Jumat, 17 Oktober 2008 23:36 WIB
MEDAN, JUMAT - Permintaan benih kelapa sawit satu bulan terakhir merosot. Penurunan permintaan ini lantaran harga tandan buah segar (TBS) maupun minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) menurun. Sejumlah perusahaan membatalkan pesanan karena pengaruh gejolak harga kelapa sawit.
Penurunan permintaan paling mencolok pada petani mandiri yang tidak mempunyai modal cukup. Anjloknya harga TBS membuat mereka trauma mengembangkan tanamannya.
"Bahkan mereka sebagian tidak sanggup memanen kelapa sawitnya," kata Kepala Pusat Perbenihan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Razak Purba, Jumat (17/10) di Medan. Razak mengatakan penurunan permintaan terjadi pada petani atau pengusaha yang luas lahan kelapa sawitnya kurang dari 10.000 hektar.
Mereka yang mempunyai lahan di atas 10.000 hek tar tetap melakukan pemesanan seperti biasanya. Kendati terjadi penurunan permintaan benih sawit, selaku produsen benih PPKS tidak menurunkan harga jualnya.
"Harga jual benih kami tetap antara Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per kilogram," katanya. Penurunan permintaan benih ini terjadi dalam kurun waktu satu bulan terakhir setelah terjadi gejolak harga CPO. Selain untuk konsumsi dalam negeri, PPKS juga memenuhi kebutuhan benih luar negeri.
Di Indonesia, berdasarkan data PPKS, terdapat delapan produsen benih kelapa sawit. Produsen yang dimaksud antara lain PPKS, Socfindo (Sumut), London Sumatera (Sumut), Tunggal Yunus (Riau), Dami Mas Sejahtera (Riau), Bina Sawit Makmur (Sumatera Selatan), Tania Selatan (Sumsel), dan Bakti Tani Nusantara (Kepulauan Riau). Sebelum ada gejolak harga, permintaan benih kelapa sawit melambung tinggi. Pada saat itu, sempat terjadi kelangkaan benih bersertifikat di pasaran. Kini situasi itu berubah drastis.
Andy Riza Hidayat
Friday, October 17, 2008
Antisipasi Harga Anjlok, Koperasi Olah Sawit Jadi Migor
Jumat, 17 Oktober 2008 13:21 WIB
PADANG, JUMAT - Satu koperasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, akan mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng. Upaya ini dilakukan pengelola koperasi untuk mengantisipasi anjloknya harga sawit.
Hal itu disampaikan pengurus koperasi kepada pemerintah daerah setempat. "Langkah ini baik untuk mengembangkan kekuatan koperasi sekaligus mengantisipasi merosotnya harga sawit," tutur Asisten Sekretaris Daerah Sumbar, Surya Dharma Sabirin, Jumat (17/10).
Hingga kini, Sumbar hanya mempunyai satu pabrik yang mengolah CPO menjadi minyak goreng, atau sekitar dua persen dari produksi CPO di Sumbar. Selebihnya, CPO diekspor ke negara-negara di Asia. Merosotnya harga minyak dunia berimbas pada anjloknya harga sawit.
Agnes Rita Sulistyawaty
PADANG, JUMAT - Satu koperasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, akan mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng. Upaya ini dilakukan pengelola koperasi untuk mengantisipasi anjloknya harga sawit.
Hal itu disampaikan pengurus koperasi kepada pemerintah daerah setempat. "Langkah ini baik untuk mengembangkan kekuatan koperasi sekaligus mengantisipasi merosotnya harga sawit," tutur Asisten Sekretaris Daerah Sumbar, Surya Dharma Sabirin, Jumat (17/10).
Hingga kini, Sumbar hanya mempunyai satu pabrik yang mengolah CPO menjadi minyak goreng, atau sekitar dua persen dari produksi CPO di Sumbar. Selebihnya, CPO diekspor ke negara-negara di Asia. Merosotnya harga minyak dunia berimbas pada anjloknya harga sawit.
