Sabtu, 08-11-2008
*bersihar lubis
MedanBisnis – Medan
Wajah Pak Surbakti dan istrinya tidak lagi mendung. Ibarat langit dengan awan hitam yang berarak, kini perlahan sirna dan makin cerah. Harga tandan buah segar (TBS) sawit kini mencapai Rp 700 per kg. Kenangan pahit saat harganya Rp 150 per kg sudah berlalu.
“Setelah pungutan ekspor CPO turun dari 7,5% jadi 2,5% dan lalu menjadi nol persen, harga TBS mulai membaik,” kata petani sawit dari Galang, Deliserdang, Sumatera Utara itu kepada MedanBisnis.
Surbakti mendengar kabar pada akhir tahun 2008 ini harga TBS akan menaik lagi, sehingga pasangan suami istri ini semakin giat memupuk kebun mereka. Mereka sangat bersyukur karena dengan kebun sawit itulah tiga anak mereka, satu lelaki dan dua perempuan bisa menyelesaikan sarjana di perguruan tinggi swasta di Medan. Masih ada satu lagi si bungsu sedang sekolah di SMA. “Jika karena tak CPO, tak mungkin mereka jadi sarjana,” kata istrinya.
Surbakti sudah berkebun sawit selama sembilan tahun terakhir ini. Bertumbuh secara perlahan, sekarang sudah seluas 15 hektare, yang berlokasi 20 kilometer dari Galang. Saat harga normal dulu, keluarga beretnik Karo ini memanen TBS sekali dua minggu atau dua kali dalam sebulan. Hasilnya lumayan, apalagi di kala itu harga TBS mencapai Rp 2.000 per kg.
Saban lima hektare, mereka bisa mengutip hasil Rp 6 juta sebulan. “Itu hasil bersih, setelah dipotong upah buruh dan pembelian pupuk,” kata Surbakti. Jika dihitung-hitung, pendapatannya sebulan mencapai Rp 18 juta. Itu sebabnya di saat harga TBS lagi jatuh keluarga Surbakti masih bisa hidup dari cadangan dana simpanan mereka selama ini. “Ada tak dimakan, kalau tak ada baru dimakan,” katanya separuh berfilsafat.
Begitupun, di kala harga TBS jatuh, Surbakti tetap memetik TBS dari kebun sawitnya. “Jika tak dipanen akan merusak pohonnya,” katanya. Jadi walaupun rugi, mereka tetap memanennya karena mempertimbangkan prospek kebun mereka. “Hidup tak selalu menuai untung,” kata istrinya, tergelak.
Sepeda Motor & Listrik
Namun tak diingkari Surbakti, akibat turunnya harga TBS sangat memukul rekan-rekannya, khususnya yang mempunyai kebun sekitar 1-3 hektare. Ia mencontohkan banyak petani sawit yang tadinya mengambil kredit sepeda motor terpaksa mengembalikannya ke dealer di Galang atau Lubuk Pakam. Maklum, cicilan sebulan mencapai Rp 500.000, sementara hasil sawit tak memadai. Jika harga TBS tak membaik juga, mungkin jumlah yang sepeda motornya disita dealer bisa bertambah.
Dampak turunnya harga TBS selama ini juga berpengaruh kepada PLN di Galang. Sedikitnya ada 1.500 dari 20.000 pelanggan PLN yang menunggak membayar rekening listrik. “Umumnya penunggak itu adalah petani sawit,” kata Surbakti. Ia berharap harga TBS segera membaik agar jangan sampai lampu listrik di rumah rekan-rekannya itu diputuskan oleh PLN. “Sebetulnya, PLN juga rugi karena kehilangan pelanggan,” katanya.
Kelebihan Surbakti dibanding umumnya petani sawit, mereka langsung mengangkut panen TBS mereka ke gudang pabrik sawit. “Kami mengangkutnya dengan mobil sendiri,” katanya. Karena pasokan TBS-nya lancar, pihak pabrik pun berkenan memberikan pinjaman, bisa Rp 25 juta atau Rp 50 juta. “Jaminannya, pasokan TBS sekali dua mingu itu,” katanya. Praktis Surbakti tak berhubungan dengan kolektor di lapangan maupun agen para kolektor. “Untuk kedua jasa itu harus membayar Rp 200 hingga Rp 300 per kg,” katanya.
