Selasa, 11/11/2008 08:35 WIB
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Pengusaha sawit akan melakukan peremajaan lahan sawit seluas 1 juta hektar dari total luasan lahan sawit yang mencapai 6 juta hektar.
Cara ini diharapkan mampu menekan produksi sawit sehingga mampu menekan kejatuhan harga sawit dan produk turunannya termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
"Dalam waktu tiga tahun ke depan kami akan melakukan peremajaan seluas 1 juta hektar, dalam rangka percepatan peremajaan usia-usia pohon sawit yang sudah di atas 25 tahun," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Akmaluddin Hasibuan saat dihubungi detikFinance Senin malam (10/11/2008).
Akmaluddin mengatakan dengan periode peremajaan selama 3 tahun ke depan maka setidaknya luasan lahan yang diremajakan per tahunnya mencapai 300.000 hektar atau senilai 900.000 ton CPO setara dengan 5,4 juta ton sawit tandan buah segar (TBS).
Sehingga ditaksir hingga tahun 2011 produksi CPO akan mulai susut hingga 3 juta ton CPO atau 18 juta ton TBS.
"Dari 1 juta hektar rata-rata satu hektar menghasilkan 18 ton sawit per tahun, untuk CPO rata-rata per hektar 3 ton per tahun. Kami akan lakukan bertahap, ini rutin dilakukan umumnya pohon sawit sudah tua-tua," jelasnya.
Peremajaan ini akan difokuskan pada wilayah-wilayah penghasil sawit utama seperti di Sumatra dan Kalimantan.
Selain itu, pihaknya juga akan fokus memikirkan pasokan bahan baku sawit untuk bahan bakar nabati (BBN) yang sedang dikembangkan di dalam negeri. "Ini untuk me-reduce pasar luar negeri," katanya.(hen/ir)
source: detik.com
Tuesday, November 11, 2008
Importir CPO India Ingkari Kontrak Demi Menekan Kerugian
Selasa, 11/11/2008 07:32 WIB
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 30 importir CPO mengingkari kontrak pembelian produk sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia. Mereka mengingkari kontrak karena berupaya menekan kerugian akibat harga CPO yang anjlok sejak pertengahan tahun ini.
"Kami sudah komplain, pemerintah india dan asosiasi mereka. Alasan mereka mengalami drop akibat harga CPO yang jatuh karena mereka default," kata Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan saat dihubungi detikFinance, Senin malam (10/11/2008).
Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) telah memasukan 30 importir tersebut sebagai daftar hitam (blacklist) Gapki.
Menurut Gapki para importir tadi sudah mulai melakukan tindakan mengingkari kontrak sejak bulan Agustus 2008 ketika harga CPO mulai turun.
Ia mencontohkan salah satu alasan para importir India tersebut mangkir diantaranya karena pada saat kontrak CPO pertengahan tahun 2008 para importir dikenakan harga US$ 700 per ton namun katanya sekarang ini harga CPO sudah dilevel US$ 500.
"Kontrak ke India memang cukup banyak, tapi kami nggak bisa beri tahu angka kerugiannya, karena itu masalah perusahaan masing-masing anggota kami," ujar Akmal.
Meski gagal kontrak, ia tetap optimistis produk CPO Indonesia bisa dipasarkan untuk diekspor lagi ke pasar lain. Hal ini tentunya terkait pasokan CPO yang cukup berlimpah didalam negeri.
"Kita cari pembelian lainnya, masih banyak demand kok," kilahnya.(hen/qom)
source: detik.com
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 30 importir CPO mengingkari kontrak pembelian produk sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia. Mereka mengingkari kontrak karena berupaya menekan kerugian akibat harga CPO yang anjlok sejak pertengahan tahun ini.
"Kami sudah komplain, pemerintah india dan asosiasi mereka. Alasan mereka mengalami drop akibat harga CPO yang jatuh karena mereka default," kata Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan saat dihubungi detikFinance, Senin malam (10/11/2008).
Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) telah memasukan 30 importir tersebut sebagai daftar hitam (blacklist) Gapki.
Menurut Gapki para importir tadi sudah mulai melakukan tindakan mengingkari kontrak sejak bulan Agustus 2008 ketika harga CPO mulai turun.
Ia mencontohkan salah satu alasan para importir India tersebut mangkir diantaranya karena pada saat kontrak CPO pertengahan tahun 2008 para importir dikenakan harga US$ 700 per ton namun katanya sekarang ini harga CPO sudah dilevel US$ 500.
