemat biaya produksi industri di tengah krisis.
Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) Laksamana Adiyaksa mengungkapkan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam Permen tersebut, dinyatakan pemanfaatan biodiesel (B100) untuk transportasi pada Oktober-Desember 2008 sebanyak 1%, dan akan dinaikkan secara bertahap menjadi 20% pada tahun 2025. Sedangkan untuk industri dan komersial sebesar 2,5%, serta pembangkit listrik 0,1%.
“Pengusaha siap produksi dan pakai, karena pemakaian BBN ini memang lebih efisien. Khsusus bagi industri CPO, tentu akan menjadi pasar baru. Sehingga, diharapkan bisa menyerap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani,” katanya, di Medan, Kamis (30/10). Dia menambahkan, jika ini yang terjadi harga TBS juga diharapkan terdongkrak naik.
Satu solusi yang sangat dinantikan, katanya, mengingat pengembangan ekspor masih terasa sulit dilakukan. Namun, jika pasar dalam negeri menjanjikan, maka bukan hal yang mustahil jika pengusaha akan memfokuskan pemasaran dalam negeri, dan meningkatkan produksi BBN berbahan CPO, seperti halnya biodiesel.
“Saat krisis, pasar dalam negeri memang harus dioptimalkan. Gapki optimis pengusaha akan termotivasi jika pasar ini bisa digarap,” katanya. Menurut Laks, pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar ini juga lebih efektif dan cepat, ketimbang harus mengembangkan industri hilir yang membutuhkan investasi besar, dan waktu relatif lebih lama.
Pada prinsipnya, kata Laks, yang dilakukan hanya pencampuran BBM fosil dengan minyak RBD (refine Bleached dedorize olein). Untuk komposisi, tergantung peruntukan mesin yang disiapkan. Jika motor bergerak seperti alat transportasi, komposisi RBD bisa mencapai 20% dan BBM fosil 80%. Sedangkan untuk motor tak bergerak, seperti genset dan mesin pengolahan, RBD bisa lebih banyak mencapai 80%.
“Investasinya tentu lebih murah dibandingkan membangun industri hilir. Soalnya, yang diperlukan hanya mesin pencampur dan tangki penyimpanan campuran,” katanya menjelaskan. Dengan pencampuran ini, lanjutnya, harga bahan bakar yang dihasilkan jauh lebih murah ketimbang menggunakan BBM fosil (lihat tabel). Ditambahkannya, beberapa perusahaan juga telah menerapkan ini sejak tahun 2006 lalu. Tepatnya, ketika da pembatasan pemakaian BBM Industri.
Mengenai produksi, katanya lagi, pihaknya menjamin produksi cukup dan dipastikan selalu tersedia. Dia mengatakan produksi CPO nasional mencapai 18 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk minyak goreng sekitar 4,5 juta ton, produksi RBD 4 juta ton. Kondisi saat ini, stok biodiesel mencapai 2,5 juta per tahun, dan selebihnya ekspor.
“Dengan kondisi sekarang, produksi minyak goreng tentu bisa ditingkatkan. Untuk proteksi, pemerintah bisa meminimalisir atau bahkan menghentikan masuknya produk impor berbahan CPO,” terangnya, seraya mengatakan, berkurangnya pasokan luar negeri akan mendongkrak harga kembali.
Asistem Costumer Relation Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I Rustam Aji memaparkan, alokasi pemakaian solar tahun 2008 mencapai 717.000 kiloliter, premium 998.000 kiloliter, dan minyak tanah 661.000 kiloliter. Sementara konsumsi rata-rata BBM bersubsidi di Sumut mencapai 3.200 kiloleter/hari premium, minyak tanah 1.800 kiloliter/hari, dan solar 2.200 kiloliter/hari.
Stop Impor
Sekretaris I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Timbas Prasad Ginting, juga menekankan pentingnya pemerintah mensterilkan produk impor berbahan CPO. Hal ini dimaksudkan agar produsen bisa memproduksi lebih banyak produk turunan CPO. Seperti halnya minyak goreng, mentega, dan produk turunan lainnya yang sudah banyak beredar di dalam negeri.
“Dari harga, produksi lokal jauh lebih murah. Begitu juga dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi, produsen sulit menambah produksi, karena kebutuhan konsumsi produk turunan ini tidak terlalu banyak,” katanya. Ia juga menghimbau industri memanfaatkan BBN. Sebab, selain efisiensi biaya produksi, BBN juga lebih ramah lingkungan
Sementara PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya menyerap seluruh bahan baku biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME) menyusul penurunan harga kelapa sawit akhir-akhir ini. “Berapapun FAME (bahan baku biodiesel) yang ada, kami siap menyerap,” kata Deputi Pemasaran Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Kamis.
Pada 1 Nopember ini, Pertamina akan meluncurkan perluasan pemakaian biodiesel dengan kandungan FAME sebesar lima persen di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabodetabek dan Surabaya.
Pertamina juga menargetkan sebanyak 3.000 SPBU di Jawa atau 80 persennya menjual biodiesel lima persen hingga akhir tahun 2008. Per 11 April 2008, komponen FAME dalam biodiesel hanya satu persen.
Menurut Hanung, pihaknya juga akan memasukkan FAME lima persen pada produk solar yang diperuntukkan bagi industri. Bahkan, lanjutnya, kalau persediaan FAME memungkinkan, Pertamina akan meningkatkan kandungan FAME hingga 10 persen pada tahun ini.
Saat ini, SPBU yang menjual bahan bakr nabati (BBN) baru 279 unit yang terdiri dari jenis biodiesel 232 unit, biopremium satu unit, dan biopertamax 46 unit.
Dengan volume penjualan mencapai 48.661 kiloliter yang terdiri dari biodiesel 46.700 kiloliter, biopremium 310 kiloliter, dan biopertamax 1.651 kiloliter.
