Selasa, 11/11/2008 07:32 WIB
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 30 importir CPO mengingkari kontrak pembelian produk sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia. Mereka mengingkari kontrak karena berupaya menekan kerugian akibat harga CPO yang anjlok sejak pertengahan tahun ini.
"Kami sudah komplain, pemerintah india dan asosiasi mereka. Alasan mereka mengalami drop akibat harga CPO yang jatuh karena mereka default," kata Ketua Umum Gapki Akmaluddin Hasibuan saat dihubungi detikFinance, Senin malam (10/11/2008).
Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) telah memasukan 30 importir tersebut sebagai daftar hitam (blacklist) Gapki.
Menurut Gapki para importir tadi sudah mulai melakukan tindakan mengingkari kontrak sejak bulan Agustus 2008 ketika harga CPO mulai turun.
Ia mencontohkan salah satu alasan para importir India tersebut mangkir diantaranya karena pada saat kontrak CPO pertengahan tahun 2008 para importir dikenakan harga US$ 700 per ton namun katanya sekarang ini harga CPO sudah dilevel US$ 500.
"Kontrak ke India memang cukup banyak, tapi kami nggak bisa beri tahu angka kerugiannya, karena itu masalah perusahaan masing-masing anggota kami," ujar Akmal.
Meski gagal kontrak, ia tetap optimistis produk CPO Indonesia bisa dipasarkan untuk diekspor lagi ke pasar lain. Hal ini tentunya terkait pasokan CPO yang cukup berlimpah didalam negeri.
"Kita cari pembelian lainnya, masih banyak demand kok," kilahnya.(hen/qom)
source: detik.com
Showing posts with label India. Show all posts
Showing posts with label India. Show all posts
Tuesday, November 11, 2008
Monday, November 10, 2008
Gapki Blacklist 30 Importir India
Senin, 10-11-2008
MedanBisnis – Jakarta
Sebanyak 30 importir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal India yang disusun dalam daftar hitam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sudah mengingkari kontrak sejak Agustus 2008.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Gapki Derom Bangun yang dihubungi, Minggu (9/11). “Mereka berhenti mengirimkan kapalnya sejak Agustus lalu, tapi tanggal tepatnya saya tidak tahu,” katanya.
Para importir itu menggunakan alasan biaya kargo yang mesti mereka keluarkan semakin meningkat. Ini mengakibatkan terjadi masalah pembayaran yang berpotensi gagal bayar.
Menurut Derom, sejumlah importir asal India tersebut sebenarnya sudah melakukan kontrak untuk melakukan pengiriman dan pembayaran di tempat dengan beberapa produsen CPO lokal. Namun, ketika tanggal pengiriman tiba, tidak ada satu kapal pun yang datang dari 30 importir tersebut.
Gapki pun memperkirakan kerugian yang cukup besar dengan ingkarnya para importir India nakal tersebut. Namun sayang, ia enggan mengatakan detil kerugiannya.”Maka dari itu, kami langsung menyusun daftar perusahaan yang tidak menepati kontrak dan melayangkan surat kepada asosiasi CPO India seminggu yang lalu,” imbuhnya.
Dia mengatakan, nilai kontrak yang tidak ditepati oleh importir India itu beragam dengan total nilai kontrak yang cukup besar. Hampir semua pesanan di kontrak tersebut di atas 100.000 ton. “Yang baru diketahui 30 itu saja, sisa kontraknya ke negara lain saya tidak bisa bilang tidak ada. Harus dicek lagi,” ujarnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara itu antara lain India, China, Belanda, Pakistan dan lain sebagainya.
Tiga puluh perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam Gapki antara lain: Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad, Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, Sheetal Industries dan sebagainya.
Optimis ekspor pulih
Begitupun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimis hingga akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO bisa lebih baik meski harga komoditas ini sedang turun.
Derom Bangun, selain menurunnya harga CPO, lesunya ekspor juga terjadi akibat sulitnya pencairan dana dari perbankan di berbagai dunia. “Ketika krisis melanda, banyak bank yang kurang percaya terhadap pengusaha sehingga enggan mengucurkan dananya kepada sektor riil,” katanya.
Walau demikian, dia optimis akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO dalam negeri bisa lebih baik daripada kondisi sekarang. “Sebenarnya demand di negara pembeli itu masih tinggi, Kami juga sudah mulai menjajaki perusahaan-perusahaan baru yang bisa diajak kerjasama,” tukasnya.