"Kontrak ke India memang cukup banyak, tapi kami nggak bisa beri tahu angka kerugiannya, karena itu masalah perusahaan masing-masing anggota kami," ujar Akmal.
Meski gagal kontrak, ia tetap optimistis produk CPO Indonesia bisa dipasarkan untuk diekspor lagi ke pasar lain. Hal ini tentunya terkait pasokan CPO yang cukup berlimpah didalam negeri.
"Kita cari pembelian lainnya, masih banyak demand kok," kilahnya.(hen/qom)
source: detik.com
HADANG KAPAL CPO, Polisi Dan Adpel Dumai Hentikan Aksi Greenpeace
11 Nov 2008 14:38 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Polisi dan petugas Administrasi Pelabuhan (AdPel) di Dumai hari ini memaksa turun seorang aktivis Greenpeace dari rantai jangkar sebuah kapal tanker bertujuan Rotterdam, yang memuat CPO yang dihasilkan dari praktik yang merusak hutan di Indonesia.
Aktivis Greenpeace sejak kemarin telah mengunci dirinya pada rantai jangkar Gran Couva untuk mencegah kapal itu meninggalkan Indonesia menuju Eropa. Minyak sawit yang dikapalkan pada Gran Couva adalah milik Grup Wilmar.
“Greenpeace percaya bahwa memperbaiki produktivitas perkebunan kelapa sawit yang ada merupakan solusi merespon meningkatnya permintaan global, tanpa menghancurkan hutan yang tersisa,” kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, “Perluasan perkebunan kelapa sawit ke dalam hutan alam di Indonesia merupakan pendorong penting deforestasi dan pengrusakan lahan gambut.”
“Ironisnya, perusahaan seperti Wilmar dan Sinar Mas adalah anggota dari organisasi industri RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). (1) Sepanjang belum ada pernyataan publik dari RSPO mendukung moratorium deforestasi, minyak sawit yang “ramah lingkungan” hanya mitos belaka,” kata Bustar.
Dalam pelayaran “Hutan untuk Iklim” kapal Esperanza di Indonesia, Greenpeace telah mengumpulkan bukti-bukti baru konversi hutan besar-besaran di Propinsi Papua untuk perkebunan kelapa sawit pada konsesi Sinar Mas di dekat Jayapura. Greenpeace juga mendokumentasikan terus berlangsungnya pengrusakan hutan karena pembalakan di Papua dan menemukan pembukaan hutan baru pada hutan gambut di Riau.
“Greenpeace menyerukan kepada RSPO yang akan bertemu minggu ini untuk mendukung moratorium dan mendorong Pemerintah untuk mengambil tindakan segera. Standar RSPO harus diperketat untuk memastikan para anggotanya menghentikan deforestasi dan membuka lahan gambut pada semua operasinya,” tambah Maitar.
Kapal Esperanza, memulai bagian Indonesia dari pelayaran “Hutan untuk Iklim” pada tanggal 6 Oktober di Jayapura, untuk menyoroti kerusakan yang berlangsung terus menerus di hutan terakhir yang tersisa di Asia Tenggara.
Greenpeace menyerukan pemberlakuan sesegera mungkin penghentian sementara (moratorium) terhadap semua bentuk konversi hutan, termasuk untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, industri penebangan dan sebab-sebab deforestasi lain.
Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan hidup serta mengusung perdamaian.(ad)
source: riauinfo.com
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Polisi dan petugas Administrasi Pelabuhan (AdPel) di Dumai hari ini memaksa turun seorang aktivis Greenpeace dari rantai jangkar sebuah kapal tanker bertujuan Rotterdam, yang memuat CPO yang dihasilkan dari praktik yang merusak hutan di Indonesia.
Aktivis Greenpeace sejak kemarin telah mengunci dirinya pada rantai jangkar Gran Couva untuk mencegah kapal itu meninggalkan Indonesia menuju Eropa. Minyak sawit yang dikapalkan pada Gran Couva adalah milik Grup Wilmar.
“Greenpeace percaya bahwa memperbaiki produktivitas perkebunan kelapa sawit yang ada merupakan solusi merespon meningkatnya permintaan global, tanpa menghancurkan hutan yang tersisa,” kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, “Perluasan perkebunan kelapa sawit ke dalam hutan alam di Indonesia merupakan pendorong penting deforestasi dan pengrusakan lahan gambut.”