Total jumlah SBPU yang menjual BBM Pertamina di seluruh Indonesia mencapai 4.600 unit.
Sebelumnya, pemerintah meminta produsen biodiesel segera meningkatkan kapasitas produksinya dengan menyerap sebanyak-banyaknya kelapa sawit yang kini sedang melimpah.
Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo di Jakarta, Selasa mengatakan, penurunan harga kelapa sawit belakangan ini membuat harga biodiesel akan semakin kompetitif.
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar Rp2.000 per kg menjadi hanya Rp200-300 per kg.
Pemerintah, lanjutnya, tertanggal 26 September 2008 telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2008 yang berisi mandatory atau kewajiban minimal pemakaian BBN.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan produksi biodiesel tahun 2009 akan mencapai 2.521.000 ton dengan pemakaian domestik 1.121.000 ton.
Produksi biodiesel itu dihasilkan sebelas perusahaan yakni PT Asian Agri Tbk, PT Energi Alternatif Indonesia, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Darmex Biofuel, Ganesha Energy Group, PT Indo Biofuels Energy, PT Multikimia Intipelangi, Musim Mas Group, Pertama Hijau Group, PT Sumi Asih, dan Wilmar Group.
source: medanbisnisonline.com
*herman saleh/ant
MedanBisnis – Medan
Meski dinilai terlalu kecil, pengusaha dan pelaku industri menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN). Pasalnya, langkah ini dinilai efektif untuk menyerap kelebihan stok crude palm oil (CPO) yang melimpah. Selain itu, pemakaian BBN dipastikan dapat menghemat biaya produksi industri di tengah krisis.
Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) Laksamana Adiyaksa mengungkapkan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Dalam Permen tersebut, dinyatakan pemanfaatan biodiesel (B100) untuk transportasi pada Oktober-Desember 2008 sebanyak 1%, dan akan dinaikkan secara bertahap menjadi 20% pada tahun 2025. Sedangkan untuk industri dan komersial sebesar 2,5%, serta pembangkit listrik 0,1%.
“Pengusaha siap produksi dan pakai, karena pemakaian BBN ini memang lebih efisien. Khsusus bagi industri CPO, tentu akan menjadi pasar baru. Sehingga, diharapkan bisa menyerap tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani,” katanya, di Medan, Kamis (30/10). Dia menambahkan, jika ini yang terjadi harga TBS juga diharapkan terdongkrak naik.
Satu solusi yang sangat dinantikan, katanya, mengingat pengembangan ekspor masih terasa sulit dilakukan. Namun, jika pasar dalam negeri menjanjikan, maka bukan hal yang mustahil jika pengusaha akan memfokuskan pemasaran dalam negeri, dan meningkatkan produksi BBN berbahan CPO, seperti halnya biodiesel.
“Saat krisis, pasar dalam negeri memang harus dioptimalkan. Gapki optimis pengusaha akan termotivasi jika pasar ini bisa digarap,” katanya. Menurut Laks, pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar ini juga lebih efektif dan cepat, ketimbang harus mengembangkan industri hilir yang membutuhkan investasi besar, dan waktu relatif lebih lama.
Pada prinsipnya, kata Laks, yang dilakukan hanya pencampuran BBM fosil dengan minyak RBD (refine Bleached dedorize olein). Untuk komposisi, tergantung peruntukan mesin yang disiapkan. Jika motor bergerak seperti alat transportasi, komposisi RBD bisa mencapai 20% dan BBM fosil 80%. Sedangkan untuk motor tak bergerak, seperti genset dan mesin pengolahan, RBD bisa lebih banyak mencapai 80%.
“Investasinya tentu lebih murah dibandingkan membangun industri hilir. Soalnya, yang diperlukan hanya mesin pencampur dan tangki penyimpanan campuran,” katanya menjelaskan. Dengan pencampuran ini, lanjutnya, harga bahan bakar yang dihasilkan jauh lebih murah ketimbang menggunakan BBM fosil (lihat tabel). Ditambahkannya, beberapa perusahaan juga telah menerapkan ini sejak tahun 2006 lalu. Tepatnya, ketika da pembatasan pemakaian BBM Industri.
Mengenai produksi, katanya lagi, pihaknya menjamin produksi cukup dan dipastikan selalu tersedia. Dia mengatakan produksi CPO nasional mencapai 18 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk minyak goreng sekitar 4,5 juta ton, produksi RBD 4 juta ton. Kondisi saat ini, stok biodiesel mencapai 2,5 juta per tahun, dan selebihnya ekspor.
“Dengan kondisi sekarang, produksi minyak goreng tentu bisa ditingkatkan. Untuk proteksi, pemerintah bisa meminimalisir atau bahkan menghentikan masuknya produk impor berbahan CPO,” terangnya, seraya mengatakan, berkurangnya pasokan luar negeri akan mendongkrak harga kembali.
Asistem Costumer Relation Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I Rustam Aji memaparkan, alokasi pemakaian solar tahun 2008 mencapai 717.000 kiloliter, premium 998.000 kiloliter, dan minyak tanah 661.000 kiloliter. Sementara konsumsi rata-rata BBM bersubsidi di Sumut mencapai 3.200 kiloleter/hari premium, minyak tanah 1.800 kiloliter/hari, dan solar 2.200 kiloliter/hari.
Stop Impor
Sekretaris I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Timbas Prasad Ginting, juga menekankan pentingnya pemerintah mensterilkan produk impor berbahan CPO. Hal ini dimaksudkan agar produsen bisa memproduksi lebih banyak produk turunan CPO. Seperti halnya minyak goreng, mentega, dan produk turunan lainnya yang sudah banyak beredar di dalam negeri.
