Rabu, 12/11/2008
PEKANBARU: Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di Provinsi Riau mengalami kenaikan.
Tim Penetapan Harga Kelapa Sawit di Dinas Perkebunan Provinsi Riau kemarin menyatakan harga TBS pada awal pekan kedua bulan November naik menjadi Rp865,93 per kilogram untuk usia pohon 10 tahun dan Rp619,27 per kg untuk usia pohon 3 tahun.
Sebelumnya harga TBS usia 10 tahun mencapai Rp766,88 per kg, dan kondisi ini merupakan kenaikan pertama sejak harga sawit anjlok. Untuk harga TBS petani nonmitra perusahaan (swadaya), yang sebelumnya sempat mencapai Rp250-Rp300 per kg, kini juga mulai menguat ke harga Rp500 per Kg.
Harga CPO terus naik dan kini Rp4.420,2 per kg. Kenaikan tersebut terus memperbaiki harga CPO lokal yang sejak awal bulan ini sudah mulai menguat dengan harga Rp3.848,02per kg. (Antara)
source: bisnis.com
Showing posts with label Riau. Show all posts
Showing posts with label Riau. Show all posts
Wednesday, November 12, 2008
Monday, November 3, 2008
Sawit Turun, Penjualan Pupuk Nol %
Senin, 03 November 2008
KOTA (RP) — Kian merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bukan hanya dikeluhkan oleh petani, namun juga berdampak terhadap sepinya penjualan pupuk di tempat penjualan pupuk. Bahkan sebelum dan pasca-hari raya, pedagang pupuk nyaris sepi penjualan pupuk.
Seperti yang diungkapkan Drs H Zaidin Zam, salah seorang pedagang pupuk di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru. Menurutnya penjualan pupuk sepi seiring kian merosotnya harga sawit.
‘’Sejak puasa hingga sekarang ini penjualan nol persen. Petani langganan biasanya pun tak datang-datang lagi, mungkin kesulitan keuangan sejak harga sawit merosot,’’ ujar pengusaha sukses ini.
Hal ini bisa dimakluminya, karena petani kesulitan keuangan akibat merosotnya harga sawit yang berdampak menurunnya daya beli petani.
‘’Petani sawit saat ini memang sedang kesulitan akibat menurunnya harga sawit. Bukan hanya tidak memakai pupuk, panen saja petani sudah malas. Bahkan ada suatu daerah seperti kita baca di koran, petaninya membiarkan sawit mereka busuk di pokok sawit,’’ sebutnya.
‘’Kalau dibandingkan sewaktu hari raya harga pupuk saat ini sedikit mengalami penurunan, tapi penurunan itu tetap tidak sesuai dengan harga penjualan sawit. Harga sawit tinggal Rp300, bahkan banyak petani yang milih tidak memanen kebun sawitnya. Akibatnya petani tak sanggup membeli pupuk,’’ sebut Caleg Partai Golkar untuk DPRD Riau dari Dapil Siak-Pelalawan tersebut.(mar)
source: riaupos.com
KOTA (RP) — Kian merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bukan hanya dikeluhkan oleh petani, namun juga berdampak terhadap sepinya penjualan pupuk di tempat penjualan pupuk. Bahkan sebelum dan pasca-hari raya, pedagang pupuk nyaris sepi penjualan pupuk.
Seperti yang diungkapkan Drs H Zaidin Zam, salah seorang pedagang pupuk di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru. Menurutnya penjualan pupuk sepi seiring kian merosotnya harga sawit.
‘’Sejak puasa hingga sekarang ini penjualan nol persen. Petani langganan biasanya pun tak datang-datang lagi, mungkin kesulitan keuangan sejak harga sawit merosot,’’ ujar pengusaha sukses ini.
Hal ini bisa dimakluminya, karena petani kesulitan keuangan akibat merosotnya harga sawit yang berdampak menurunnya daya beli petani.
‘’Petani sawit saat ini memang sedang kesulitan akibat menurunnya harga sawit. Bukan hanya tidak memakai pupuk, panen saja petani sudah malas. Bahkan ada suatu daerah seperti kita baca di koran, petaninya membiarkan sawit mereka busuk di pokok sawit,’’ sebutnya.
‘’Kalau dibandingkan sewaktu hari raya harga pupuk saat ini sedikit mengalami penurunan, tapi penurunan itu tetap tidak sesuai dengan harga penjualan sawit. Harga sawit tinggal Rp300, bahkan banyak petani yang milih tidak memanen kebun sawitnya. Akibatnya petani tak sanggup membeli pupuk,’’ sebut Caleg Partai Golkar untuk DPRD Riau dari Dapil Siak-Pelalawan tersebut.(mar)
source: riaupos.com
Thursday, October 30, 2008
Industri Hilir Kelapa Sawit Harus Dibangun di Riau
29 Oct 2008 11:19 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Upaya yang dapat dilakukan untuk mkengantisipasi anjloknya harga buah sawit di Riau adalah dengan membangun industri hilir kelapa sawit di daerah ini. Jika industri hilir ini ada di Riau, maka harga sawit di daerah ini tidak lagi tergantung pada permintaan CPO dari luar negeri.