“Ironisnya, perusahaan seperti Wilmar dan Sinar Mas adalah anggota dari organisasi industri RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). (1) Sepanjang belum ada pernyataan publik dari RSPO mendukung moratorium deforestasi, minyak sawit yang “ramah lingkungan” hanya mitos belaka,” kata Bustar.
Dalam pelayaran “Hutan untuk Iklim” kapal Esperanza di Indonesia, Greenpeace telah mengumpulkan bukti-bukti baru konversi hutan besar-besaran di Propinsi Papua untuk perkebunan kelapa sawit pada konsesi Sinar Mas di dekat Jayapura. Greenpeace juga mendokumentasikan terus berlangsungnya pengrusakan hutan karena pembalakan di Papua dan menemukan pembukaan hutan baru pada hutan gambut di Riau.
“Greenpeace menyerukan kepada RSPO yang akan bertemu minggu ini untuk mendukung moratorium dan mendorong Pemerintah untuk mengambil tindakan segera. Standar RSPO harus diperketat untuk memastikan para anggotanya menghentikan deforestasi dan membuka lahan gambut pada semua operasinya,” tambah Maitar.
Kapal Esperanza, memulai bagian Indonesia dari pelayaran “Hutan untuk Iklim” pada tanggal 6 Oktober di Jayapura, untuk menyoroti kerusakan yang berlangsung terus menerus di hutan terakhir yang tersisa di Asia Tenggara.
Greenpeace menyerukan pemberlakuan sesegera mungkin penghentian sementara (moratorium) terhadap semua bentuk konversi hutan, termasuk untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, industri penebangan dan sebab-sebab deforestasi lain.
Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan hidup serta mengusung perdamaian.(ad)
source: riauinfo.com
SEBELUM MENINGGALKAN DUMAI, Greenpeace Cegah Pengapalan Minyak Kelapa Sawit
11 Nov 2008 07:47 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) – Aktivis Greenpeace pagi ini melakukan aksi untuk menyoroti sejumlah kapal tanker ekspor yang memuat CPO sebelum meninggalkan Dumai, yang merupakan pelabuhan utama bagi ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia, dan mencegah salah satunya sebelum berangkat menuju Eropa.
Para aktivis juga mengecat sebuah tongkang yang penuh dengan kayu bulat di pelabuhan. Mereka menuliskan kata-kata "Forest Crime" atau "Kejahatan Hutan" pada lambung tiga kapal bermuatan minyak kelapa sawit dan tongkang kayu tersebut sebagai protes terus berlangsungnya pengrusakan hutan Indonesia.
Salah satu aktivis Greenpeace mengunci dirinya pada rantai jangkar dari kapal Gran Couva untuk mencegahnya meninggalkan Indonesia. Muatan minyak kelapa sawit di atas Gran Couva
adalah milik Grup Wilmar.
"Hari ini Greenpeace melakukan aksi untuk menyoroti buruknya dampak yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit dan industri penebangan terhadap ekosistem lahan gambut dan hutan Indonesia serta terhadap iklim global," kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Memenuhi permintaan minyak kelapa sawit dan komoditi lain bisa tetap berlangsung tanpa merusak hutan dan perusahaan seperti Wilmar harus mendukung seruan industri dan pemerintah daerah untuk penghentian sementara penebangan.
Dalam pelayaran "Hutan untuk Iklim" kapal Esperanza di Indonesia, Greenpeace telah mengumpulkan bukti-bukti baru konversi hutan besar-besaran di Propinsi Papua untuk perkebunan kelapa sawit di konsesi Sinar Mas dekat Jayapura. Greenpeace juga menemukan pembukaan hutan baru pada hutan gambut di Riau.
Konversi hutan dan lahan gambut yang demikian pesat untuk perkebunan kelapa sawit dan bahan bubur kertas merupakan pendorong deforestasi terbesar di Indonesia. Karbon yang dilepaskan oleh kegiatan ini membuat Indonesia menjadi pengemisi gas rumahkaca ketiga terbesar di dunia. Sebagian besar ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia bertujuan ke Cina, Eropa dan India.
"Hutan Indonesia lebih bernilai bila dibiarkan pada tempatnya daripada diekspor sebagai kayu bulat dan minyak kelapa sawit," kata Bustar. "Sangat penting untuk melindungi hutan Indonesia dari perluasan perkebunan kelapa sawit dan industri kertas untuk memerangi dampak perubahan iklim, mengentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Ini berarti harus segera diberlakukan jeda tebang dan dimulainya pendanaan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
melindungi hutan."