“Dari harga, produksi lokal jauh lebih murah. Begitu juga dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi, produsen sulit menambah produksi, karena kebutuhan konsumsi produk turunan ini tidak terlalu banyak,” katanya. Ia juga menghimbau industri memanfaatkan BBN. Sebab, selain efisiensi biaya produksi, BBN juga lebih ramah lingkungan
Sementara PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya menyerap seluruh bahan baku biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME) menyusul penurunan harga kelapa sawit akhir-akhir ini. “Berapapun FAME (bahan baku biodiesel) yang ada, kami siap menyerap,” kata Deputi Pemasaran Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Kamis.
Pada 1 Nopember ini, Pertamina akan meluncurkan perluasan pemakaian biodiesel dengan kandungan FAME sebesar lima persen di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabodetabek dan Surabaya.
Pertamina juga menargetkan sebanyak 3.000 SPBU di Jawa atau 80 persennya menjual biodiesel lima persen hingga akhir tahun 2008. Per 11 April 2008, komponen FAME dalam biodiesel hanya satu persen.
Menurut Hanung, pihaknya juga akan memasukkan FAME lima persen pada produk solar yang diperuntukkan bagi industri. Bahkan, lanjutnya, kalau persediaan FAME memungkinkan, Pertamina akan meningkatkan kandungan FAME hingga 10 persen pada tahun ini.
Saat ini, SPBU yang menjual bahan bakr nabati (BBN) baru 279 unit yang terdiri dari jenis biodiesel 232 unit, biopremium satu unit, dan biopertamax 46 unit.
Dengan volume penjualan mencapai 48.661 kiloliter yang terdiri dari biodiesel 46.700 kiloliter, biopremium 310 kiloliter, dan biopertamax 1.651 kiloliter.
Total jumlah SBPU yang menjual BBM Pertamina di seluruh Indonesia mencapai 4.600 unit.
Sebelumnya, pemerintah meminta produsen biodiesel segera meningkatkan kapasitas produksinya dengan menyerap sebanyak-banyaknya kelapa sawit yang kini sedang melimpah.
Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo di Jakarta, Selasa mengatakan, penurunan harga kelapa sawit belakangan ini membuat harga biodiesel akan semakin kompetitif.
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terus mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar Rp2.000 per kg menjadi hanya Rp200-300 per kg.
Pemerintah, lanjutnya, tertanggal 26 September 2008 telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 32 Tahun 2008 yang berisi mandatory atau kewajiban minimal pemakaian BBN.
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) memperkirakan produksi biodiesel tahun 2009 akan mencapai 2.521.000 ton dengan pemakaian domestik 1.121.000 ton.
Produksi biodiesel itu dihasilkan sebelas perusahaan yakni PT Asian Agri Tbk, PT Energi Alternatif Indonesia, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Darmex Biofuel, Ganesha Energy Group, PT Indo Biofuels Energy, PT Multikimia Intipelangi, Musim Mas Group, Pertama Hijau Group, PT Sumi Asih, dan Wilmar Group.
source: medanbisnisonline.com
Ekspor Minyak Sawit Indonesia Masih Terbesar
Kamis, 30 Oktober 2008 | 17:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia berpeluang menjadi negara produsen dan pengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah terbesar di dunia pada 2010. Peluang ini melihat potensi sumber daya alam yang ada.
Namun turunnya harga CPO membuat para ahli, pelaku bisnis, dan Departemen Pertanian mendorong dibuatnya produk turunan dari minyak sawit ke berbagai produk.
Hal tersebut terungkap dalam seminar "Membangun Kelapa Sawit yang Lestari untuk Industri Pangan, Energi, dan Oleokimia (produk turunan) Lainnya" di Gedung Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor Kampus Gunung Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/10).
Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam sambutan tertulisnya mengatakan ekpor kelapa sawit Indonesia masih terbesar di dunia. Ia menggambarkan perkembangan kelapa sawi pada 2007 seluas 6,78 hektar dengan produksi CPO sebesar 17,38 juta.
Sementara itu, devisa yang diterima dari ekspor minyak kelapa dan produk turunannya (oleokimia) pada 2007 sebesar 11,9 juta ton atau senilai US$ 7,9 miliar dolar (sekitar Rp 85 triliun).
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 850 ribu hektar kebun kelapa sawit dan areal swadaya seluas 1.715 ribu hektar dengan melibatkan lebih dari 1.282 ribu kepala keluara petani.
Apalagi dalam program revitalisasi perkebunan telah disepakati pendanaan perkebunan rakyat seluas lebih dari 100 ribu hektar. “Pada bidang lain kami juga sedang membangun pabrik biodiesel dengan kapasitas 2,5 juta ton,” kata Menteri Anton.
Di tempat yang sama, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Indsutru Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian Alexander Barus, mengungkapkan, saat ini produk CPO di Indonesia sangat melimpah namun harganya sedang jatuh. Hal ini disebabkan pengaruh krisis keuangan global. “Banyak negara Eropa yang menahan uangnya untuk tidak membeli CPO kita,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi terpuruknya harga CPO, Pemerintah mendorong produk turunan pangan seperti minyak goreng, margarin, cocoa butter, reodroan, palm oil, dan lainnya. Kelompok oleokimia yang bisa diproduksi yakni fatty aceid, fatty alcohol, gliserin dan lilin.
Sedangkan kelompok energi untuk membuat acid methil ester. “Kami juga mendorong agar industri jangan hanya di hulu tetapi sampai ke hilir dengan memproduksi produk turunannya,” ujar Alexander.
Deffan Purnama
source: tempo.co.id
TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia berpeluang menjadi negara produsen dan pengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah terbesar di dunia pada 2010. Peluang ini melihat potensi sumber daya alam yang ada.
Namun turunnya harga CPO membuat para ahli, pelaku bisnis, dan Departemen Pertanian mendorong dibuatnya produk turunan dari minyak sawit ke berbagai produk.
Hal tersebut terungkap dalam seminar "Membangun Kelapa Sawit yang Lestari untuk Industri Pangan, Energi, dan Oleokimia (produk turunan) Lainnya" di Gedung Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor Kampus Gunung Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/10).