Terkait kebijakan PE CPO nol persen, menurutnya, dampaknya terhadap kinerja ekspor tidak akan terlalu besar namun tetap membantu. “Kami sambut positif pemerintah menjadikan PE CPO nol persen. Dengan begitu ekspor bisa berkembang walau perhitungan saat ini kenaikannya masih sedikit,” ujarnya.
Gapki mentargetkan produksi CPO dalam negeri tahun 2008 akan sebanyak 18,8 juta metrik ton, sebanyak 14 juta metrik ton akan dijual melalui ekspor. Sedangkan sisanya, 4,8 juta metrik ton untuk konsumsi pasar dalam negeri. “Akhir tahun bisa tercapai,” tandasnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara tersebut diantaranya Belanda, India, Cina, Pakistan dan lain sebagainya. (dtf)
source: medanbisnisonline.com
MedanBisnis – Jakarta
Sebanyak 30 importir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal India yang disusun dalam daftar hitam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sudah mengingkari kontrak sejak Agustus 2008.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Gapki Derom Bangun yang dihubungi, Minggu (9/11). “Mereka berhenti mengirimkan kapalnya sejak Agustus lalu, tapi tanggal tepatnya saya tidak tahu,” katanya.
Para importir itu menggunakan alasan biaya kargo yang mesti mereka keluarkan semakin meningkat. Ini mengakibatkan terjadi masalah pembayaran yang berpotensi gagal bayar.
Menurut Derom, sejumlah importir asal India tersebut sebenarnya sudah melakukan kontrak untuk melakukan pengiriman dan pembayaran di tempat dengan beberapa produsen CPO lokal. Namun, ketika tanggal pengiriman tiba, tidak ada satu kapal pun yang datang dari 30 importir tersebut.
Gapki pun memperkirakan kerugian yang cukup besar dengan ingkarnya para importir India nakal tersebut. Namun sayang, ia enggan mengatakan detil kerugiannya.”Maka dari itu, kami langsung menyusun daftar perusahaan yang tidak menepati kontrak dan melayangkan surat kepada asosiasi CPO India seminggu yang lalu,” imbuhnya.
Dia mengatakan, nilai kontrak yang tidak ditepati oleh importir India itu beragam dengan total nilai kontrak yang cukup besar. Hampir semua pesanan di kontrak tersebut di atas 100.000 ton. “Yang baru diketahui 30 itu saja, sisa kontraknya ke negara lain saya tidak bisa bilang tidak ada. Harus dicek lagi,” ujarnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara itu antara lain India, China, Belanda, Pakistan dan lain sebagainya.
Tiga puluh perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam Gapki antara lain: Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad, Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, Sheetal Industries dan sebagainya.
Optimis ekspor pulih
Begitupun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimis hingga akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO bisa lebih baik meski harga komoditas ini sedang turun.
Derom Bangun, selain menurunnya harga CPO, lesunya ekspor juga terjadi akibat sulitnya pencairan dana dari perbankan di berbagai dunia. “Ketika krisis melanda, banyak bank yang kurang percaya terhadap pengusaha sehingga enggan mengucurkan dananya kepada sektor riil,” katanya.
Walau demikian, dia optimis akhir tahun ini kegiatan ekspor CPO dalam negeri bisa lebih baik daripada kondisi sekarang. “Sebenarnya demand di negara pembeli itu masih tinggi, Kami juga sudah mulai menjajaki perusahaan-perusahaan baru yang bisa diajak kerjasama,” tukasnya.
Terkait kebijakan PE CPO nol persen, menurutnya, dampaknya terhadap kinerja ekspor tidak akan terlalu besar namun tetap membantu. “Kami sambut positif pemerintah menjadikan PE CPO nol persen. Dengan begitu ekspor bisa berkembang walau perhitungan saat ini kenaikannya masih sedikit,” ujarnya.