Kapal Esperanza, memulai bagian Indonesia dari pelayaran "Hutan untuk Iklim" pada tanggal 6 Oktober di Jayapura, untuk menyoroti kerusakan yang berlangsung terus menerus di hutan terakhir yang tersisa di Asia Tenggara.
Greenpeace menyerukan pemberlakuan sesegera mungkin penghentian sementara (moratorium) terhadap semua bentuk konversi hutan, termasuk untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, industri penebangan dan sebab-sebab deforestasi lain.
Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan hidup serta mengusung perdamaian.(ad)
source: riauinfo.com
ad
PEKANBARU (RiauInfo) – Aktivis Greenpeace pagi ini melakukan aksi untuk menyoroti sejumlah kapal tanker ekspor yang memuat CPO sebelum meninggalkan Dumai, yang merupakan pelabuhan utama bagi ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia, dan mencegah salah satunya sebelum berangkat menuju Eropa.
Para aktivis juga mengecat sebuah tongkang yang penuh dengan kayu bulat di pelabuhan. Mereka menuliskan kata-kata "Forest Crime" atau "Kejahatan Hutan" pada lambung tiga kapal bermuatan minyak kelapa sawit dan tongkang kayu tersebut sebagai protes terus berlangsungnya pengrusakan hutan Indonesia.
Salah satu aktivis Greenpeace mengunci dirinya pada rantai jangkar dari kapal Gran Couva untuk mencegahnya meninggalkan Indonesia. Muatan minyak kelapa sawit di atas Gran Couva
adalah milik Grup Wilmar.
"Hari ini Greenpeace melakukan aksi untuk menyoroti buruknya dampak yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit dan industri penebangan terhadap ekosistem lahan gambut dan hutan Indonesia serta terhadap iklim global," kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.
Memenuhi permintaan minyak kelapa sawit dan komoditi lain bisa tetap berlangsung tanpa merusak hutan dan perusahaan seperti Wilmar harus mendukung seruan industri dan pemerintah daerah untuk penghentian sementara penebangan.
Dalam pelayaran "Hutan untuk Iklim" kapal Esperanza di Indonesia, Greenpeace telah mengumpulkan bukti-bukti baru konversi hutan besar-besaran di Propinsi Papua untuk perkebunan kelapa sawit di konsesi Sinar Mas dekat Jayapura. Greenpeace juga menemukan pembukaan hutan baru pada hutan gambut di Riau.
Konversi hutan dan lahan gambut yang demikian pesat untuk perkebunan kelapa sawit dan bahan bubur kertas merupakan pendorong deforestasi terbesar di Indonesia. Karbon yang dilepaskan oleh kegiatan ini membuat Indonesia menjadi pengemisi gas rumahkaca ketiga terbesar di dunia. Sebagian besar ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia bertujuan ke Cina, Eropa dan India.
"Hutan Indonesia lebih bernilai bila dibiarkan pada tempatnya daripada diekspor sebagai kayu bulat dan minyak kelapa sawit," kata Bustar. "Sangat penting untuk melindungi hutan Indonesia dari perluasan perkebunan kelapa sawit dan industri kertas untuk memerangi dampak perubahan iklim, mengentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Ini berarti harus segera diberlakukan jeda tebang dan dimulainya pendanaan internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
melindungi hutan."
Kapal Esperanza, memulai bagian Indonesia dari pelayaran "Hutan untuk Iklim" pada tanggal 6 Oktober di Jayapura, untuk menyoroti kerusakan yang berlangsung terus menerus di hutan terakhir yang tersisa di Asia Tenggara.
Greenpeace menyerukan pemberlakuan sesegera mungkin penghentian sementara (moratorium) terhadap semua bentuk konversi hutan, termasuk untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, industri penebangan dan sebab-sebab deforestasi lain.
Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan hidup serta mengusung perdamaian.(ad)
source: riauinfo.com
Monday, November 10, 2008
Oil Palm Farmers Can No Longer Afford Fertilizer
Monday, 10 November, 2008 | 14:46 WIB
TEMPO Interactive, Jambi: Oil palm farmers in Jambi cannot afford to buy fertilizer anymore due to the drop in oil palm prices and the rise in fertilizer prices.