Pengamat ekonomi dari Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, upaya Pemprov Riau agar dibangun industri hilir di Riau tidak bisa hanya dengan memohon pada pemerintah saja. Pemprov Riau harus lebih dahulu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk industri tersebut.
Tanpa adanya dibangunnya infrastruktur yang dibutuhkan, tidak mungkin investor akan tertarik menanamkan modalnya di bidang industri hilir kelapa sawit di Riau. "Pemerintah pusat juga tidak akan merespon keinginan Pemprov Riau itu," jelasnya.
Dia mengatakan, salah satu infrastruktur yang diperlukan investor adalah jalan, air dan listrik. Ketiga hal inilah yang sangat mendasar dibutuhkan untuk membangun industri hilir kelapa sawit. "Makanya Pemprov Riau harus terlebih dahulu menyediakannya," jelas dia lagi.(Ad)
source: riauinfo.com
ad
PEKANBARU (RiauInfo) - Upaya yang dapat dilakukan untuk mkengantisipasi anjloknya harga buah sawit di Riau adalah dengan membangun industri hilir kelapa sawit di daerah ini. Jika industri hilir ini ada di Riau, maka harga sawit di daerah ini tidak lagi tergantung pada permintaan CPO dari luar negeri.
Pengamat ekonomi dari Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, upaya Pemprov Riau agar dibangun industri hilir di Riau tidak bisa hanya dengan memohon pada pemerintah saja. Pemprov Riau harus lebih dahulu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk industri tersebut.
Tanpa adanya dibangunnya infrastruktur yang dibutuhkan, tidak mungkin investor akan tertarik menanamkan modalnya di bidang industri hilir kelapa sawit di Riau. "Pemerintah pusat juga tidak akan merespon keinginan Pemprov Riau itu," jelasnya.
Dia mengatakan, salah satu infrastruktur yang diperlukan investor adalah jalan, air dan listrik. Ketiga hal inilah yang sangat mendasar dibutuhkan untuk membangun industri hilir kelapa sawit. "Makanya Pemprov Riau harus terlebih dahulu menyediakannya," jelas dia lagi.(Ad)
source: riauinfo.com
Kemiskinan Riau Bakal Naik dari 11 menjadi 32 Persen
29 Oct 2008 11:17 wib
ad
PEKANBARU (RiauInfo) Anjloknya harga sawit akhir-akhir ini tidak pelak lagi membuat banyak petani sawit di Riau jatuh miskin. Hal ini berdampak dari naiknya angkat kemiskinan di Riau yang sebelumnya hanya tercatat 11 persen, kini menjadi 32 persen.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perkebunan Riau, Soesilo di Pekanbaru terkait masih anjloknya harga buah sawit saat ini. Dia mengatakan naik pesatnya angka kemiskinan ini disebabkan jumlah warga Riau yang berkecimpung dalam bidang persawitan ini sangat besar.
Dia menyebutkan, untuk saat ini saja jumlah petani sawit di Riau sudah mencapai 941 ribu kepala keluarga. Jumlah ini belum termasuk yang bekerja sebagai pendodok sawit, pembersihan pohon sawit, dan transportasi buah sawit dan sebagainya.
"Jadi kalau anjloknya harga sawit ini berlangsung berbulan-bulan, maka dapat dipastikan orang-orang yang berkecimpung di usaha sawit akan jatuh miskin," ujarnya. Kendati selama ini mereka memiliki saving uang, tapi karena anjloknya sawit dalam waktu lama, uang tersebut pasti akan terpakai juga.
Terkait hal itu, dia berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi investor untuk mendirikan industri yang menggunakan bahan baku CPO di dalam negeri. Kalau bahan baku CPO itu termanfaatkan di dalam negeri, tentunya produksi CPO tidak lagi tergantung pada permintaan luar negeri. "Dengan demikian buah sawit yang diproduksi para petani akan termanfaatkan secara maksimal sehingga dengan sendirinya harga akan bisa terdongkrak," jelasnya. Dia menyebutkan, kalau kondisi masih tetap seperti sekarang ini dia memperkirakan anjloknya harga sawit akan terus terjadi sampai 6 bulan mendatang.(ad)
source: riauinfo.com
ad
PEKANBARU (RiauInfo) Anjloknya harga sawit akhir-akhir ini tidak pelak lagi membuat banyak petani sawit di Riau jatuh miskin. Hal ini berdampak dari naiknya angkat kemiskinan di Riau yang sebelumnya hanya tercatat 11 persen, kini menjadi 32 persen.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perkebunan Riau, Soesilo di Pekanbaru terkait masih anjloknya harga buah sawit saat ini. Dia mengatakan naik pesatnya angka kemiskinan ini disebabkan jumlah warga Riau yang berkecimpung dalam bidang persawitan ini sangat besar.