Gapki mentargetkan produksi CPO dalam negeri tahun 2008 akan sebanyak 18,8 juta metrik ton, sebanyak 14 juta metrik ton akan dijual melalui ekspor. Sedangkan sisanya, 4,8 juta metrik ton untuk konsumsi pasar dalam negeri. “Akhir tahun bisa tercapai,” tandasnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara-negara tersebut diantaranya Belanda, India, Cina, Pakistan dan lain sebagainya. (dtf)
source: medanbisnisonline.com
Pemerintah Tak Campuri Kasus Blacklist 30 Importir CPO India
Minggu, 09/11/2008 15:01 WIB
Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jakarta - Departemen Perdagangan menilai kasus ingkar kontrak sebanyak 30 importir CPO asal India adalah masalah business to business (b ton b) saja. Pemerintah tidak akan bisa membantu lebih jauh mengenai kasus ini.
Depdag pun belum bisa memastikan berapa jumlah importir India yang mengingkari kontrak tersebut sehingga jumlah kerugian belum bisa dihitung.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di gedung Departemen Perdagangan, Jl Ridwan Rais, Jakarta, Senin (10/11/2008).
"Itu kan business to business jadi kita nggak bisa berbuat banyak kecuali, kalau kita bagaimana meng-create domestik demand misalnya dengan BBN itu benar-benar jalan, permintaan misalnya," kilahnya.
Hingga kini ia masih mencari informasi terkait kasus tersebut, mengenai berapa besar jumlahnya dan dampak terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India.
"Saya belum sempat tahu berapa banyak, apakah 30 itu berapa besar dari ekspor itu sedang kita pelajari," ucapnya.
Namun menurut Mari, kalau yang terjadi adalah kasus gagal bayar (default) maka pemerintah memungkinkan bisa ikut campur tangan karena dalam kasus default menyangkut proses hukum yang bisa berjalan.
"Jadi nggak bisa (g to g) ini kan business to business (b to b) kecuali dia default misalnya, biasanya kan ada penaltinya, kalau dibayar penaltinya pastinya ada proses hukum dimasing-masing negara," katanya.
(hen/qom)
source: detik.com
Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jakarta - Departemen Perdagangan menilai kasus ingkar kontrak sebanyak 30 importir CPO asal India adalah masalah business to business (b ton b) saja. Pemerintah tidak akan bisa membantu lebih jauh mengenai kasus ini.
Depdag pun belum bisa memastikan berapa jumlah importir India yang mengingkari kontrak tersebut sehingga jumlah kerugian belum bisa dihitung.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di gedung Departemen Perdagangan, Jl Ridwan Rais, Jakarta, Senin (10/11/2008).
"Itu kan business to business jadi kita nggak bisa berbuat banyak kecuali, kalau kita bagaimana meng-create domestik demand misalnya dengan BBN itu benar-benar jalan, permintaan misalnya," kilahnya.
Hingga kini ia masih mencari informasi terkait kasus tersebut, mengenai berapa besar jumlahnya dan dampak terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke India.
"Saya belum sempat tahu berapa banyak, apakah 30 itu berapa besar dari ekspor itu sedang kita pelajari," ucapnya.
Namun menurut Mari, kalau yang terjadi adalah kasus gagal bayar (default) maka pemerintah memungkinkan bisa ikut campur tangan karena dalam kasus default menyangkut proses hukum yang bisa berjalan.
"Jadi nggak bisa (g to g) ini kan business to business (b to b) kecuali dia default misalnya, biasanya kan ada penaltinya, kalau dibayar penaltinya pastinya ada proses hukum dimasing-masing negara," katanya.
(hen/qom)
source: detik.com
Importir CPO India Ingkari Kontrak Sejak Agustus
Minggu, 09/11/2008 14:10 WIB
Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 30 importir minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) asal India yang disusun dalam daftar hitam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sudah mengingkari kontrak sejak Agustus 2008.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Gapki Derom Bangun yang dihubungi detikFinance, Minggu (9/11/2008). "Mereka berhenti mengirimkan kapalnya sejak Agustus lalu, tapi tanggal tepatnya saya tidak tahu," katanya.
Menurutnya, sejumlah importir asal India tersebut sudah melakukan kontrak untuk melakukan pengiriman dan pembayaran di tempat dengan beberapa produsen CPO lokal. Namun, ketika tanggal pengiriman tiba, tidak ada satu kapal pun yang datang dari 30 importir tersebut.
Gapki pun memperkirakan kerugian yang cukup besar dengan ingkarnya para importir India nakal tersebut. Namun sayang, ia enggan mengatakan detail kerugiannya.