Menteri Pertanian Anton Apriantono dalam sambutan tertulisnya mengatakan ekpor kelapa sawit Indonesia masih terbesar di dunia. Ia menggambarkan perkembangan kelapa sawi pada 2007 seluas 6,78 hektar dengan produksi CPO sebesar 17,38 juta.
Sementara itu, devisa yang diterima dari ekspor minyak kelapa dan produk turunannya (oleokimia) pada 2007 sebesar 11,9 juta ton atau senilai US$ 7,9 miliar dolar (sekitar Rp 85 triliun).
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 850 ribu hektar kebun kelapa sawit dan areal swadaya seluas 1.715 ribu hektar dengan melibatkan lebih dari 1.282 ribu kepala keluara petani.
Apalagi dalam program revitalisasi perkebunan telah disepakati pendanaan perkebunan rakyat seluas lebih dari 100 ribu hektar. “Pada bidang lain kami juga sedang membangun pabrik biodiesel dengan kapasitas 2,5 juta ton,” kata Menteri Anton.
Di tempat yang sama, Direktur Industri Kimia Hulu Direktorat Jenderal Indsutru Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian Alexander Barus, mengungkapkan, saat ini produk CPO di Indonesia sangat melimpah namun harganya sedang jatuh. Hal ini disebabkan pengaruh krisis keuangan global. “Banyak negara Eropa yang menahan uangnya untuk tidak membeli CPO kita,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi terpuruknya harga CPO, Pemerintah mendorong produk turunan pangan seperti minyak goreng, margarin, cocoa butter, reodroan, palm oil, dan lainnya. Kelompok oleokimia yang bisa diproduksi yakni fatty aceid, fatty alcohol, gliserin dan lilin.
Sedangkan kelompok energi untuk membuat acid methil ester. “Kami juga mendorong agar industri jangan hanya di hulu tetapi sampai ke hilir dengan memproduksi produk turunannya,” ujar Alexander.
Deffan Purnama
source: tempo.co.id
RM200 Million Govt Allocation For Oil Palm Replanting
October 30, 2008 22:01 PM
KUALA LUMPUR, Oct 30 (Bernama) -- Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi on Thursday announced an allocation of RM200 million for replanting 200,000 hectares of oil palm nationwide, saying the time when the price of palm oil was low was good to replace low-yielding, old palms.
He said the replanting would give rural smallholders the opportunity to maintain their yield and step up downstream industries.
"The rise in supply of palm oil will result in an increase in the downstream industries. This is important as the government regards the oil palm industry as strategic because the product is a national resource and the sector provides many job opportunities," he told reporters after chairing a meeting of the Cabinet committee on the Competitiveness of the Oil Palm Sector, at Parliament House here.
"Palm oil is used not only to produce foodstuff but also in making cosmetics and medical-related items and may be used as fuel to meet our needs," he said.
Abdullah said replanting could not be introduced earlier as the high price of palm oil was prohibitive for such an exercise.
Today's meeting also decided on the use of biofuel -- comprising five per cent methyl ester (palm oil) and diesel -- for government vehicles from February 2009, he said.
The implementation, in stages, would be followed by the industrial sector and the transport sector after that, he said.
Asked whether biofuel would be implemented for public vehicles, Abdullah said it could be done once the government had developed the infrastructure for the purpose nationwide.
It is estimated that the production of biofuel with five per cent palm oil would require 500,000 tonnes of palm oil annually when fully implemented in early 2010, he said.
"This does not pose a problem as we have large reserves of palm oil. We produce 17.8 million tonnes of palm oil. As such, it is not difficult to use 500,000 tonnes of palm oil annually to produce biofuel and it will not hamper other ongoing activities such as production of food, medicines, food supplements, cosmetics and other uses," he said.
Asked how the replanting exercise could boost the global price of palm oil, Abdullah said the government was trying to sustain the local production of palm oil in the future and produce high quality palm oil.
"A lot of palm oil trees must be chopped down, thus it cannot be sustainable. When the price is low, then the decision to begin replanting would be a good decision," he said.
-- BERNAMA
source: bernama.com
KUALA LUMPUR, Oct 30 (Bernama) -- Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi on Thursday announced an allocation of RM200 million for replanting 200,000 hectares of oil palm nationwide, saying the time when the price of palm oil was low was good to replace low-yielding, old palms.
He said the replanting would give rural smallholders the opportunity to maintain their yield and step up downstream industries.
"The rise in supply of palm oil will result in an increase in the downstream industries. This is important as the government regards the oil palm industry as strategic because the product is a national resource and the sector provides many job opportunities," he told reporters after chairing a meeting of the Cabinet committee on the Competitiveness of the Oil Palm Sector, at Parliament House here.
"Palm oil is used not only to produce foodstuff but also in making cosmetics and medical-related items and may be used as fuel to meet our needs," he said.
Abdullah said replanting could not be introduced earlier as the high price of palm oil was prohibitive for such an exercise.
Today's meeting also decided on the use of biofuel -- comprising five per cent methyl ester (palm oil) and diesel -- for government vehicles from February 2009, he said.
The implementation, in stages, would be followed by the industrial sector and the transport sector after that, he said.
Asked whether biofuel would be implemented for public vehicles, Abdullah said it could be done once the government had developed the infrastructure for the purpose nationwide.
It is estimated that the production of biofuel with five per cent palm oil would require 500,000 tonnes of palm oil annually when fully implemented in early 2010, he said.
"This does not pose a problem as we have large reserves of palm oil. We produce 17.8 million tonnes of palm oil. As such, it is not difficult to use 500,000 tonnes of palm oil annually to produce biofuel and it will not hamper other ongoing activities such as production of food, medicines, food supplements, cosmetics and other uses," he said.
Asked how the replanting exercise could boost the global price of palm oil, Abdullah said the government was trying to sustain the local production of palm oil in the future and produce high quality palm oil.