Dia menyebutkan, untuk saat ini saja jumlah petani sawit di Riau sudah mencapai 941 ribu kepala keluarga. Jumlah ini belum termasuk yang bekerja sebagai pendodok sawit, pembersihan pohon sawit, dan transportasi buah sawit dan sebagainya.
"Jadi kalau anjloknya harga sawit ini berlangsung berbulan-bulan, maka dapat dipastikan orang-orang yang berkecimpung di usaha sawit akan jatuh miskin," ujarnya. Kendati selama ini mereka memiliki saving uang, tapi karena anjloknya sawit dalam waktu lama, uang tersebut pasti akan terpakai juga.
Terkait hal itu, dia berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi investor untuk mendirikan industri yang menggunakan bahan baku CPO di dalam negeri. Kalau bahan baku CPO itu termanfaatkan di dalam negeri, tentunya produksi CPO tidak lagi tergantung pada permintaan luar negeri. "Dengan demikian buah sawit yang diproduksi para petani akan termanfaatkan secara maksimal sehingga dengan sendirinya harga akan bisa terdongkrak," jelasnya. Dia menyebutkan, kalau kondisi masih tetap seperti sekarang ini dia memperkirakan anjloknya harga sawit akan terus terjadi sampai 6 bulan mendatang.(ad)
source: riauinfo.com
Tuesday, October 28, 2008
Riau reports oil palm fruit price drop to VP
10/29/08 06:57
Pekanbaru (ANTARA News) - The Riau provincial government planned to report to Vice President Jusuf Kalla the drop in the price of the oil palm fruits of the oil palm fruit growers in Riau. "We would report the fate of the oil palm growers in the region to the vice president," Riau Governor Wan Abubakar said here Tuesday.
The Governor also said that the reporting to the vice president was his own initiative.However, he said he will pick the right time for the vice president to receive the report, not when he is still too preoccupied.
The Governor said that the Riau Government is expected the vice president to give a solution to the declining oil palm fruit prices in Riau, which may have been caused by a drop in demands from the export market due to the current financial crisis.
Besides reporting to the VP, the Riau Government set up an oil palm price supervisory team. Meanwhile based on the result of the meeting at the Riau Provincial agricultural agency in Pekanbaru, Tuesday, the price of oil palm fruits of 10-year old trees dropped to Rp766.88 per kilogram (kg) from Rp823.33. Meanwhile the price of oil palm fruits from three years trees reached Rp546.74 per kg.
COPYRIGHT © 2008
source: antara.com
Pekanbaru (ANTARA News) - The Riau provincial government planned to report to Vice President Jusuf Kalla the drop in the price of the oil palm fruits of the oil palm fruit growers in Riau. "We would report the fate of the oil palm growers in the region to the vice president," Riau Governor Wan Abubakar said here Tuesday.
The Governor also said that the reporting to the vice president was his own initiative.However, he said he will pick the right time for the vice president to receive the report, not when he is still too preoccupied.
The Governor said that the Riau Government is expected the vice president to give a solution to the declining oil palm fruit prices in Riau, which may have been caused by a drop in demands from the export market due to the current financial crisis.
Besides reporting to the VP, the Riau Government set up an oil palm price supervisory team. Meanwhile based on the result of the meeting at the Riau Provincial agricultural agency in Pekanbaru, Tuesday, the price of oil palm fruits of 10-year old trees dropped to Rp766.88 per kilogram (kg) from Rp823.33. Meanwhile the price of oil palm fruits from three years trees reached Rp546.74 per kg.
COPYRIGHT © 2008
source: antara.com
Monday, October 27, 2008
Gubernur Riau Didesak Membuat Peraturan Harga TBS
Edisi Selasa, 28 Oktober 2008
Pekanbaru, (Analisa)
Gubernur Riau didesak membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang standarisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, menyusul anjloknya harga komoditi tersebut di pasaran.
Desakan itu terungkap dalam dengar pendapat (‘hearing') antara anggota Komisi B DPRD Riau dengan utusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Riau (Gapki) dan instansi terkait lainnya di gedung dewan setempat, Senin (27/10).
Hearing yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B, AB Purba, SH berjalan cukup alot karena masing- masing pihak memberikan penjelasan terkait fenomena turunnya harga TBS, sebagai implikasi krisis keuangan global.