"Maka dari itu, kami langsung menyusun daftar perusahaan yang tidak menepati kontrak dan melayangkan surat kepada asosiasi CPO India seminggu yang lalu," imbuhnya.
Ia mengatakan, nilai kontrak yang tidak ditepati oleh importir India itu beragam dengan total nilai kontrak yang cukup besar. Hampir semua pesanan di kontrak tersebut di atas 100.000 ton.
"Yang baru diketahui 30 itu saja, sisa kontraknya ke negara lain saya tidak bisa bilang tidak ada. Harus dicek lagi," ujarnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara_negara itu antara lain India, Cina, Belanda, Pakistan dan lain sebagainya.
Tiga puluh perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam Gapki antara lain: Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad, Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, Sheetal Industries dan sebagainya.(ang/ddn)
source: detik.com
Angga Aliya ZRF - detikFinance
Jakarta - Sebanyak 30 importir minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) asal India yang disusun dalam daftar hitam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sudah mengingkari kontrak sejak Agustus 2008.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Gapki Derom Bangun yang dihubungi detikFinance, Minggu (9/11/2008). "Mereka berhenti mengirimkan kapalnya sejak Agustus lalu, tapi tanggal tepatnya saya tidak tahu," katanya.
Menurutnya, sejumlah importir asal India tersebut sudah melakukan kontrak untuk melakukan pengiriman dan pembayaran di tempat dengan beberapa produsen CPO lokal. Namun, ketika tanggal pengiriman tiba, tidak ada satu kapal pun yang datang dari 30 importir tersebut.
Gapki pun memperkirakan kerugian yang cukup besar dengan ingkarnya para importir India nakal tersebut. Namun sayang, ia enggan mengatakan detail kerugiannya.
"Maka dari itu, kami langsung menyusun daftar perusahaan yang tidak menepati kontrak dan melayangkan surat kepada asosiasi CPO India seminggu yang lalu," imbuhnya.
Ia mengatakan, nilai kontrak yang tidak ditepati oleh importir India itu beragam dengan total nilai kontrak yang cukup besar. Hampir semua pesanan di kontrak tersebut di atas 100.000 ton.
"Yang baru diketahui 30 itu saja, sisa kontraknya ke negara lain saya tidak bisa bilang tidak ada. Harus dicek lagi," ujarnya.
Selama ini, Indonesia menjadi eksportir CPO ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Negara_negara itu antara lain India, Cina, Belanda, Pakistan dan lain sebagainya.
Tiga puluh perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam Gapki antara lain: Nafed, JMD Oils and Fats, Bhatinda Oils and Fats, Kundan Oils and Fats, Raj Agro Oils, Gujarat Spices, Puneet and Company, Sarda Agro, Sudhir Agro, NCS Hyderabad, Mahesh Agro, Golden Oils Kolkata, Coastal Energy, Pradyhuman Overseas, Sara International, Dudhadhari Exports, DDI (Tower International), Budge Budge Refineries, Indumati Refineries, Shree Ganesh Oils, Velani Traders, Sheetal Industries dan sebagainya.(ang/ddn)
source: detik.com
Friday, October 24, 2008
Pelemahan Ekonomi India & China Tak Pengaruhi CPO RI
Selasa, 21 Oktober 2008 - 15:19 wib
Nuria - Okezone
JAKARTA - Departemen Perdagangan memastikan permintaan minyak mentah CPO di India dan China akan tetap tumbuh di tengah krisis finansial global. Optimisme tersebut karena pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut tetap tinggi meski telah direvisi.
source: okezone.com
Nuria - Okezone
JAKARTA - Departemen Perdagangan memastikan permintaan minyak mentah CPO di India dan China akan tetap tumbuh di tengah krisis finansial global. Optimisme tersebut karena pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut tetap tinggi meski telah direvisi.
"Pertumbuhan ekonomi India dan China tetap positif. Revisi pertumbuhannya tetap positif," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di sela jumpa pers mengenai The 23rd Trade Expo Indonesia 2008, Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/10/2008).