Agnes Rita Sulistyawaty
Saat Sawit Bukan Lagi Primadona
Jumat, 17 Oktober 2008 07:34 WIB
Laporan Wartawan Kompas, Syahnan Rangkuti (23) masih bisa tersenyum. Walau kecut. Sesekali ia juga tertawa, tetapi ketawa itu pun sumbang. Ketika dijumpai di areal kebun kelapa sawit miliknya, ia baru saja menjual hasil panen tandan buah segar sawit sebanyak 1 ton.
Bahori
Selasa, menjelang senja, ia sendiri saja di tengah kebunnya seluas 2 hektar di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau—sekitar 200 kilometer dari Pekanbaru.
Dengan harga tandan buah segar (TBS) sekarang ini yang hanya Rp 300 per kilogram, ayah seorang bayi itu tentunya mendapat penghasilan Rp 300.000. Tetapi, tunggu dulu. Hitungan matematis itu belum putus. Bahori harus mengeluarkan uang Rp 50.000 untuk upah melangsir (membawa TBS dari kebunnya ke pinggir jalan besar dengan menggunakan kendaraan berpenggerak empat roda). Dia juga harus mengeluarkan uang Rp 300.000 untuk membayar upah tiga pekerja harian masing-masing Rp 100.000 untuk memanen selama dua hari. ”Saya nombok Rp 50.000. Namun, apa boleh buat. Saya memilih untuk tetap memanen karena kata orang, kalau tidak dipanen, nanti pohon sawit rusak dan tidak mau berbuah lagi,” kata Bahori.
Untuk menutup utang, Bahori kembali ke profesi lama, yaitu menjadi buruh di kebun orang lain. Sepanjang Selasa itu dia bekerja di kebun orang. Upahnya Rp 60.000 sehari. Alhasil, setelah membayar utang Rp 50.000, penghasilan bersihnya hari itu hanya Rp 10.000.
Syaifudin yang memiliki kebun seluas 5 hektar juga senasib dengan Bahori. Hari itu ia mempekerjakan enam orang untuk panen sebanyak 2 ton. Padahal, masih ada 2 ton lagi TBS siap panen.
”Biarlah 2 ton lagi itu tetap dipohonnya sampai panen dua minggu lagi. Mana tau harga bisa membaik. Kalau pohonnya mau rusak, biarlah. Asal jangan seluruhnya,” kata Syaifudin.
Syaifudin mengatakan, ia mendapat uang Rp 600.000 dari panen sebanyak 2 ton. Namun uang itu langsung dipotong Rp 240.000 untuk upah empat buruh angkut TBS ke tempat penumpukan dan Rp 140.000 lagi untuk upah dua pendodos (pemetik buah dari pohon). Pendapatannya masih berkurang lagi karena harus membayar upah melangsir dengan mobil Rp 100.000. Artinya, penghasilan bersih hari itu sebesar Rp 120.000 untuk hasil panen sebanyak 2 ton.
”Sebelum harga anjlok, biasanya saya mendapat uang minimal Rp 4 juta dari sekali panen. Dalam satu bulan panen dua kali atau Rp 8 juta sebulan. Sekarang ini hitung saja pendapatan saya,” kata Syaifudin.
Tentang upah melangsir yang mahal lebih disebabkan buruknya kondisi jalan ke perkebunan petani.
Tidak mengherankan bila biaya untuk mengangkut satu ton TBS dari kebun ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 kilometer, petani harus membayar Rp 50.000 atau Rp 50 per kilogram.
Di sebuah desa eks transmigrasi, biaya transportasi bahkan mencapai Rp 200 per kilogram atau Rp 200.000 per ton. Hal itu disebabkan jalan hancur dan jaraknya lebih dari 5 kilometer.
Namun tidak semua jalan ke perkebunan petani di Rokan Hulu, begitu buruk. Di sebuah tempat tidak jauh dari kota Pasirpengarayan, ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, jalan menuju perkebunan seorang kuat di Rokan Hulu ternyata diaspal hotmiks dengan lebar 12 meter.