“We are having a hard time,” Amirullah, 46, a farmer from Mundungdarat village, Muarosebo sub-district, Muarojambi district, Jambi, told Tempo yesterday (6/11).
“Sadly, many owners are reluctant to manage their oil palm plantations,” said Amirullah.
The selling price of oil palm fresh fruit bunches is only Rp300-400 per kilogram while it was twice that before the global economic crisis.
The price for 25 kilograms of fertilizer was Rp75,000 but it is now Rp250,000.
“So, 50 kilograms of Mahkota fertilizer can cost as much as Rp600,000,” he said.
Amirullah explained that last year farmers can make Rp18 million by producing ten tons of fresh fruit bunches from five hectares of land within an average of 15 days.
“That was at a selling price of Rp1,800 per kilogram,” he said.
Muklis, a farmer from Tebo district has been forced to neglect his land and go to the city to find work.
“What is important is that I can have enough money to support my family,”
Last month, Jambi Governor Zulkifli Nurdin sent a circular letter to the owners of oil palm refineries suggesting that they buy fresh fruit bunches from farmers at a price of Rp890 per kilogram.
The state-owned plantation company PT Perkebunan Negara (PTPN) VI for Jambi and West Sumatra has agreed to buy from farmers.
“Our joint marketing office is trying to meet government's expectations,” said PTPN Finance Director A. Karimuddin.
The price is between Rp670-700 per kilogram.
SYAIPUL BAKHORI
source: tempointeractive.com
TEMPO Interactive, Jambi: Oil palm farmers in Jambi cannot afford to buy fertilizer anymore due to the drop in oil palm prices and the rise in fertilizer prices.
“We are having a hard time,” Amirullah, 46, a farmer from Mundungdarat village, Muarosebo sub-district, Muarojambi district, Jambi, told Tempo yesterday (6/11).
“Sadly, many owners are reluctant to manage their oil palm plantations,” said Amirullah.
The selling price of oil palm fresh fruit bunches is only Rp300-400 per kilogram while it was twice that before the global economic crisis.
The price for 25 kilograms of fertilizer was Rp75,000 but it is now Rp250,000.
“So, 50 kilograms of Mahkota fertilizer can cost as much as Rp600,000,” he said.
Amirullah explained that last year farmers can make Rp18 million by producing ten tons of fresh fruit bunches from five hectares of land within an average of 15 days.
“That was at a selling price of Rp1,800 per kilogram,” he said.
Muklis, a farmer from Tebo district has been forced to neglect his land and go to the city to find work.
“What is important is that I can have enough money to support my family,”
Last month, Jambi Governor Zulkifli Nurdin sent a circular letter to the owners of oil palm refineries suggesting that they buy fresh fruit bunches from farmers at a price of Rp890 per kilogram.
The state-owned plantation company PT Perkebunan Negara (PTPN) VI for Jambi and West Sumatra has agreed to buy from farmers.
“Our joint marketing office is trying to meet government's expectations,” said PTPN Finance Director A. Karimuddin.
The price is between Rp670-700 per kilogram.
SYAIPUL BAKHORI
source: tempointeractive.com
Gapki Blacklist 30 Importir India
Senin, 10-11-2008
MedanBisnis – Jakarta
Sebanyak 30 importir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal India yang disusun dalam daftar hitam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sudah mengingkari kontrak sejak Agustus 2008.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Gapki Derom Bangun yang dihubungi, Minggu (9/11). “Mereka berhenti mengirimkan kapalnya sejak Agustus lalu, tapi tanggal tepatnya saya tidak tahu,” katanya.
Para importir itu menggunakan alasan biaya kargo yang mesti mereka keluarkan semakin meningkat. Ini mengakibatkan terjadi masalah pembayaran yang berpotensi gagal bayar.
Menurut Derom, sejumlah importir asal India tersebut sebenarnya sudah melakukan kontrak untuk melakukan pengiriman dan pembayaran di tempat dengan beberapa produsen CPO lokal. Namun, ketika tanggal pengiriman tiba, tidak ada satu kapal pun yang datang dari 30 importir tersebut.
Gapki pun memperkirakan kerugian yang cukup besar dengan ingkarnya para importir India nakal tersebut. Namun sayang, ia enggan mengatakan detil kerugiannya.”Maka dari itu, kami langsung menyusun daftar perusahaan yang tidak menepati kontrak dan melayangkan surat kepada asosiasi CPO India seminggu yang lalu,” imbuhnya.