Maka itu, Mendag menilai ekspor CPO tetap tinggi. Dengan jatuhnya harga CPO, namun permintaanya tetap tinggi."Harga komoditas seperti CPO memang anjlok tapi sensitifnya sedikit terhadap penurunan ekspor. Negara seperti India dan China masih memerlukan CPO," jelasnya. (rhs)
source: okezone.com
Thursday, October 16, 2008
Harga TBS Sawit Diperkirakan Terus Merosot
Kamis, 16 Oktober 2008 06:22 WIB
BENGKULU--MI: Harga kelapa sawit (tandan buah segar-TBS) diperkirakan akan terus turun menyusul anjloknya harga minyak sawit mentah (crude palm oil-CPO) di pasar dunia.
"Perkiraan kita pakan depan harga TBS akan turun lagi hingga pada kisaran Rp550/Kg di tingkat pabrik/perusahaan," kata Dayari, perwakilan dari PT Bio Nusantara, sebuah perusahaan pekebunan sawit swasta, saat rapat membahas harga TBS bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Rabu (15/10).
Ia menjelaskan, harga CPO saat ini masih pada posisi Rp4.285 Kg, namun sudah ada yang menawar lebih rendah yakni berkisar Rp3.600-Rp3.700/Kg. Rendahnya penawaran itu menjadi indikasi harga CPO akan terus turun. Jika harga CPO turun, kata dia, maka harga TBS pun dengan sendirinya akan ikut turun.
Direktur Kebun PT Agricinal, Dapot Sitompul juga menyatakan hal yang sama, terkait harga CPO dan TBS itu. Menurut dia, penurunan harga CPO di pasar dunia itu tidak terlepas dari terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat.
Sitompul juga mengeluhkan, kualias TBS yang berasal dari perkebunan petani setempat.
"Masyarakat kadang menjual TBS asal saja, banyak diantaranya yang sudah busuk, sehingga mempengaruhi kulitas CPO. Kita dari perusahaan kadang serba salah," katanya.
Harga beli TBS oleh perusahaan perkebunan di daerah itu dari para petani saat ini bervariasi. Harga pembelian tertinggi diberikan oleh PT Agricinal yakni Rp730/Kg,kemudian PT Bio Nusantara Rp670/Kg, PT Puding Mas Rp660/Kg, PT Daria DharmaPratama Rp650/Kg dan PT Agri Andalas Rp600/Kg.
Kelapa sawit merupakan komiditi andalan Provinsi Bengkulu. Luas perkebunan sawit di daerah itu sekitar 150 ribu hakter (Ha), dan 90.898 Ha di antaranya milik masyarakat, sisanya dikelola oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melaksanakan program revitalisasi perkebunan kelapa sawit seluas 60 ribu Ha, dalam dua tahap. Tahap awal seluas 23 ribu Ha segera direalisasikan dengan pembiayaan berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp621 miliar, dengan asumsi biaya Rp27 juta per Ha. (Ant/OL-02)
source: mediaindonesia.com
BENGKULU--MI: Harga kelapa sawit (tandan buah segar-TBS) diperkirakan akan terus turun menyusul anjloknya harga minyak sawit mentah (crude palm oil-CPO) di pasar dunia.
"Perkiraan kita pakan depan harga TBS akan turun lagi hingga pada kisaran Rp550/Kg di tingkat pabrik/perusahaan," kata Dayari, perwakilan dari PT Bio Nusantara, sebuah perusahaan pekebunan sawit swasta, saat rapat membahas harga TBS bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Rabu (15/10).
Ia menjelaskan, harga CPO saat ini masih pada posisi Rp4.285 Kg, namun sudah ada yang menawar lebih rendah yakni berkisar Rp3.600-Rp3.700/Kg. Rendahnya penawaran itu menjadi indikasi harga CPO akan terus turun. Jika harga CPO turun, kata dia, maka harga TBS pun dengan sendirinya akan ikut turun.
Direktur Kebun PT Agricinal, Dapot Sitompul juga menyatakan hal yang sama, terkait harga CPO dan TBS itu. Menurut dia, penurunan harga CPO di pasar dunia itu tidak terlepas dari terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat.
Sitompul juga mengeluhkan, kualias TBS yang berasal dari perkebunan petani setempat.
"Masyarakat kadang menjual TBS asal saja, banyak diantaranya yang sudah busuk, sehingga mempengaruhi kulitas CPO. Kita dari perusahaan kadang serba salah," katanya.