Cerita manis pemilik kebun sawit di Riau tersebut saat ini sudah berubah menjadi cerita duka. Harga TBS Rp 300 per kilogram, menurut Ardiman Daulay, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Cabang Rokan Hulu, sama seperti kondisi 12 tahun lalu saat menjelang krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997. ”Dulu sebelum krismon, harga sawit memang Rp 300 per kilogram, tetapi harga-harga barang masih jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Waktu itu harga beras masih ada yang Rp 1.000 per kilogram. Pada saat krismon dahulu, petani kami justru menikmati hasil karena harga sawit naik menjadi Rp 800 sampai Rp 1.000 per kilogram. Sekarang ini petani sawit yang mengalami krisis,” kata Daulay yang memiliki 2.500 anggota dengan lahan 118.000 hektar.
Menurut Daulay, bukan hanya petani yang mengalami krisis. Pedagang pengumpul mengalami nasib sama. Kusno, seorang tauke sawit (sebutan untuk pedagang pengumpul), sudah meminta keringanan kepada Bank BRI setempat untuk menunda pembayaran cicilan utangnya.
Sebelum harga anjlok, Kusno meminjamkan uang kepada petani, nilainya Rp 200 juta. Ini biasa dilakukan toke sawit agar petani mau menjual buah kepada mereka. Seluruh uang berasal dari pinjaman di Bank BRI. Sekarang ini seluruh piutang Kusno tidak dapat ditagih, karena petani peminjam tidak mampu membayar. ”Kalau BRI tidak bersedia menunda cicilan, rumah Kusno akan segera disita bank,” ujar Daulay.
Menurut Daulay, petani dari Desa Tandun sampai mencoba bunuh diri, meminum obat serangga, karena dililit utang Rp 200 juta di bank dan tidak dapat membayar. Untungnya, niat bunuh diri cepat ketahuan keluarganya dan si petani dapat diselamatkan.
Krisis sawit seperti musim kemarau yang merontokkan segala sesuatu. Empat hari lalu, empat sepeda motor ditarik dealer karena petani menunggak cicilan. Lalu, dua pabrik kelapa sawit di Rokan Hulu, yaitu di Desa I, Ujung Batu, dan Petapahan, terpaksa pula ditutup karena cadangan CPO pabrik belum terjual.
Krisis keuangan global kali ini, eksesnya ternyata menjalar tanpa ampun kepada petani kecil. Sayangnya, 80 persen dari 2.500 anggota Apkasindo Rokan Hulu merupakan petani kecil dengan lahan rata-rata 2 hektar.
”Yang kami harapkan, pemerintah mau minta perbankan menunda pembayaran cicilan petani. Kalau tidak, akan lebih banyak petani sawit yang stres atau gila,” kata Daulay.Sumber : KOMPAS
Laporan Wartawan Kompas, Syahnan Rangkuti (23) masih bisa tersenyum. Walau kecut. Sesekali ia juga tertawa, tetapi ketawa itu pun sumbang. Ketika dijumpai di areal kebun kelapa sawit miliknya, ia baru saja menjual hasil panen tandan buah segar sawit sebanyak 1 ton.
Bahori
Selasa, menjelang senja, ia sendiri saja di tengah kebunnya seluas 2 hektar di Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau—sekitar 200 kilometer dari Pekanbaru.
Dengan harga tandan buah segar (TBS) sekarang ini yang hanya Rp 300 per kilogram, ayah seorang bayi itu tentunya mendapat penghasilan Rp 300.000. Tetapi, tunggu dulu. Hitungan matematis itu belum putus. Bahori harus mengeluarkan uang Rp 50.000 untuk upah melangsir (membawa TBS dari kebunnya ke pinggir jalan besar dengan menggunakan kendaraan berpenggerak empat roda). Dia juga harus mengeluarkan uang Rp 300.000 untuk membayar upah tiga pekerja harian masing-masing Rp 100.000 untuk memanen selama dua hari. ”Saya nombok Rp 50.000. Namun, apa boleh buat. Saya memilih untuk tetap memanen karena kata orang, kalau tidak dipanen, nanti pohon sawit rusak dan tidak mau berbuah lagi,” kata Bahori.