“Yang paling terpukul itu adalah petani sawit swadaya, karena tidak bermitra dengan pihak pabrik kelapa sawit (PKS). Akibatnya harga beli TBS ditentukan PKS. Dengan alasan harga CPO turun, PKS menggunakannya sebagai senjata untuk membeli sawit petani serendah-rendahnya bahkan hanya Rp200 per kilogram (kg),” tuturnya.
Di Riau sendiri, imbuh Purba, jumlah petani swadaya cukup besar. Akan menjadi masalah besar jika kondisi ini tidak bisa dicari jalan keluarnya.
Hearing yang berlangsung hingga tiga jam ini, akhirnya menyimpulkan mendesak gubernur untuk membuat Pergub Riau yang mengatur standarisasi harga TBS di pasaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi petani sawit. Untuk menggagasnya perlu dibentuk tim yang terdiri dari lintaskerja.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau Susilo SE mengatakan, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terancam tutup, jika harga jual Cruide Palm Oil (CPO) tidak membaik.
PKS tidak mungkin menjual CPO ke pasaran karena harga jualnya sangat rendah dan tidak sebanding dengan harga produksi. Rendahnya harga jual CPO ini dengan sendirinya akan mengancam kelangsungan hidup petani-petani kelapa sawit di Riau.
Menurut Susilo, turunnya harga jual CPO saat ini selain terjadinya krisis global juga disebabkan isu lingkungan yang dihembuskan NGO-NGO (Non Government Organisation/LSM) yang ada.
Isu yang dihembuskan NGO adalah CPO yang diproduksi dari Indonesia tersebut tidak ramah lingkungan dan banyak tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan-lahan rawa, sehingga pasaran dunia enggan membeli CPO tersebut.
Ke depan tambahnya, hendaknya harus ada industri hilir yang bisa mengolah CPO yang ada jika pasaran dunia tidak mau membeli CPO tersebut. Jika industri hilir tersebut tidak juga didirikan persoalan ini tidak akan pernah selesai, karena ketergantungan terhadap pasaran dunia sangat kuat sekali. Sementara pasar bisa sewenang-wenang menetapkan harga dengan berbagai dalih.
Terlepas dari soal itu, hingga berita ini turunkan Senin (27/10) pukul 20.30 WIB masih berlangsung pertemuan antara Gubernur Riau Wan Abubakar dengan pengusaha kelapa sawit dan karet di daerah itu.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, kediaman Gubernur, Jalan Diponegoro, Pekanbaru untuk mencari solusi penanganan krisis harga sawit dan harga karet di Riau. (dw)
source: analisadaily.com
Pekanbaru, (Analisa)
Gubernur Riau didesak membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang standarisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, menyusul anjloknya harga komoditi tersebut di pasaran.
Desakan itu terungkap dalam dengar pendapat (‘hearing') antara anggota Komisi B DPRD Riau dengan utusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Riau (Gapki) dan instansi terkait lainnya di gedung dewan setempat, Senin (27/10).
Hearing yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B, AB Purba, SH berjalan cukup alot karena masing- masing pihak memberikan penjelasan terkait fenomena turunnya harga TBS, sebagai implikasi krisis keuangan global.
“Yang paling terpukul itu adalah petani sawit swadaya, karena tidak bermitra dengan pihak pabrik kelapa sawit (PKS). Akibatnya harga beli TBS ditentukan PKS. Dengan alasan harga CPO turun, PKS menggunakannya sebagai senjata untuk membeli sawit petani serendah-rendahnya bahkan hanya Rp200 per kilogram (kg),” tuturnya.
Di Riau sendiri, imbuh Purba, jumlah petani swadaya cukup besar. Akan menjadi masalah besar jika kondisi ini tidak bisa dicari jalan keluarnya.
Hearing yang berlangsung hingga tiga jam ini, akhirnya menyimpulkan mendesak gubernur untuk membuat Pergub Riau yang mengatur standarisasi harga TBS di pasaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi petani sawit. Untuk menggagasnya perlu dibentuk tim yang terdiri dari lintaskerja.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Riau Susilo SE mengatakan, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terancam tutup, jika harga jual Cruide Palm Oil (CPO) tidak membaik.
PKS tidak mungkin menjual CPO ke pasaran karena harga jualnya sangat rendah dan tidak sebanding dengan harga produksi. Rendahnya harga jual CPO ini dengan sendirinya akan mengancam kelangsungan hidup petani-petani kelapa sawit di Riau.
Menurut Susilo, turunnya harga jual CPO saat ini selain terjadinya krisis global juga disebabkan isu lingkungan yang dihembuskan NGO-NGO (Non Government Organisation/LSM) yang ada.
Isu yang dihembuskan NGO adalah CPO yang diproduksi dari Indonesia tersebut tidak ramah lingkungan dan banyak tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan-lahan rawa, sehingga pasaran dunia enggan membeli CPO tersebut.