Harga beli TBS oleh perusahaan perkebunan di daerah itu dari para petani saat ini bervariasi. Harga pembelian tertinggi diberikan oleh PT Agricinal yakni Rp730/Kg,kemudian PT Bio Nusantara Rp670/Kg, PT Puding Mas Rp660/Kg, PT Daria DharmaPratama Rp650/Kg dan PT Agri Andalas Rp600/Kg.
Kelapa sawit merupakan komiditi andalan Provinsi Bengkulu. Luas perkebunan sawit di daerah itu sekitar 150 ribu hakter (Ha), dan 90.898 Ha di antaranya milik masyarakat, sisanya dikelola oleh perusahaan baik BUMN maupun swasta.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melaksanakan program revitalisasi perkebunan kelapa sawit seluas 60 ribu Ha, dalam dua tahap. Tahap awal seluas 23 ribu Ha segera direalisasikan dengan pembiayaan berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp621 miliar, dengan asumsi biaya Rp27 juta per Ha. (Ant/OL-02)
source: mediaindonesia.com
0
comments
Labels:
China,
CPO,
Gabungan Kelapa Sawit Indonesia,
India,
Labuhan Batu,
Sumatera Utara,
TBS
Labels:
China,
CPO,
Gabungan Kelapa Sawit Indonesia,
India,
Labuhan Batu,
Sumatera Utara,
TBS
Wednesday, October 15, 2008
Ekspor CPO Oktober Bisa Kembali ke US$ 2 Miliar
Rabu, 08/10/2008 17:43 WIBSuhendra - detikFinance
Jakarta - Penurunan pajak ekspor (PE) bulan Oktober menjadi 7,5% akan menyebabkan nilai ekspor Crude Palm Oil (CPO) kembali naik rata-rata menjadi US$ 2 miliar.
Departemen Perdagangan memperkirakan angka ini merupakan pencapaian rata-rata bulanan sepanjang 2008, bahkan lebih tinggi dari nilai ekspor bulan sebelumnya yang masih di bawah US$ 2 miliar.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida di Gedung Departemen Perdagangan Jl Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (8/10/2008).
"Umumnya kalau kita lihat data volume ekspor bulanan rata-rata US$ 2 miliar, waktu Juli hanya US$ 600 jutaan dan bulan kemarin mencapai US$ 1 miliar karena PE turun dari 15% ke 10%," ujar Diah.
Dia menambahkan, sekarang ini pihaknya sedang mewaspadai kemungkinan penurunan permintaan ekspor akibat krisis finansial global termasuk bagi permintaan produk CPO.
"Sekarang sudah ada peraturan kewajiban untuk menyerap CPO sebagai biofuel mulai 2009 sehingga paling tidak kita harapkan akan kelebihan produksi CPO kita bisa terserap ke arah sana," ungkapnya.
Menurut Diah, potensi negara-negara maju mengurangi permintaan konsumsi CPO sangat tinggi pada kondisi saat ini terutama bagi negara yang terkena krisis keuangan. Namun ia sangat yakin bagi negara-negara berkembang seperti India dan Pakistan masih sangat potensial untuk menyerap produk CPO Indonesia karena CPO belum memiliki alternatif lain sebagai bahan bakar nabati di negara-negara tersebut.(hen/ir)
source : detik.com
Jakarta - Penurunan pajak ekspor (PE) bulan Oktober menjadi 7,5% akan menyebabkan nilai ekspor Crude Palm Oil (CPO) kembali naik rata-rata menjadi US$ 2 miliar.
Departemen Perdagangan memperkirakan angka ini merupakan pencapaian rata-rata bulanan sepanjang 2008, bahkan lebih tinggi dari nilai ekspor bulan sebelumnya yang masih di bawah US$ 2 miliar.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida di Gedung Departemen Perdagangan Jl Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (8/10/2008).
"Umumnya kalau kita lihat data volume ekspor bulanan rata-rata US$ 2 miliar, waktu Juli hanya US$ 600 jutaan dan bulan kemarin mencapai US$ 1 miliar karena PE turun dari 15% ke 10%," ujar Diah.
Dia menambahkan, sekarang ini pihaknya sedang mewaspadai kemungkinan penurunan permintaan ekspor akibat krisis finansial global termasuk bagi permintaan produk CPO.
"Sekarang sudah ada peraturan kewajiban untuk menyerap CPO sebagai biofuel mulai 2009 sehingga paling tidak kita harapkan akan kelebihan produksi CPO kita bisa terserap ke arah sana," ungkapnya.