Untuk menutup utang, Bahori kembali ke profesi lama, yaitu menjadi buruh di kebun orang lain. Sepanjang Selasa itu dia bekerja di kebun orang. Upahnya Rp 60.000 sehari. Alhasil, setelah membayar utang Rp 50.000, penghasilan bersihnya hari itu hanya Rp 10.000.
Syaifudin yang memiliki kebun seluas 5 hektar juga senasib dengan Bahori. Hari itu ia mempekerjakan enam orang untuk panen sebanyak 2 ton. Padahal, masih ada 2 ton lagi TBS siap panen.
”Biarlah 2 ton lagi itu tetap dipohonnya sampai panen dua minggu lagi. Mana tau harga bisa membaik. Kalau pohonnya mau rusak, biarlah. Asal jangan seluruhnya,” kata Syaifudin.
Syaifudin mengatakan, ia mendapat uang Rp 600.000 dari panen sebanyak 2 ton. Namun uang itu langsung dipotong Rp 240.000 untuk upah empat buruh angkut TBS ke tempat penumpukan dan Rp 140.000 lagi untuk upah dua pendodos (pemetik buah dari pohon). Pendapatannya masih berkurang lagi karena harus membayar upah melangsir dengan mobil Rp 100.000. Artinya, penghasilan bersih hari itu sebesar Rp 120.000 untuk hasil panen sebanyak 2 ton.
”Sebelum harga anjlok, biasanya saya mendapat uang minimal Rp 4 juta dari sekali panen. Dalam satu bulan panen dua kali atau Rp 8 juta sebulan. Sekarang ini hitung saja pendapatan saya,” kata Syaifudin.
Tentang upah melangsir yang mahal lebih disebabkan buruknya kondisi jalan ke perkebunan petani.
Tidak mengherankan bila biaya untuk mengangkut satu ton TBS dari kebun ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 kilometer, petani harus membayar Rp 50.000 atau Rp 50 per kilogram.
Di sebuah desa eks transmigrasi, biaya transportasi bahkan mencapai Rp 200 per kilogram atau Rp 200.000 per ton. Hal itu disebabkan jalan hancur dan jaraknya lebih dari 5 kilometer.
Namun tidak semua jalan ke perkebunan petani di Rokan Hulu, begitu buruk. Di sebuah tempat tidak jauh dari kota Pasirpengarayan, ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, jalan menuju perkebunan seorang kuat di Rokan Hulu ternyata diaspal hotmiks dengan lebar 12 meter.
Cerita manis pemilik kebun sawit di Riau tersebut saat ini sudah berubah menjadi cerita duka. Harga TBS Rp 300 per kilogram, menurut Ardiman Daulay, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Cabang Rokan Hulu, sama seperti kondisi 12 tahun lalu saat menjelang krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997. ”Dulu sebelum krismon, harga sawit memang Rp 300 per kilogram, tetapi harga-harga barang masih jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Waktu itu harga beras masih ada yang Rp 1.000 per kilogram. Pada saat krismon dahulu, petani kami justru menikmati hasil karena harga sawit naik menjadi Rp 800 sampai Rp 1.000 per kilogram. Sekarang ini petani sawit yang mengalami krisis,” kata Daulay yang memiliki 2.500 anggota dengan lahan 118.000 hektar.
Menurut Daulay, bukan hanya petani yang mengalami krisis. Pedagang pengumpul mengalami nasib sama. Kusno, seorang tauke sawit (sebutan untuk pedagang pengumpul), sudah meminta keringanan kepada Bank BRI setempat untuk menunda pembayaran cicilan utangnya.
Sebelum harga anjlok, Kusno meminjamkan uang kepada petani, nilainya Rp 200 juta. Ini biasa dilakukan toke sawit agar petani mau menjual buah kepada mereka. Seluruh uang berasal dari pinjaman di Bank BRI. Sekarang ini seluruh piutang Kusno tidak dapat ditagih, karena petani peminjam tidak mampu membayar. ”Kalau BRI tidak bersedia menunda cicilan, rumah Kusno akan segera disita bank,” ujar Daulay.