Ke depan tambahnya, hendaknya harus ada industri hilir yang bisa mengolah CPO yang ada jika pasaran dunia tidak mau membeli CPO tersebut. Jika industri hilir tersebut tidak juga didirikan persoalan ini tidak akan pernah selesai, karena ketergantungan terhadap pasaran dunia sangat kuat sekali. Sementara pasar bisa sewenang-wenang menetapkan harga dengan berbagai dalih.
Terlepas dari soal itu, hingga berita ini turunkan Senin (27/10) pukul 20.30 WIB masih berlangsung pertemuan antara Gubernur Riau Wan Abubakar dengan pengusaha kelapa sawit dan karet di daerah itu.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, kediaman Gubernur, Jalan Diponegoro, Pekanbaru untuk mencari solusi penanganan krisis harga sawit dan harga karet di Riau. (dw)
source: analisadaily.com
Sunday, October 19, 2008
Usaha Kelapa Sawit Riau Terancam Goyah
Minggu, 19 Oktober 2008 19:26
"Banyak pengusaha anggota Gapki terancam gulung tikar, terutama para pengusaha pemula," kata Wisnu di Pekanbaru, Minggu.
Ia menjelaskan, anjloknya harga komoditi itu mulai berdampak buruk kepada para pengusaha baru karena mereka tidak memiliki kecukupan dana untuk mensubstitusi keuntungan pada saat harga turun. Kondisi itu jelas berbeda dengan pengusaha sawit lama, karena mereka bisa menutupi kerugian dari keuntungan yang didapatkan saat harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tinggi pada semester I 2008.
Sedangkan, marjin profit dari ekspor melalui Dumai dan Belawan kini terus merosot akibat harga jual turun dari Rp5.019,26 menjadi Rp4.237 per kilogram.
"Sedangkan ongkos pemeliharaan kebun rata-rata mencapai Rp3.900 untuk satu pohon. Kondisi bertambah buruk akibat bunga kredit bank meningkat, dan menyulitkan pengusaha pemula yang menggunakan modal pinjaman bank untuk usaha mereka," ujarnya.
Dari jumlah luasan perkebunan sawit Riau yang mencapai 1,7-2 juta hektare, ujar Wisnu, sekitar 400.000 hektare merupakan milik pengusaha anggota Gapki dan dari luas tersebut sekitar 30% merupakan pengusaha baru.
Kesulitan Beli Pupuk
Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Riau yang juga pengamat pertanian dari Universitas Islam Riau (UIR) Fachri Yasin mengatakan, petani swadaya non mitra perusahaan mulai kesulitan membeli pupuk untuk kebun mereka karena harga anjlok.
"Untuk memanen saja sudah susah karena harga jual rendah membuat petani merugi, apalagi untuk membeli pupuk yang makin mahal," katanya.
Dengan harga tandan buah segar (TBS) untuk petani swadaya yang hanya berkisar Rp350-Rp400 per kilogram, petani kesulitan menjangkau harga pupuk urea yang kini mencapai Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per karung. Sedangkan pada saat ini, perkebunan sawit mulai memasuki masa pemupukan.
"Bila tidak dipupuk dengan semestinya, jumlah buah dan kualitas rendemen akan menurun sebelum masanya," katanya.
Karena itu, ia menyarankan agar melakukan penghematan dengan mengurangi ongkos pengupahan. Menurut dia, saat harga TBS sempat mencapai Rp2.000 per kilogram, banyak petani dengan luas kebun hanya dua sampai tiga hektare berperilaku boros dengan menghabiskan keuntungan panen untuk membeli barang mewah dan malas turun merawat kebun sendiri dengan mempekerjakan buruh untuk menggantikan peran mereka.
"Petani harus kembali ke pola hidup petani yang sebenarnya yakni mandiri, melakukan semua pemupukan sendiri untuk mengurangi ongkos dari mengupah pekerja untuk pemupukan," ujarnya. (*/erl)
source: kapanlagi.com
Kapanlagi.com - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau Wisnu Oriza Suharto mengatakan, sektor usaha kelapa sawit di Riau mulai goyah karena sejumlah pengusaha terancam gulung tikar akibat harga jual sawit terus menurun.
"Banyak pengusaha anggota Gapki terancam gulung tikar, terutama para pengusaha pemula," kata Wisnu di Pekanbaru, Minggu.
Ia menjelaskan, anjloknya harga komoditi itu mulai berdampak buruk kepada para pengusaha baru karena mereka tidak memiliki kecukupan dana untuk mensubstitusi keuntungan pada saat harga turun. Kondisi itu jelas berbeda dengan pengusaha sawit lama, karena mereka bisa menutupi kerugian dari keuntungan yang didapatkan saat harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tinggi pada semester I 2008.