"A lot of palm oil trees must be chopped down, thus it cannot be sustainable. When the price is low, then the decision to begin replanting would be a good decision," he said.
-- BERNAMA
source: bernama.com
“PE Nol Persen Terlambat”
Kamis, 30-10-2008
MedanBisnis – Jakarta
Produsen minyak kelapa sawit (CPO) memperkirakan target ekspor CPO sebanyak 14 juta ton tidak bisa tercapai meski pemerintah telah memutuskan penurunan Pungutan Ekspor (PE) CPO November dari 2,5% menjadi nol persen.
“Ini kebijakan yang sebenarnya sedikit terlambat. Sekarang masalahnya permintaan turun akibat krisis keuangan global yang berdampak pada turunnya konsumsi,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Akmaluddin Hasibuan, di Jakarta, Rabu.
Turunnya konsumsi CPO di negara tujuan ekspor menyebabkan terjadinya pembatalan kontrak oleh importir terutama dari China dan India. Selain itu, India juga ditengarai sedang berencana menaikkan kembali bea masuk (BM) impornya karena harga CPO terus mengalami penurunan. “Stok sekarang 2,4 juta ton menandakan demand di luar negeri sedang turun,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap kewajiban penggunaan bahan bakar nabati bagi transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik dalam negeri dapat menyerap kelebihan pasokan CPO yang tidak bisa diekspor dan mendongkrak harga. “Harga tender CPO Rp4.100 per kg, tapi harga itu terlalu bawah sehingga kita tidak melakukan tender,” ujarnya seraya menambahkan harga CPO yang ideal adalah sekitar Rp5.500 per kg.
Target Tak Tercapai
Ketua Harian Gapki, Derom Bangun mengatakan, target ekspor CPO kemungkinan tidak tercapai mengingat banyaknya pembatalan kontrak yang terjadi dan turunnya harga minyak mentah dunia yang menyebabkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) naik dan bahan bakar nabati (BBN) turun. “Rata-rata ekspor per bulan memang sebesar 1 juta ton. Tapi, ekspor bulan Nopember nanti saya kira tidak mencapai satu juta ton, perkiraan saya sekitar 500-700 ribu ton,” ujar Derom.
Gapki menargetkan ekspor CPO tahun 2008 ini mencapai 14 juta metrik ton dari produksi tahun 2008 sebanyak 18,8 juta metrik ton. Sisanya sebanyak 4,8 juta metrik ton diserap pasar dalam negeri. Ekspor tahun 2007 tercatat sekitar 12,6 juta metrik ton. Ekspor CPO terutama ditunjukan ke Belanda, India, Jerman, Italia, Spanyol, dan Cina.
Data Gapki per akhir Juli 2008 menyebutkan, ekspor CPO baru mencapai 8 juta metrik ton. Derom mengaku ragu volume ekspor CPO dalam enam bulan terakhir bisa mencapai 6 juta ton atau rata-rata satu juta ton per bulan.
Terkait kebijakan PE CPO nol persen, menurut dia, hal itu membuktikan pemerintah masih peduli pada nasib pengusaha dan petani. Namun, dengan anjloknya harga CPO maka dampaknya terhadap kinerja ekspor tidak terlalu besar. “Tapi, tentu saja kami sangat merespon positif upaya pemerintah yang bertindak cepat menjadikan PE CPO nol persen, supaya ekspor tidak tertahan dan harga Tandan Buah Sawit (TBS) di tingkat petani bisa naik, meski perhitungan saat ini kenaikannya masih sedikit,” jelasnya.
Dia memperkirakan harga TBS di tingkat petani yang saat ini hanya Rp300 per kg bisa naik Rp100 per kg saja. Selama ini, PE dibebankan eksportir kepada petani dengan mengurangi harga beli. (ant/dtf)
source: medanbisnisonline.com
MedanBisnis – Jakarta
Produsen minyak kelapa sawit (CPO) memperkirakan target ekspor CPO sebanyak 14 juta ton tidak bisa tercapai meski pemerintah telah memutuskan penurunan Pungutan Ekspor (PE) CPO November dari 2,5% menjadi nol persen.
“Ini kebijakan yang sebenarnya sedikit terlambat. Sekarang masalahnya permintaan turun akibat krisis keuangan global yang berdampak pada turunnya konsumsi,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Akmaluddin Hasibuan, di Jakarta, Rabu.
Turunnya konsumsi CPO di negara tujuan ekspor menyebabkan terjadinya pembatalan kontrak oleh importir terutama dari China dan India. Selain itu, India juga ditengarai sedang berencana menaikkan kembali bea masuk (BM) impornya karena harga CPO terus mengalami penurunan. “Stok sekarang 2,4 juta ton menandakan demand di luar negeri sedang turun,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap kewajiban penggunaan bahan bakar nabati bagi transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik dalam negeri dapat menyerap kelebihan pasokan CPO yang tidak bisa diekspor dan mendongkrak harga. “Harga tender CPO Rp4.100 per kg, tapi harga itu terlalu bawah sehingga kita tidak melakukan tender,” ujarnya seraya menambahkan harga CPO yang ideal adalah sekitar Rp5.500 per kg.
Target Tak Tercapai
Ketua Harian Gapki, Derom Bangun mengatakan, target ekspor CPO kemungkinan tidak tercapai mengingat banyaknya pembatalan kontrak yang terjadi dan turunnya harga minyak mentah dunia yang menyebabkan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) naik dan bahan bakar nabati (BBN) turun. “Rata-rata ekspor per bulan memang sebesar 1 juta ton. Tapi, ekspor bulan Nopember nanti saya kira tidak mencapai satu juta ton, perkiraan saya sekitar 500-700 ribu ton,” ujar Derom.