Menurut Daulay, petani dari Desa Tandun sampai mencoba bunuh diri, meminum obat serangga, karena dililit utang Rp 200 juta di bank dan tidak dapat membayar. Untungnya, niat bunuh diri cepat ketahuan keluarganya dan si petani dapat diselamatkan.
Krisis sawit seperti musim kemarau yang merontokkan segala sesuatu. Empat hari lalu, empat sepeda motor ditarik dealer karena petani menunggak cicilan. Lalu, dua pabrik kelapa sawit di Rokan Hulu, yaitu di Desa I, Ujung Batu, dan Petapahan, terpaksa pula ditutup karena cadangan CPO pabrik belum terjual.
Krisis keuangan global kali ini, eksesnya ternyata menjalar tanpa ampun kepada petani kecil. Sayangnya, 80 persen dari 2.500 anggota Apkasindo Rokan Hulu merupakan petani kecil dengan lahan rata-rata 2 hektar.
”Yang kami harapkan, pemerintah mau minta perbankan menunda pembayaran cicilan petani. Kalau tidak, akan lebih banyak petani sawit yang stres atau gila,” kata Daulay.Sumber : KOMPAS
DPD Desak Pemerintah Atasi Kelangsungan Hidup Petani Sawit
17 Oktober 2008 14:54 WIB
JAKARTA (Berita) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ir Nurdin Tampubolon mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangsungan hidup petani Sawit yang mengalami kesulitan akibat anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit .
“Hendaknya dengan kondisi tersebut Pemerintah segera bergerak cepat mengambil langkah- langkah penyelamatan secara jangka pendek dan menengah akibat gejolak harga tersebut, “ ujar Nurdin Tampubolon, pagi tadi di Jakarta, menanggapi keluhan petani sawit di Sumut dan daerah lain, seperti Sumsel, Lampug, dan Riau.
Disamping itu, Nurdin juga menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil(CPO) .
Untuk meringankan beban petani ditengah anjloknya harga TBS, Nurdin menyarankan, ada baiknya dana PE dikembalikan kepada petani dan stakeholder lainnya secara proporsional.
Dia mengakui akibat harga yang anjlok , banyak petani kepala sawit kini menunda panen TBS karena hanya memperoleh untung tipis. “Pemerintah harus segera menanggulangi anjloknya harga sawit.. Jika dibiarkan, dua hingga tiga bulan ke depan petani sawit Riau benar benar gulung tikar, “ kata Nurdin Tampubolon (aya)
source: beritasore.com
JAKARTA (Berita) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ir Nurdin Tampubolon mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangsungan hidup petani Sawit yang mengalami kesulitan akibat anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit .
“Hendaknya dengan kondisi tersebut Pemerintah segera bergerak cepat mengambil langkah- langkah penyelamatan secara jangka pendek dan menengah akibat gejolak harga tersebut, “ ujar Nurdin Tampubolon, pagi tadi di Jakarta, menanggapi keluhan petani sawit di Sumut dan daerah lain, seperti Sumsel, Lampug, dan Riau.
Disamping itu, Nurdin juga menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil(CPO) .
Untuk meringankan beban petani ditengah anjloknya harga TBS, Nurdin menyarankan, ada baiknya dana PE dikembalikan kepada petani dan stakeholder lainnya secara proporsional.
Dia mengakui akibat harga yang anjlok , banyak petani kepala sawit kini menunda panen TBS karena hanya memperoleh untung tipis. “Pemerintah harus segera menanggulangi anjloknya harga sawit.. Jika dibiarkan, dua hingga tiga bulan ke depan petani sawit Riau benar benar gulung tikar, “ kata Nurdin Tampubolon (aya)
source: beritasore.com
Terkait Auto Rejection, Wajar Kalau Saham Merosot
JAKARTA - Perdagangan saham yang merosot 10 persen kemudian dihentikan secara automatis (auto rejection) setelah beberapa waktu disuspensi merupakan hal yang wajar.
"Wajar saja kalau merosot saat pembukaan, setelah pencabutan suspensi emiten dan baru diperdagangkan pada sesi pertama," ujar Direktur Perdagangan Saham, Penelitian, dan Pengembangan Saham Bursa Efek Indonesia (BEI) MS Sembiring, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (17/10/2008).