Sedangkan, marjin profit dari ekspor melalui Dumai dan Belawan kini terus merosot akibat harga jual turun dari Rp5.019,26 menjadi Rp4.237 per kilogram.
"Sedangkan ongkos pemeliharaan kebun rata-rata mencapai Rp3.900 untuk satu pohon. Kondisi bertambah buruk akibat bunga kredit bank meningkat, dan menyulitkan pengusaha pemula yang menggunakan modal pinjaman bank untuk usaha mereka," ujarnya.
Dari jumlah luasan perkebunan sawit Riau yang mencapai 1,7-2 juta hektare, ujar Wisnu, sekitar 400.000 hektare merupakan milik pengusaha anggota Gapki dan dari luas tersebut sekitar 30% merupakan pengusaha baru.
Kesulitan Beli Pupuk
Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Riau yang juga pengamat pertanian dari Universitas Islam Riau (UIR) Fachri Yasin mengatakan, petani swadaya non mitra perusahaan mulai kesulitan membeli pupuk untuk kebun mereka karena harga anjlok.
"Untuk memanen saja sudah susah karena harga jual rendah membuat petani merugi, apalagi untuk membeli pupuk yang makin mahal," katanya.
Dengan harga tandan buah segar (TBS) untuk petani swadaya yang hanya berkisar Rp350-Rp400 per kilogram, petani kesulitan menjangkau harga pupuk urea yang kini mencapai Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per karung. Sedangkan pada saat ini, perkebunan sawit mulai memasuki masa pemupukan.
"Bila tidak dipupuk dengan semestinya, jumlah buah dan kualitas rendemen akan menurun sebelum masanya," katanya.
Karena itu, ia menyarankan agar melakukan penghematan dengan mengurangi ongkos pengupahan. Menurut dia, saat harga TBS sempat mencapai Rp2.000 per kilogram, banyak petani dengan luas kebun hanya dua sampai tiga hektare berperilaku boros dengan menghabiskan keuntungan panen untuk membeli barang mewah dan malas turun merawat kebun sendiri dengan mempekerjakan buruh untuk menggantikan peran mereka.
"Petani harus kembali ke pola hidup petani yang sebenarnya yakni mandiri, melakukan semua pemupukan sendiri untuk mengurangi ongkos dari mengupah pekerja untuk pemupukan," ujarnya. (*/erl)
source: kapanlagi.com
Saturday, October 18, 2008
GAPKI RIAU USUL TIGA LANGKAH PENYELAMATAN
Sabtu, 18 Oktober 2008 13:03 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Propinsi Riau mengajukan tiga rekomendasi kepada pemerintah. Usulan tersebut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit nasional dari krisis ekonomi global. Tiga usulan itu disepakati dalam pertemuan pengusaha kelapa sawit di Pekanbaru, Sabtu (18/10) pagi.
Metrotvnews.com, Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Propinsi Riau mengajukan tiga rekomendasi kepada pemerintah. Usulan tersebut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit nasional dari krisis ekonomi global. Tiga usulan itu disepakati dalam pertemuan pengusaha kelapa sawit di Pekanbaru, Sabtu (18/10) pagi.
Pertama, pengusaha meminta pemerintah membebaskan pajak ekspor atau zero tax. Kedua, maksimalisasi penggunaan biodiesel dalam negeri. Dan ketiga, perluasan pasar ekspor yang selama ini didominasi tujuan Eropa, China dan India. Gapki Riau juga mengimbau anggotanya untuk menekan biaya produksi.
Gapki Riau menyatakan, ada sekitar 160 perusahaan kelapa sawit di propinsi ini yang terancam bangkrut akibat krisis keuangan dunia. Ratusan perusahaan tersebut tersebar di 11 kabupaten dan kota.
Sejumlah pemilik industri mengaku hanya bisa bertahan selama dua bulan ke depan. Jika tidak ada perbaikan harga kelapa sawit, banyak perusahaan sawit akan tutup atau paling tidak mengurangi jumlah tenaga kerja.(DOR)
Friday, October 17, 2008
DPD Desak Pemerintah Atasi Kelangsungan Hidup Petani Sawit
17 Oktober 2008 14:54 WIB
JAKARTA (Berita) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ir Nurdin Tampubolon mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangsungan hidup petani Sawit yang mengalami kesulitan akibat anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit .
“Hendaknya dengan kondisi tersebut Pemerintah segera bergerak cepat mengambil langkah- langkah penyelamatan secara jangka pendek dan menengah akibat gejolak harga tersebut, “ ujar Nurdin Tampubolon, pagi tadi di Jakarta, menanggapi keluhan petani sawit di Sumut dan daerah lain, seperti Sumsel, Lampug, dan Riau.
Disamping itu, Nurdin juga menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil(CPO) .