Gapki menargetkan ekspor CPO tahun 2008 ini mencapai 14 juta metrik ton dari produksi tahun 2008 sebanyak 18,8 juta metrik ton. Sisanya sebanyak 4,8 juta metrik ton diserap pasar dalam negeri. Ekspor tahun 2007 tercatat sekitar 12,6 juta metrik ton. Ekspor CPO terutama ditunjukan ke Belanda, India, Jerman, Italia, Spanyol, dan Cina.
Data Gapki per akhir Juli 2008 menyebutkan, ekspor CPO baru mencapai 8 juta metrik ton. Derom mengaku ragu volume ekspor CPO dalam enam bulan terakhir bisa mencapai 6 juta ton atau rata-rata satu juta ton per bulan.
Terkait kebijakan PE CPO nol persen, menurut dia, hal itu membuktikan pemerintah masih peduli pada nasib pengusaha dan petani. Namun, dengan anjloknya harga CPO maka dampaknya terhadap kinerja ekspor tidak terlalu besar. “Tapi, tentu saja kami sangat merespon positif upaya pemerintah yang bertindak cepat menjadikan PE CPO nol persen, supaya ekspor tidak tertahan dan harga Tandan Buah Sawit (TBS) di tingkat petani bisa naik, meski perhitungan saat ini kenaikannya masih sedikit,” jelasnya.
Dia memperkirakan harga TBS di tingkat petani yang saat ini hanya Rp300 per kg bisa naik Rp100 per kg saja. Selama ini, PE dibebankan eksportir kepada petani dengan mengurangi harga beli. (ant/dtf)
source: medanbisnisonline.com
Petani Desak Pengusaha Naikkan Harga TBS 20%
Kamis, 30-10-2008
*herman saleh
MedanBisnis – Medan
Pemerintah akhirnya mengabulkan tuntutan pengusaha dan petani kelapa sawit menghapuskan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 1 Novemper 2008. Hal ini pun langsung mendapatkan reaksi dari petani kelapa sawit, dengan mendesak pengusaha menaikkan harga tandan buah segar (TBS) 15-20% dari harga yang sekarang.
“PE sudah turun, artinya pengusaha bisa menggenjot ekspor dan meningkatkan produksi. Karena itu, kita berharap agar harga TBS dinaikkan 15-20%,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, ketika dihubungi MedanBisnis, Rabu (29/10).
Pemerintah sebelumnya mengeluarkan sepuluh langkah menyelamatkan perekonomian dari pukulan krisis finansial, di antaranya dengan menghapuskan pajak ekspor CPO (crude palm oil) padahal sebelumnya sudah menetapkan 2,5% untuk ekspor bulan November. Kebijakan ini diharapkan mendongkrak ekspor dan harga TBS di tingkat petani.
Asmar Arsjad mengatakan peningkatan produksi tersebut terutama bisa digalakkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun yang kapasitas produksinya masih minim. Sedangkan bagi perusahaan eksportir bisa dilakukan dengan menggenjot ekspor, dan atau mengembangkan produksi hilir CPO. Dengan demikian, besar kemungkinan TBS petani semakin banyak yang terserap.
“Eksportir CPO diharapkan bisa meningkatkan produksi hilir, dan pengembangan biodiesel. Saya optimis, jika ini dilaksanakan maka harga TBS akan terdongkrak naik, karena kebutuhannya meningkat,” lanjut Asmar, seraya meminta pemerintah juga memberi kemudahan-kemudahan bagi pengembangan industri hilir tersebut.
Ditambahkannya, Apkasindo juga menyadari kendala pengusaha seiring penumpukan CPO di kilang-kilang pabrik, dan juga pelabuhan. Namun demikian, lanjutnya, jika pengusaha bersedia masih banyak produk yang bisa diproduksi dari kelapasawit. “Pengusaha lebih taulah itu, makanya kita berharap itu bisa dikembangkan,” tambahnya.
Pengamat ekonomi Jhon Tafbu Ritonga menilai penurunan PE CPO tersebut sudah terlambat. Mengingat CPO di pabrik sudah menumpuk, dan permintaan belum juga kembali seperti dulu. Sehingga, kondisi ini tidak akan begitu berpengaruh lagi terhadap harga TBS.
“Untuk ekspor mungkin masih bisa naik, tetapi untuk harga TBS masih menunggu waktu dulu. Soalnya, sekarang ini stok CPO mungkin masih banyak,” katanya, seraya menilai penghapusan PE CPO yang terlambat, bisa menyebabkan kebijakan tersebut tidak lagi efektif.
Sementara Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapasawit Indonesia (Gapki) Sumut Laksamana Adiyaksa mengatakan, permintaan pasar internasional yang masih lemah menjadi kendala. Sebab, ekspor tidak serta merta bisa dinaikkan. Karena itu, pihaknya belum bisa memperkirakan harga TBS bisa naik.
PKS Tolak Beli TBS
Asmar Arsjad mengemukakan kini petani kelapasawit semakin kewalahan setelah harga TBS ambruk menjadi Rp 150/kg. Pasalnya, beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memiliki perkebunan plasma mulai mengurangi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani, bahkan beberapa di antaranya ada yang melakukan penolakan. “PKS yang punya kebun sudah membatasi produksi. Sehingga mereka cukup memanfaatkan hasil dari perkebunan plasma masing-masing,” katanya.
Ditambahkannya, pada keadaan normal, sekitar 40% hasil produksi petani masih bisa diserap oleh PKS plasma ini. Akan tetapi, terjadinya penumpukan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pabrik menyebabkan, pengusaha mengurangi produksi. Keadaan ini, semakin parah dengan menurunnya permintaan dari negara-negara buyer.
“Saat pasar lelang sangat minim. Begitu juga dengan harga yang masih sangat rendah Rp4.180/kg. Penumpukan pun semakin menjadi, akibat sedikitnya transaksi,” papar Asmar Arsjad.