Dia mengatakan, nilai kontrak yang tidak ditepati oleh importir India itu beragam dengan total nilai kontrak yang cukup besar. Hampir semua pesanan di kontrak tersebut di atas 100.000 ton. “Yang baru diketahui 30 itu saja, sisa kontraknya ke negara lain saya tidak bisa bilang tidak ada. Harus dicek lagi,” ujarnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara itu antara lain India, China, Belanda, Pakistan dan lain sebagainya.
Tiga puluh perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam Gapki antara lain: Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad, Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, Sheetal Industries dan sebagainya.
Optimis ekspor pulih
Begitupun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimis hingga akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO bisa lebih baik meski harga komoditas ini sedang turun.
Derom Bangun, selain menurunnya harga CPO, lesunya ekspor juga terjadi akibat sulitnya pencairan dana dari perbankan di berbagai dunia. “Ketika krisis melanda, banyak bank yang kurang percaya terhadap pengusaha sehingga enggan mengucurkan dananya kepada sektor riil,” katanya.
Walau demikian, dia optimis akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO dalam negeri bisa lebih baik daripada kondisi sekarang. “Sebenarnya demand di negara pembeli itu masih tinggi, Kami juga sudah mulai menjajaki perusahaan-perusahaan baru yang bisa diajak kerjasama,” tukasnya.
Terkait kebijakan PE CPO nol persen, menurutnya, dampaknya terhadap kinerja ekspor tidak akan terlalu besar namun tetap membantu. “Kami sambut positif pemerintah menjadikan PE CPO nol persen. Dengan begitu ekspor bisa berkembang walau perhitungan saat ini kenaikannya masih sedikit,” ujarnya.
Gapki mentargetkan produksi CPO dalam negeri tahun 2008 akan sebanyak 18,8 juta metrik ton, sebanyak 14 juta metrik ton akan dijual melalui ekspor. Sedangkan sisanya, 4,8 juta metrik ton untuk konsumsi pasar dalam negeri. “Akhir tahun bisa tercapai,” tandasnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara tersebut diantaranya Belanda, India, Cina, Pakistan dan lain sebagainya. (dtf)
source: medanbisnisonline.com
MedanBisnis – Jakarta
Sebanyak 30 importir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal India yang disusun dalam daftar hitam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sudah mengingkari kontrak sejak Agustus 2008.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Gapki Derom Bangun yang dihubungi, Minggu (9/11). “Mereka berhenti mengirimkan kapalnya sejak Agustus lalu, tapi tanggal tepatnya saya tidak tahu,” katanya.
Para importir itu menggunakan alasan biaya kargo yang mesti mereka keluarkan semakin meningkat. Ini mengakibatkan terjadi masalah pembayaran yang berpotensi gagal bayar.
Menurut Derom, sejumlah importir asal India tersebut sebenarnya sudah melakukan kontrak untuk melakukan pengiriman dan pembayaran di tempat dengan beberapa produsen CPO lokal. Namun, ketika tanggal pengiriman tiba, tidak ada satu kapal pun yang datang dari 30 importir tersebut.
Gapki pun memperkirakan kerugian yang cukup besar dengan ingkarnya para importir India nakal tersebut. Namun sayang, ia enggan mengatakan detil kerugiannya.”Maka dari itu, kami langsung menyusun daftar perusahaan yang tidak menepati kontrak dan melayangkan surat kepada asosiasi CPO India seminggu yang lalu,” imbuhnya.
Dia mengatakan, nilai kontrak yang tidak ditepati oleh importir India itu beragam dengan total nilai kontrak yang cukup besar. Hampir semua pesanan di kontrak tersebut di atas 100.000 ton. “Yang baru diketahui 30 itu saja, sisa kontraknya ke negara lain saya tidak bisa bilang tidak ada. Harus dicek lagi,” ujarnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara itu antara lain India, China, Belanda, Pakistan dan lain sebagainya.
Tiga puluh perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam Gapki antara lain: Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad, Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, Sheetal Industries dan sebagainya.
Optimis ekspor pulih
Begitupun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimis hingga akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO bisa lebih baik meski harga komoditas ini sedang turun.
Derom Bangun, selain menurunnya harga CPO, lesunya ekspor juga terjadi akibat sulitnya pencairan dana dari perbankan di berbagai dunia. “Ketika krisis melanda, banyak bank yang kurang percaya terhadap pengusaha sehingga enggan mengucurkan dananya kepada sektor riil,” katanya.