Untuk meringankan beban petani ditengah anjloknya harga TBS, Nurdin menyarankan, ada baiknya dana PE dikembalikan kepada petani dan stakeholder lainnya secara proporsional.
Dia mengakui akibat harga yang anjlok , banyak petani kepala sawit kini menunda panen TBS karena hanya memperoleh untung tipis. “Pemerintah harus segera menanggulangi anjloknya harga sawit.. Jika dibiarkan, dua hingga tiga bulan ke depan petani sawit Riau benar benar gulung tikar, “ kata Nurdin Tampubolon (aya)
source: beritasore.com
JAKARTA (Berita) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ir Nurdin Tampubolon mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangsungan hidup petani Sawit yang mengalami kesulitan akibat anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit .
“Hendaknya dengan kondisi tersebut Pemerintah segera bergerak cepat mengambil langkah- langkah penyelamatan secara jangka pendek dan menengah akibat gejolak harga tersebut, “ ujar Nurdin Tampubolon, pagi tadi di Jakarta, menanggapi keluhan petani sawit di Sumut dan daerah lain, seperti Sumsel, Lampug, dan Riau.
Disamping itu, Nurdin juga menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pencabutan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil(CPO) .
Untuk meringankan beban petani ditengah anjloknya harga TBS, Nurdin menyarankan, ada baiknya dana PE dikembalikan kepada petani dan stakeholder lainnya secara proporsional.
Dia mengakui akibat harga yang anjlok , banyak petani kepala sawit kini menunda panen TBS karena hanya memperoleh untung tipis. “Pemerintah harus segera menanggulangi anjloknya harga sawit.. Jika dibiarkan, dua hingga tiga bulan ke depan petani sawit Riau benar benar gulung tikar, “ kata Nurdin Tampubolon (aya)
source: beritasore.com
Wednesday, October 15, 2008
Harga Sawit Semakin Anjlok
Di Rokan Hulu, TBS Dihargai Rp 300 Per Kilogram
Rabu, 15 Oktober 2008 01:35 WIB
Pasirpengarayan, Kompas - Harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani semakin anjlok. Di sentra kelapa sawit Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, harga TBS kelapa sawit bahkan sudah Rp 300 per kilogram. Harga itu turun Rp 50 dibandingkan dengan sehari sebelumnya sebesar Rp 350 per kilogram.
Syaifuddin, petani sawit yang dijumpai Kompas di Desa Sialangjaya, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu, sekitar 190 kilometer dari Pekanbaru, Selasa (14/10), mengatakan, harga Rp 300 masih tergolong bagus. Beberapa pedagang pengumpul sudah berancang-ancang akan menurunkan harga sampai Rp 250 per kilogram (kg).
Dia terpaksa tetap memanen sawit semata-mata untuk mencegah kerusakan pohon pada masa yang akan datang. ”Saya mendengar kalau tandan yang sudah masak tetapi tidak dipanen dapat merusak pohon. Kalau saja pohon tidak rusak, saya tidak akan memanen,” katanya.
Dari dua ton panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Selasa, Syaifuddin meraih penghasilan kotor Rp 600.000. Namun, dia harus mengeluarkan upah empat pekerja Rp 240.000. Selain itu, dia harus mengeluarkan upah dodos (memetik buah sawit) Rp 140.000 lagi untuk dua pekerja. Penghasilan bersihnya Rp 220.000 selama dua pekan.
”Sebelum puasa, saya mendapat Rp 4 juta sebulan,” kata Syaifuddin.
Penagih kredit
Ardimen Daulay, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu, menyatakan, banyak anggotanya berutang dan tidak sedikit yang dikejar-kejar penagih kredit. Menurut dia, semua anggotanya memiliki lahan sekitar 118.000 hektar. Mereka adalah petani swadaya.
Gubernur Riau Wan Abubakar yang ditemui di Merangin mengatakan, ”Saya meminta petani sabar karena situasi sekarang ini tidak akan berlangsung selamanya. Saya berharap pemerintah pusat dapat mencarikan jalan keluar untuk mengatasi anjloknya harga sawit ini.”
Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Wahyudi K Anwar menuturkan, mengikuti kecenderungan turunnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), harga TBS di wilayahnya juga terus turun.
”Saat harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel beberapa bulan lalu, harga TBS di Kotawaringin Timur mencapai lebih dari Rp 1.000 per kg. Belakangan ini harganya cuma Rp 400 per kg,” kata Wahyudi saat ditemui pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan se- Kalteng di Palangkaraya.
Kemerosotan harga TBS membuat beberapa pihak di Sumatera Utara meminta agar pemerintah pusat segera bertindak untuk menekan harga. Salah satunya adalah menurunkan pajak ekspor (PE) CPO menjadi 1 persen atau menghapus PE CPO saat harga TBS di bawah harga impas produksi, yakni Rp 800 per kg.