Sembiring mengatakan, aturan tersebut diberlakukan untuk semua emiten, tak terkecuali dengan saham tiga emiten grup Bakrie. "Aturan tersebut berlaku untuk semua saham, termasuk saham Bakrieland yang terkena auto rejection," tambahnya.
Menurut pengamatan okezone, sampai dengan pukul 11.15 JATS, tiga emiten grup Bakrie yang diperdagangkan yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) anjlok Rp15 atau merosot 10 persen ke posisi Rp135, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) turun Rp18 atau merosot Rp18 atau anjlok 9,8 persen, sedangkan PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (UNSP) stagnan di level Rp415.
Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) memang memberlakukan aturan auto rejection 10 persen untuk saham PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menjelang penutupan sesi pertama perdagangan.
Selain itu, saham-saham lainnya yang kemungkinan terkena auto rejection di antaranya PT Trada Maritime Tbk (TRIM) yang pada perdagangan sesi pertama naik Rp34 ke posisi Rp159 atau setara 27,2 persen.
Di samping itu, saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) pun turut mengalami peningkatan Rp17 dari harga terendah Rp153 menjadi Rp170 atau setara 11,1 persen. (ade)
source: okezone.com
"Wajar saja kalau merosot saat pembukaan, setelah pencabutan suspensi emiten dan baru diperdagangkan pada sesi pertama," ujar Direktur Perdagangan Saham, Penelitian, dan Pengembangan Saham Bursa Efek Indonesia (BEI) MS Sembiring, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (17/10/2008).
Sembiring mengatakan, aturan tersebut diberlakukan untuk semua emiten, tak terkecuali dengan saham tiga emiten grup Bakrie. "Aturan tersebut berlaku untuk semua saham, termasuk saham Bakrieland yang terkena auto rejection," tambahnya.
Menurut pengamatan okezone, sampai dengan pukul 11.15 JATS, tiga emiten grup Bakrie yang diperdagangkan yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) anjlok Rp15 atau merosot 10 persen ke posisi Rp135, PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) turun Rp18 atau merosot Rp18 atau anjlok 9,8 persen, sedangkan PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (UNSP) stagnan di level Rp415.
Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) memang memberlakukan aturan auto rejection 10 persen untuk saham PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menjelang penutupan sesi pertama perdagangan.
Selain itu, saham-saham lainnya yang kemungkinan terkena auto rejection di antaranya PT Trada Maritime Tbk (TRIM) yang pada perdagangan sesi pertama naik Rp34 ke posisi Rp159 atau setara 27,2 persen.
Di samping itu, saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) pun turut mengalami peningkatan Rp17 dari harga terendah Rp153 menjadi Rp170 atau setara 11,1 persen. (ade)
source: okezone.com
Bakrie Brothers punya opsi buyback anak usaha
Jumat, 17/10/2008 11:28 WIB
oleh : Pudji Lestari
JAKARTA (Bisnis.com): PT Bakrie Brothers Tbk memiliki opsi untuk membeli kembali saham sejumlah anak usahanya yang dijual kepada pembeli, namun sayangnya perseroan tidak merinci lebih lanjut jangka waktunya.
Direktur & Sekretaris Perusahaan Bakrie Brothers R.A. Sri Dharmayanti mengatakan perseroan telah menandatangani kesepakatan penjualan saham dengan Avenue Luxembourg SARL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg. Dengan kesepakatan itu perseroan sepakat untuk menjual sebanyak 3,05 miliar saham atau 15,3% dari keseluruhan modal disetor PT Bakrieland Development Tbk.
Harga penjualan yang disepakati sebesar Rp150, yang merupakan harga pasar perusahaan properti itu per penutupan 6 Oktober, menjadikan nilai transaksi total Rp457,50 miliar.
Avenue adalah salah satu pemegang saham Bakrieland dengan kepemilikan sebesar 15,45%. Melalui pembelian ini kepemilikan Avenue meningkat menjadi 30,76%.