Menurut Diah, potensi negara-negara maju mengurangi permintaan konsumsi CPO sangat tinggi pada kondisi saat ini terutama bagi negara yang terkena krisis keuangan. Namun ia sangat yakin bagi negara-negara berkembang seperti India dan Pakistan masih sangat potensial untuk menyerap produk CPO Indonesia karena CPO belum memiliki alternatif lain sebagai bahan bakar nabati di negara-negara tersebut.(hen/ir)
source : detik.com
The China factor in Indonesian commodities exports
Following the collapse of the financial sectors in the U.S. and Europe, fear of a global economic slowdown has begun to spread. In spite of measures taken by the U.S. and European governments to help their financial sectors, the threat of a global recession remains prominent.
This will result in the continued decline of prices of oil and other commodities due to slower demand.
The commodity bulls at the beginning of the year made many believe Asia could decouple itself from the U.S. slowdown, propelled by China and India. China's strong GDP growth, which has been consistently in the double digits since the beginning of 2006, supported the theory.
However, the train of thought was derailed when China reported a decline in growth this year.
China has strong ties to the U.S. and EU economies as both account for approximately 40 percent of China's total exports. An economic slowdown in both regions will undoubtedly negatively impact the Chinese economy.
China's GDP growth declined from its peak of 12.6 percent recorded in the second quarter 2007 to 9.5 percent in the third quarter of this year, the worst fall since 2004.
China's economic slowdown will damage Indonesian exports, which account for some 28 percent of our national GDP. The slowdown will more significantly impact Indonesia's listed plantation and metal mining companies, because they produce CPO, nickel and tin.
Indonesia exports two thirds of its CPO production, and nearly almost all of its nickel ore and tin output.
It is worth noting that China is not only the world's biggest importer of CPO, tin and nickel but also Indonesia's major export destination for those commodities.
A Chinese slowdown will be a key factor in further pressuring CPO prices as the country is the largest importer of CPO (6.2 million tons), or 19 percent of the world's CPO imports.
For most Indonesian publicly listed plantation companies, their exports as a percentage of total sales declined significantly to below 10 percent in the first half of this year from more than 25 percent in 2007.
This was a result of the increased export tax coupled with lower demand.
However, good weather thus far this year has resulted in high CPO output, creating an oversupply situation. Supply from Malaysia and Indonesia has been reported to be higher than expected, at more than 2 million tons.
Subsequently, the price of CPO has declined 41 percent from last year and more than 70 percent from its peak of US$1,400 per ton in March this year.
Nickel's astonishing growth in 2006 and 2007 has pared off from its peak of $54,000 per ton in mid 2007, which coincided with China's peak economic growth. Indonesia exported more than 60 percent of its nickel ore to China last year.
The boom in the price of nickel is considered a result of the industrial growth in China, which was partly driven by the country's Olympic Games projects.
Demand for nickel has dissipated of late as many stainless steel firms are reducing their output due to diminishing demand.
We believe the London Olympics will not prove a main driver for nickel and other metals.
China spent a record $44 billion on the Beijing Olympics, while London already has much of the necessary infrastructure in place.
A decline in Indonesia's tin production is in the offing in our view given that 95 percent of the country's output is exported to China and Japan. China is the world's biggest consumer of tin, accounting for some 36 percent of the world's consumption.
Tin solders are widely used to join electrical circuits for swiftly developing consumer electronic goods, such as TVs, cameras, mobile phones and computers.
The global economic slowdown will definitively reduce consumer spending on discretionary products such as electronic goods.
This would lead to lower demand for electronics, which will in turn lower demand for tin as 52 percent of total tin consumption is used for soldering.
Anticipating lower demand from China and other export markets, Indonesia must focus on fully utilizing its domestic demand consumption capability. For CPO, both the Malaysian and Indonesian governments have joined forces to increase biodiesel production and usage.
Indonesia has mandated industrial users to ensure that 2.5 percent of the fuel they consume is biodiesel. This policy is expected to increase demand for CPO amid lower demand from the overseas market.
However, the situation for the metal market is different. It is not that easy to increase domestic consumption of nickel and tin since we do not have a strong metal manufacturing base that can consume excess output.