Kepala Subdinas Bina Produksi Dinas Perkebunan Sumut Herawati dan Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumut Sahrida, Selasa, mengatakan, jika pajak tetap diberlakukan, petani kian terdesak.
Bantuan pengusaha
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang meminta pengusaha membantu kesulitan yang dihadapi petani. Bantuan itu berupa tidak membeli getah karet dengan harga yang sangat murah.
”Tadi pagi saya menghubungi beberapa pengusaha karet di Kalteng dan Kalsel. Mereka berjanji segera berunding agar tak membeli karet petani di harga yang terlalu rendah,” katanya, Selasa, di Palangkaraya.
Petani di Kabupaten Barito Utara dan Gunung Mas terpukul karena anjloknya harga getah karet sepekan ini dari Rp 9.000-Rp 9.500 per kg menjadi Rp 5.500- Rp 6.000. (sah/cas/wsi)
Rabu, 15 Oktober 2008 01:35 WIB
Pasirpengarayan, Kompas - Harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani semakin anjlok. Di sentra kelapa sawit Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, harga TBS kelapa sawit bahkan sudah Rp 300 per kilogram. Harga itu turun Rp 50 dibandingkan dengan sehari sebelumnya sebesar Rp 350 per kilogram.
Syaifuddin, petani sawit yang dijumpai Kompas di Desa Sialangjaya, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu, sekitar 190 kilometer dari Pekanbaru, Selasa (14/10), mengatakan, harga Rp 300 masih tergolong bagus. Beberapa pedagang pengumpul sudah berancang-ancang akan menurunkan harga sampai Rp 250 per kilogram (kg).
Dia terpaksa tetap memanen sawit semata-mata untuk mencegah kerusakan pohon pada masa yang akan datang. ”Saya mendengar kalau tandan yang sudah masak tetapi tidak dipanen dapat merusak pohon. Kalau saja pohon tidak rusak, saya tidak akan memanen,” katanya.
Dari dua ton panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, Selasa, Syaifuddin meraih penghasilan kotor Rp 600.000. Namun, dia harus mengeluarkan upah empat pekerja Rp 240.000. Selain itu, dia harus mengeluarkan upah dodos (memetik buah sawit) Rp 140.000 lagi untuk dua pekerja. Penghasilan bersihnya Rp 220.000 selama dua pekan.
”Sebelum puasa, saya mendapat Rp 4 juta sebulan,” kata Syaifuddin.
Penagih kredit
Ardimen Daulay, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu, menyatakan, banyak anggotanya berutang dan tidak sedikit yang dikejar-kejar penagih kredit. Menurut dia, semua anggotanya memiliki lahan sekitar 118.000 hektar. Mereka adalah petani swadaya.
Gubernur Riau Wan Abubakar yang ditemui di Merangin mengatakan, ”Saya meminta petani sabar karena situasi sekarang ini tidak akan berlangsung selamanya. Saya berharap pemerintah pusat dapat mencarikan jalan keluar untuk mengatasi anjloknya harga sawit ini.”
Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Wahyudi K Anwar menuturkan, mengikuti kecenderungan turunnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), harga TBS di wilayahnya juga terus turun.
”Saat harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel beberapa bulan lalu, harga TBS di Kotawaringin Timur mencapai lebih dari Rp 1.000 per kg. Belakangan ini harganya cuma Rp 400 per kg,” kata Wahyudi saat ditemui pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan se- Kalteng di Palangkaraya.
Kemerosotan harga TBS membuat beberapa pihak di Sumatera Utara meminta agar pemerintah pusat segera bertindak untuk menekan harga. Salah satunya adalah menurunkan pajak ekspor (PE) CPO menjadi 1 persen atau menghapus PE CPO saat harga TBS di bawah harga impas produksi, yakni Rp 800 per kg.
Kepala Subdinas Bina Produksi Dinas Perkebunan Sumut Herawati dan Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Sumut Sahrida, Selasa, mengatakan, jika pajak tetap diberlakukan, petani kian terdesak.
Bantuan pengusaha
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang meminta pengusaha membantu kesulitan yang dihadapi petani. Bantuan itu berupa tidak membeli getah karet dengan harga yang sangat murah.
”Tadi pagi saya menghubungi beberapa pengusaha karet di Kalteng dan Kalsel. Mereka berjanji segera berunding agar tak membeli karet petani di harga yang terlalu rendah,” katanya, Selasa, di Palangkaraya.
Petani di Kabupaten Barito Utara dan Gunung Mas terpukul karena anjloknya harga getah karet sepekan ini dari Rp 9.000-Rp 9.500 per kg menjadi Rp 5.500- Rp 6.000. (sah/cas/wsi)
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