Di samping itu, Bakrie & Brothers juga menjual 5,6% saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk senilai US$10 juta kepada Longines Offshore Co Ltd melalui The Royal Bank of Scotland.
Sri Dharmayanti mengatakan rasionalisasi portofolio perseroan di PT Energi Mega Persada Tbk masih dalam proses negosiasi dengan pihak terkait. Begitu juga dengan rasionalisasi terhadap PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Bumi Resources Tbk. Perseroan berharap dapat menandatangani kesepakatan transaksi dengan pembeli ataupun mitra strategis dalam beberapa hari ke depan.
"Hingga saat ini, tidak ada informasi atau kejadian penting lainnya selain yang telah kami sampaikan kepada Bursa Efek Indonesia," tuturnya dalam keterbukaan informasinya, hari ini.
Dengan adanya informasi mengenai rasionalisasi saham anak usaha, Bursa Efek Indonesia pada hari ini telah membuka kembali perdagangan saham Bakrieland, Bakrie Sumatera dan Bakrie Telecom. Saham Bakrieland dengan kode ELTY pada perdagangan pukul 11.20 WIB anjlok Rp15 ke level Rp135.
Saham Bakrie Sumatera dengan kode perdagangan UNSP juga anjlok Rp45 ke level Rp415, sedangkan saham Bakrie Telecom dengan kode BTEL turun Rp18 ke level Rp167. Penawaran jual membanjir tanpa dibarengi dengan penawaran beli, akibatnya ketiga harga saham itu turun hingga menyentuh batas maksimal 10%. Sistem perdagangan bursa pun menjatuhi auto rejection terhadap ketiga saham tersebut. (er)
source: bisnis.com
oleh : Pudji Lestari
JAKARTA (Bisnis.com): PT Bakrie Brothers Tbk memiliki opsi untuk membeli kembali saham sejumlah anak usahanya yang dijual kepada pembeli, namun sayangnya perseroan tidak merinci lebih lanjut jangka waktunya.
Direktur & Sekretaris Perusahaan Bakrie Brothers R.A. Sri Dharmayanti mengatakan perseroan telah menandatangani kesepakatan penjualan saham dengan Avenue Luxembourg SARL, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg. Dengan kesepakatan itu perseroan sepakat untuk menjual sebanyak 3,05 miliar saham atau 15,3% dari keseluruhan modal disetor PT Bakrieland Development Tbk.
Harga penjualan yang disepakati sebesar Rp150, yang merupakan harga pasar perusahaan properti itu per penutupan 6 Oktober, menjadikan nilai transaksi total Rp457,50 miliar.
Avenue adalah salah satu pemegang saham Bakrieland dengan kepemilikan sebesar 15,45%. Melalui pembelian ini kepemilikan Avenue meningkat menjadi 30,76%.
Di samping itu, Bakrie & Brothers juga menjual 5,6% saham PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk senilai US$10 juta kepada Longines Offshore Co Ltd melalui The Royal Bank of Scotland.
Sri Dharmayanti mengatakan rasionalisasi portofolio perseroan di PT Energi Mega Persada Tbk masih dalam proses negosiasi dengan pihak terkait. Begitu juga dengan rasionalisasi terhadap PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Bumi Resources Tbk. Perseroan berharap dapat menandatangani kesepakatan transaksi dengan pembeli ataupun mitra strategis dalam beberapa hari ke depan.
"Hingga saat ini, tidak ada informasi atau kejadian penting lainnya selain yang telah kami sampaikan kepada Bursa Efek Indonesia," tuturnya dalam keterbukaan informasinya, hari ini.
Dengan adanya informasi mengenai rasionalisasi saham anak usaha, Bursa Efek Indonesia pada hari ini telah membuka kembali perdagangan saham Bakrieland, Bakrie Sumatera dan Bakrie Telecom. Saham Bakrieland dengan kode ELTY pada perdagangan pukul 11.20 WIB anjlok Rp15 ke level Rp135.