Dengan kondisi ini, lanjutnya, petani mulai mengarahkan penjualan TBS-nya bagi PKS yang tidak memiliki kebun. Meskipun, harus menanggung resiko harga yang lebih murah. Dan pada umumunya, yang menempuh jalur ini adalah petani yang belum memiliki hubungan kemitraan dengan pabrik. “Tidak ada pilihan lain bagi petani, karena PKS tanpa kebun masih membutuhkan TBS untuk diolah,” lanjutnya, seraya mengatakan, PKS tanpa kebun ini tetap mengambil bahan baku dari petani-petani bebas tersebut.
Ditambahkannya, dari total sekitar 45 PKS di Sumut, 16 diantaranya belum memiliki kebun plasma.
Untuk itu, lanjutnya, PKS tanpa kebun dan kebun yang masih belum memenuhi produksi sesuai kapasitas terpasang diharapkan mampu meningkatkan produksinya. Sehingga, TBS yang diproduksi petani bisa terserap dan membantu petani dari keterpurukan.
Menanggapi hal ini, Laksamana Adiyaksa kembali mengatakan, pembatasan pembelian itu mungkin saja terjadi. Pasalnya, hingga saat ini rata-rata tangki penyimpanan CPO di pabrik sudah mencapai 80%. Jika ini maksimalkan, dapat menggangu operasi pabrik yang bersangkutan. “Kalau dimaksimalkan, tentu sangat beresiko di tengah permintaan pasar yang masih rendah. Kita justeru khawatir pabrik bisa stop beroperasi, kalau itu dipaksakan,” katanya, melalui saluran telepon.
*herman saleh
MedanBisnis – Medan
Pemerintah akhirnya mengabulkan tuntutan pengusaha dan petani kelapa sawit menghapuskan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mulai 1 Novemper 2008. Hal ini pun langsung mendapatkan reaksi dari petani kelapa sawit, dengan mendesak pengusaha menaikkan harga tandan buah segar (TBS) 15-20% dari harga yang sekarang.
“PE sudah turun, artinya pengusaha bisa menggenjot ekspor dan meningkatkan produksi. Karena itu, kita berharap agar harga TBS dinaikkan 15-20%,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, ketika dihubungi MedanBisnis, Rabu (29/10).
Pemerintah sebelumnya mengeluarkan sepuluh langkah menyelamatkan perekonomian dari pukulan krisis finansial, di antaranya dengan menghapuskan pajak ekspor CPO (crude palm oil) padahal sebelumnya sudah menetapkan 2,5% untuk ekspor bulan November. Kebijakan ini diharapkan mendongkrak ekspor dan harga TBS di tingkat petani.
Asmar Arsjad mengatakan peningkatan produksi tersebut terutama bisa digalakkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun yang kapasitas produksinya masih minim. Sedangkan bagi perusahaan eksportir bisa dilakukan dengan menggenjot ekspor, dan atau mengembangkan produksi hilir CPO. Dengan demikian, besar kemungkinan TBS petani semakin banyak yang terserap.
“Eksportir CPO diharapkan bisa meningkatkan produksi hilir, dan pengembangan biodiesel. Saya optimis, jika ini dilaksanakan maka harga TBS akan terdongkrak naik, karena kebutuhannya meningkat,” lanjut Asmar, seraya meminta pemerintah juga memberi kemudahan-kemudahan bagi pengembangan industri hilir tersebut.
Ditambahkannya, Apkasindo juga menyadari kendala pengusaha seiring penumpukan CPO di kilang-kilang pabrik, dan juga pelabuhan. Namun demikian, lanjutnya, jika pengusaha bersedia masih banyak produk yang bisa diproduksi dari kelapasawit. “Pengusaha lebih taulah itu, makanya kita berharap itu bisa dikembangkan,” tambahnya.
Pengamat ekonomi Jhon Tafbu Ritonga menilai penurunan PE CPO tersebut sudah terlambat. Mengingat CPO di pabrik sudah menumpuk, dan permintaan belum juga kembali seperti dulu. Sehingga, kondisi ini tidak akan begitu berpengaruh lagi terhadap harga TBS.
“Untuk ekspor mungkin masih bisa naik, tetapi untuk harga TBS masih menunggu waktu dulu. Soalnya, sekarang ini stok CPO mungkin masih banyak,” katanya, seraya menilai penghapusan PE CPO yang terlambat, bisa menyebabkan kebijakan tersebut tidak lagi efektif.
Sementara Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapasawit Indonesia (Gapki) Sumut Laksamana Adiyaksa mengatakan, permintaan pasar internasional yang masih lemah menjadi kendala. Sebab, ekspor tidak serta merta bisa dinaikkan. Karena itu, pihaknya belum bisa memperkirakan harga TBS bisa naik.
PKS Tolak Beli TBS
Asmar Arsjad mengemukakan kini petani kelapasawit semakin kewalahan setelah harga TBS ambruk menjadi Rp 150/kg. Pasalnya, beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang memiliki perkebunan plasma mulai mengurangi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani, bahkan beberapa di antaranya ada yang melakukan penolakan. “PKS yang punya kebun sudah membatasi produksi. Sehingga mereka cukup memanfaatkan hasil dari perkebunan plasma masing-masing,” katanya.
Ditambahkannya, pada keadaan normal, sekitar 40% hasil produksi petani masih bisa diserap oleh PKS plasma ini. Akan tetapi, terjadinya penumpukan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pabrik menyebabkan, pengusaha mengurangi produksi. Keadaan ini, semakin parah dengan menurunnya permintaan dari negara-negara buyer.
“Saat pasar lelang sangat minim. Begitu juga dengan harga yang masih sangat rendah Rp4.180/kg. Penumpukan pun semakin menjadi, akibat sedikitnya transaksi,” papar Asmar Arsjad.