Walau demikian, dia optimis akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO dalam negeri bisa lebih baik daripada kondisi sekarang. “Sebenarnya demand di negara pembeli itu masih tinggi, Kami juga sudah mulai menjajaki perusahaan-perusahaan baru yang bisa diajak kerjasama,” tukasnya.
Terkait kebijakan PE CPO nol persen, menurutnya, dampaknya terhadap kinerja ekspor tidak akan terlalu besar namun tetap membantu. “Kami sambut positif pemerintah menjadikan PE CPO nol persen. Dengan begitu ekspor bisa berkembang walau perhitungan saat ini kenaikannya masih sedikit,” ujarnya.
Gapki mentargetkan produksi CPO dalam negeri tahun 2008 akan sebanyak 18,8 juta metrik ton, sebanyak 14 juta metrik ton akan dijual melalui ekspor. Sedangkan sisanya, 4,8 juta metrik ton untuk konsumsi pasar dalam negeri. “Akhir tahun bisa tercapai,” tandasnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara tersebut diantaranya Belanda, India, Cina, Pakistan dan lain sebagainya. (dtf)
source: medanbisnisonline.com
Pemerintah Tak Campuri Kasus Blacklist 30 Importir CPO India
Minggu, 09/11/2008 15:01 WIB
Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jakarta - Departemen Perdagangan menilai kasus ingkar kontrak sebanyak 30 importir CPO asal India adalah masalah business to business (b ton b) saja. Pemerintah tidak akan bisa membantu lebih jauh mengenai kasus ini.
Depdag pun belum bisa memastikan berapa jumlah importir India yang mengingkari kontrak tersebut sehingga jumlah kerugian belum bisa dihitung.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di gedung Departemen Perdagangan, Jl Ridwan Rais, Jakarta, Senin (10/11/2008).
"Itu kan business to business jadi kita nggak bisa berbuat banyak kecuali, kalau kita bagaimana meng-create domestik demand misalnya dengan BBN itu benar-benar jalan, permintaan misalnya," kilahnya.
Hingga kini ia masih mencari informasi terkait kasus tersebut, mengenai berapa besar jumlahnya dan dampak terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India.
"Saya belum sempat tahu berapa banyak, apakah 30 itu berapa besar dari ekspor itu sedang kita pelajari," ucapnya.
Namun menurut Mari, kalau yang terjadi adalah kasus gagal bayar (default) maka pemerintah memungkinkan bisa ikut campur tangan karena dalam kasus default menyangkut proses hukum yang bisa berjalan.
"Jadi nggak bisa (g to g) ini kan business to business (b to b) kecuali dia default misalnya, biasanya kan ada penaltinya, kalau dibayar penaltinya pastinya ada proses hukum dimasing-masing negara," katanya.
(hen/qom)
source: detik.com
Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jakarta - Departemen Perdagangan menilai kasus ingkar kontrak sebanyak 30 importir CPO asal India adalah masalah business to business (b ton b) saja. Pemerintah tidak akan bisa membantu lebih jauh mengenai kasus ini.
Depdag pun belum bisa memastikan berapa jumlah importir India yang mengingkari kontrak tersebut sehingga jumlah kerugian belum bisa dihitung.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di gedung Departemen Perdagangan, Jl Ridwan Rais, Jakarta, Senin (10/11/2008).
"Itu kan business to business jadi kita nggak bisa berbuat banyak kecuali, kalau kita bagaimana meng-create domestik demand misalnya dengan BBN itu benar-benar jalan, permintaan misalnya," kilahnya.
Hingga kini ia masih mencari informasi terkait kasus tersebut, mengenai berapa besar jumlahnya dan dampak terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India.
"Saya belum sempat tahu berapa banyak, apakah 30 itu berapa besar dari ekspor itu sedang kita pelajari," ucapnya.
Namun menurut Mari, kalau yang terjadi adalah kasus gagal bayar (default) maka pemerintah memungkinkan bisa ikut campur tangan karena dalam kasus default menyangkut proses hukum yang bisa berjalan.
"Jadi nggak bisa (g to g) ini kan business to business (b to b) kecuali dia default misalnya, biasanya kan ada penaltinya, kalau dibayar penaltinya pastinya ada proses hukum dimasing-masing negara," katanya.
(hen/qom)
source: detik.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