Saham Bakrie Sumatera dengan kode perdagangan UNSP juga anjlok Rp45 ke level Rp415, sedangkan saham Bakrie Telecom dengan kode BTEL turun Rp18 ke level Rp167. Penawaran jual membanjir tanpa dibarengi dengan penawaran beli, akibatnya ketiga harga saham itu turun hingga menyentuh batas maksimal 10%. Sistem perdagangan bursa pun menjatuhi auto rejection terhadap ketiga saham tersebut. (er)
source: bisnis.com
Harga TBS Turun, Pemupukan Ditunda
Jumat, 17 Oktober 2008 01:35 WIB
Jakarta, Kompas - Harga tandan buah segar kelapa sawit merosot sehingga petani harus menunda pemupukan karena tidak mampu menyediakan dananya. Menunda pemupukan akan berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit.
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri saat ini Rp 350-Rp 500 per kilogram. Adapun harga TBS petani plasma yang bermitra dengan pabrik pengolahan kelapa sawit masih Rp 800-Rp 1.000 per kilogram.
Padahal, harga harga pupuk urea nonsubsidi, pupuk KCL, dan NPK mencapai Rp 8.000 per kilogram, seperti ketika harga TBS masih di kisaran Rp 1.650 per kilogram di bulan Juli.
Sejumlah petani mandiri dan plasma yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/10), meminta pemerintah membantu mengatasi masalah ini.
Menurut Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Rahmat Tani di Besitang Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Yunus Ginting, setiap hari harga TBS di Kabupaten Langkat turun. KUD Rahmat Tani kini menjual TBS ke pabrik pengolahan dengan harga Rp 895 per kilogram, padahal sebelumnya Rp 1.110 per kilogram.
”Bagaimana mau beli pupuk dan merawat kebun. Di tempat kami banyak petani yang harus merelakan sepeda motornya ditarik karena tak mampu membayar cicilan,” kata Lukman Nul Hakim (34), petani mandiri di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, harga minyak sawit mentah (CPO) Indonesia lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar internasional. Ini karena ada pungutan ekspor yang dibebankan pengusaha CPO kepada petani, yaitu harga TBS petani dibeli lebih rendah 20 persen dari seharusnya. (ham)
source: cetak.kompas.com
Jakarta, Kompas - Harga tandan buah segar kelapa sawit merosot sehingga petani harus menunda pemupukan karena tidak mampu menyediakan dananya. Menunda pemupukan akan berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit.
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri saat ini Rp 350-Rp 500 per kilogram. Adapun harga TBS petani plasma yang bermitra dengan pabrik pengolahan kelapa sawit masih Rp 800-Rp 1.000 per kilogram.
Padahal, harga harga pupuk urea nonsubsidi, pupuk KCL, dan NPK mencapai Rp 8.000 per kilogram, seperti ketika harga TBS masih di kisaran Rp 1.650 per kilogram di bulan Juli.
Sejumlah petani mandiri dan plasma yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/10), meminta pemerintah membantu mengatasi masalah ini.
Menurut Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Rahmat Tani di Besitang Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Yunus Ginting, setiap hari harga TBS di Kabupaten Langkat turun. KUD Rahmat Tani kini menjual TBS ke pabrik pengolahan dengan harga Rp 895 per kilogram, padahal sebelumnya Rp 1.110 per kilogram.
”Bagaimana mau beli pupuk dan merawat kebun. Di tempat kami banyak petani yang harus merelakan sepeda motornya ditarik karena tak mampu membayar cicilan,” kata Lukman Nul Hakim (34), petani mandiri di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, harga minyak sawit mentah (CPO) Indonesia lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar internasional. Ini karena ada pungutan ekspor yang dibebankan pengusaha CPO kepada petani, yaitu harga TBS petani dibeli lebih rendah 20 persen dari seharusnya. (ham)
source: cetak.kompas.com
0
comments
Labels:
APKASINDO,
Asmar Arsjad,
CPO,
Kebun,
Langkat,
Petani Mandiri,
Petani Plasma,
Tandan Buah Segar
Labels:
APKASINDO,
Asmar Arsjad,
CPO,
Kebun,
Langkat,
Petani Mandiri,
Petani Plasma,
Tandan Buah Segar
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