Therefore, it may be the right time for the government to build a downstream industry for both metals, allowing Indonesia to increase profit margin for export of the commodity compared to exporting the metal in block or ore form.
In conclusion, Indonesia should be able to maximize its domestic potential and find solutions to alleviate lower export demand amid the current global financial crisis and liquidity crunch.
The writer is a research analyst at Bahana Securities
Source: The Jakarta Post (Oct 15,2008), Achmad Syafriel, Analyst,
This will result in the continued decline of prices of oil and other commodities due to slower demand.
The commodity bulls at the beginning of the year made many believe Asia could decouple itself from the U.S. slowdown, propelled by China and India. China's strong GDP growth, which has been consistently in the double digits since the beginning of 2006, supported the theory.
However, the train of thought was derailed when China reported a decline in growth this year.
China has strong ties to the U.S. and EU economies as both account for approximately 40 percent of China's total exports. An economic slowdown in both regions will undoubtedly negatively impact the Chinese economy.
China's GDP growth declined from its peak of 12.6 percent recorded in the second quarter 2007 to 9.5 percent in the third quarter of this year, the worst fall since 2004.
China's economic slowdown will damage Indonesian exports, which account for some 28 percent of our national GDP. The slowdown will more significantly impact Indonesia's listed plantation and metal mining companies, because they produce CPO, nickel and tin.
Indonesia exports two thirds of its CPO production, and nearly almost all of its nickel ore and tin output.
It is worth noting that China is not only the world's biggest importer of CPO, tin and nickel but also Indonesia's major export destination for those commodities.
A Chinese slowdown will be a key factor in further pressuring CPO prices as the country is the largest importer of CPO (6.2 million tons), or 19 percent of the world's CPO imports.
For most Indonesian publicly listed plantation companies, their exports as a percentage of total sales declined significantly to below 10 percent in the first half of this year from more than 25 percent in 2007.
This was a result of the increased export tax coupled with lower demand.
However, good weather thus far this year has resulted in high CPO output, creating an oversupply situation. Supply from Malaysia and Indonesia has been reported to be higher than expected, at more than 2 million tons.
Subsequently, the price of CPO has declined 41 percent from last year and more than 70 percent from its peak of US$1,400 per ton in March this year.
Nickel's astonishing growth in 2006 and 2007 has pared off from its peak of $54,000 per ton in mid 2007, which coincided with China's peak economic growth. Indonesia exported more than 60 percent of its nickel ore to China last year.
The boom in the price of nickel is considered a result of the industrial growth in China, which was partly driven by the country's Olympic Games projects.
Demand for nickel has dissipated of late as many stainless steel firms are reducing their output due to diminishing demand.
We believe the London Olympics will not prove a main driver for nickel and other metals.
China spent a record $44 billion on the Beijing Olympics, while London already has much of the necessary infrastructure in place.
A decline in Indonesia's tin production is in the offing in our view given that 95 percent of the country's output is exported to China and Japan. China is the world's biggest consumer of tin, accounting for some 36 percent of the world's consumption.
Tin solders are widely used to join electrical circuits for swiftly developing consumer electronic goods, such as TVs, cameras, mobile phones and computers.
The global economic slowdown will definitively reduce consumer spending on discretionary products such as electronic goods.
This would lead to lower demand for electronics, which will in turn lower demand for tin as 52 percent of total tin consumption is used for soldering.
Anticipating lower demand from China and other export markets, Indonesia must focus on fully utilizing its domestic demand consumption capability. For CPO, both the Malaysian and Indonesian governments have joined forces to increase biodiesel production and usage.
Indonesia has mandated industrial users to ensure that 2.5 percent of the fuel they consume is biodiesel. This policy is expected to increase demand for CPO amid lower demand from the overseas market.
However, the situation for the metal market is different. It is not that easy to increase domestic consumption of nickel and tin since we do not have a strong metal manufacturing base that can consume excess output.
Therefore, it may be the right time for the government to build a downstream industry for both metals, allowing Indonesia to increase profit margin for export of the commodity compared to exporting the metal in block or ore form.
In conclusion, Indonesia should be able to maximize its domestic potential and find solutions to alleviate lower export demand amid the current global financial crisis and liquidity crunch.
The writer is a research analyst at Bahana Securities
Source: The Jakarta Post (Oct 15,2008), Achmad Syafriel, Analyst,
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