Dengan kondisi ini, lanjutnya, petani mulai mengarahkan penjualan TBS-nya bagi PKS yang tidak memiliki kebun. Meskipun, harus menanggung resiko harga yang lebih murah. Dan pada umumunya, yang menempuh jalur ini adalah petani yang belum memiliki hubungan kemitraan dengan pabrik. “Tidak ada pilihan lain bagi petani, karena PKS tanpa kebun masih membutuhkan TBS untuk diolah,” lanjutnya, seraya mengatakan, PKS tanpa kebun ini tetap mengambil bahan baku dari petani-petani bebas tersebut.
Ditambahkannya, dari total sekitar 45 PKS di Sumut, 16 diantaranya belum memiliki kebun plasma.
Untuk itu, lanjutnya, PKS tanpa kebun dan kebun yang masih belum memenuhi produksi sesuai kapasitas terpasang diharapkan mampu meningkatkan produksinya. Sehingga, TBS yang diproduksi petani bisa terserap dan membantu petani dari keterpurukan.
Menanggapi hal ini, Laksamana Adiyaksa kembali mengatakan, pembatasan pembelian itu mungkin saja terjadi. Pasalnya, hingga saat ini rata-rata tangki penyimpanan CPO di pabrik sudah mencapai 80%. Jika ini maksimalkan, dapat menggangu operasi pabrik yang bersangkutan. “Kalau dimaksimalkan, tentu sangat beresiko di tengah permintaan pasar yang masih rendah. Kita justeru khawatir pabrik bisa stop beroperasi, kalau itu dipaksakan,” katanya, melalui saluran telepon.
Volume Meningkat, Nilai Ekspor Tetap
Kamis, 30 Oktober 2008
JAKARTA - Pemerintah telah mengelurkan 10 paket kebijakan stabilisasi ekonomi. Salah satu adalah tentang penurunan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO) menjadi nol persen. Lewat kebijakan itu, diharapkan mampu mendongkrak volume ekspor CPO.
"Volume ekspor CPO November nanti bisa meningkat menjadi satu juta ton. Namun, nilainya tetap akan rendah," ujar Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun kemarin (29/10). Pungutan ekspor nol persen memang akan diberlakukan secara efektif mulai 1 November mendatang. Departemen Perdagangan sendiri sempat menetapkan PE CPO 2,5 persen untuk bulan November, dari sebelumnya 7,5 persen di bulan Oktober.
Derom mengatakan, volume ekspor CPO bulanan saat ini hanya berkisar 700 ribu ton per bulan. Itu terjadi setelah harga CPO internasional turun drastis dalam dua bulan terakhir. Memang, harga CPO pada Juli 2008 sempat mencapai USD 1.220 per ton, sehingga PE saat itu ditetapkan sebesar 20 persen.
"Biasanya, untuk mengekspor 1 juta ton per bulan, kalau harganya USD 1.000 maka nilai ekspornya bisa USD 1 miliar. Dengan harga sekarang (USD 500-600 per ton) dan volume hanya 700 ribu ton per bulan, paling nilainya berapa," terangnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, harga patokan ekspor (HPE) CPO yang baru akan segera keluar dalam dua hari ini, untuk menyertai penetapan pungutan ekspor nol persen. Untuk itu, Depdag akan segera merevisi Permendag No.38/M-DAG/PER/10/2008 tentang HPE CPO sebelum 1 November. "Seharusnya selesai dalam dua hari ini untuk berlaku per 1 November"lanjut Mari.
Pada 22 Oktober lalu, Depdag telah menerbitkan Permendag yang menetapkan HPE untuk November dan patokan harga penentu persentase PE masing-masing USD 573 per ton dan trigger price USD 646,84 per ton, sehingga PE November menjadi 2,5persen. Namun Permendag itu harus direvisi dengan keluarnya 10 kebijakan stabiisasi ekonomiyang salah satu poinya menurunkan PE CPO menjadi nol persen. (wir/bas)
JAKARTA - Pemerintah telah mengelurkan 10 paket kebijakan stabilisasi ekonomi. Salah satu adalah tentang penurunan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO) menjadi nol persen. Lewat kebijakan itu, diharapkan mampu mendongkrak volume ekspor CPO.
"Volume ekspor CPO November nanti bisa meningkat menjadi satu juta ton. Namun, nilainya tetap akan rendah," ujar Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun kemarin (29/10). Pungutan ekspor nol persen memang akan diberlakukan secara efektif mulai 1 November mendatang. Departemen Perdagangan sendiri sempat menetapkan PE CPO 2,5 persen untuk bulan November, dari sebelumnya 7,5 persen di bulan Oktober.
Derom mengatakan, volume ekspor CPO bulanan saat ini hanya berkisar 700 ribu ton per bulan. Itu terjadi setelah harga CPO internasional turun drastis dalam dua bulan terakhir. Memang, harga CPO pada Juli 2008 sempat mencapai USD 1.220 per ton, sehingga PE saat itu ditetapkan sebesar 20 persen.
"Biasanya, untuk mengekspor 1 juta ton per bulan, kalau harganya USD 1.000 maka nilai ekspornya bisa USD 1 miliar. Dengan harga sekarang (USD 500-600 per ton) dan volume hanya 700 ribu ton per bulan, paling nilainya berapa," terangnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, harga patokan ekspor (HPE) CPO yang baru akan segera keluar dalam dua hari ini, untuk menyertai penetapan pungutan ekspor nol persen. Untuk itu, Depdag akan segera merevisi Permendag No.38/M-DAG/PER/10/2008 tentang HPE CPO sebelum 1 November. "Seharusnya selesai dalam dua hari ini untuk berlaku per 1 November"lanjut Mari.
Pada 22 Oktober lalu, Depdag telah menerbitkan Permendag yang menetapkan HPE untuk November dan patokan harga penentu persentase PE masing-masing USD 573 per ton dan trigger price USD 646,84 per ton, sehingga PE November menjadi 2,5persen. Namun Permendag itu harus direvisi dengan keluarnya 10 kebijakan stabiisasi ekonomiyang salah satu poinya menurunkan PE CPO menjadi nol persen. (wir/bas)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