Sayangnya, tidak semua petani punya angkutan sendiri, dan terpaksa rela membagi rejeki dengan para kolektor dan agen. Surbakti melihat sebetulnya soal itu bisa diatasi dengan mendirikan koperasi. “Nantinya, koperasilah yang menggantikan peran kolektor itu, sehingga harga yang diterima petani semakin tinggi,” katanya.
source: medanbisnisonline.com
Friday, November 7, 2008
Thursday, November 6, 2008
TBS Sawit Sentuh Rp 680/Kg
Jumat, 07-11-2008
*bambang s
MedanBisnis – Medan
Setelah dirundung kelabu akibat anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sampai ke titik terendah, para petani sawit di sejumlah daerah di Sumatera Utara sedikit agak sumringah, karena hasil panenan sawit mereka mulai direspon pasar.
Meski kenaikannya masih jauh dari harga layak jual yang sempat dinikmati petani, tapi yang jelas harga TBS mulai menggeliat bergerak naik. Harga penjualan di tingkat petani ke pabrik kelapa sawit (PKS) seperti yang dipantau MedanBisnis, memang belum merata.
Hingga kemarin, harga transaksi (dari petani melalui pedagang pengumpul ke PKS) tertinggi terjadi di Tebingtinggi (Sumut). PKS PT Paya Pinang, salah satu perkebunan swasta tertua dan memiliki perkebunan sawit seluas 4.000 hektar di kabupaten tersebut, mencatat harga pembelian TBS tertinggi, yakni Rp 680 per kg.
Transaksi harga TBS tersebut, menunjukkan terjadinya pergeseran harga buah sawit, yang sejak tiga bulan terakhir ini, tak bergeming di seputaran Rp 250 – Rp 300 per kg. “Mudah-mudahan, harga (pembelian) di PKS ini bisa bertahan. Kalau mungkin bisa naik lagi,” harap Haris, salah seorang pedagang pengumpul yang kerap memasok sawit ke PKS tersebut.
Kenaikan sawit juga terjadi di beberapa PKS baik milik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Seperti PKS Adolina milik PTPN-4 di Kabupaten Serdang Bedagei, kemarin juga bergerak naik berkisar antara Rp 580 – Rp 590 per kg. Dua pekan lalu, harga TBS di PKS tersebut masih bertahan di harga paling rendah, Rp 250 per kg.
Di Kabupaten Padang Lawas, yang kini mengklaim sebagai salah satu kabupaten paling banyak dihuni perkebunan berskala besar, harga TBS sawitnya bervariasi. PT Torganda, salah satu perkebunan kelapa sawit paling luas di kabupaten tersebut, melakukan pembelian berkisar Rp 580 per kg.
Dilaporkan dari perbatasan Sumut – Riau, tepatnya di Baganbatu, lokasi terkonsentrasinya perkebunan kelapa sawit, harga TBS justru belum terkatrol, masih antara Rp 480 – Rp 490 per kg.
*bambang s
MedanBisnis – Medan
Setelah dirundung kelabu akibat anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sampai ke titik terendah, para petani sawit di sejumlah daerah di Sumatera Utara sedikit agak sumringah, karena hasil panenan sawit mereka mulai direspon pasar.
Meski kenaikannya masih jauh dari harga layak jual yang sempat dinikmati petani, tapi yang jelas harga TBS mulai menggeliat bergerak naik. Harga penjualan di tingkat petani ke pabrik kelapa sawit (PKS) seperti yang dipantau MedanBisnis, memang belum merata.
Hingga kemarin, harga transaksi (dari petani melalui pedagang pengumpul ke PKS) tertinggi terjadi di Tebingtinggi (Sumut). PKS PT Paya Pinang, salah satu perkebunan swasta tertua dan memiliki perkebunan sawit seluas 4.000 hektar di kabupaten tersebut, mencatat harga pembelian TBS tertinggi, yakni Rp 680 per kg.
Transaksi harga TBS tersebut, menunjukkan terjadinya pergeseran harga buah sawit, yang sejak tiga bulan terakhir ini, tak bergeming di seputaran Rp 250 – Rp 300 per kg. “Mudah-mudahan, harga (pembelian) di PKS ini bisa bertahan. Kalau mungkin bisa naik lagi,” harap Haris, salah seorang pedagang pengumpul yang kerap memasok sawit ke PKS tersebut.
Kenaikan sawit juga terjadi di beberapa PKS baik milik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Seperti PKS Adolina milik PTPN-4 di Kabupaten Serdang Bedagei, kemarin juga bergerak naik berkisar antara Rp 580 – Rp 590 per kg. Dua pekan lalu, harga TBS di PKS tersebut masih bertahan di harga paling rendah, Rp 250 per kg.
Di Kabupaten Padang Lawas, yang kini mengklaim sebagai salah satu kabupaten paling banyak dihuni perkebunan berskala besar, harga TBS sawitnya bervariasi. PT Torganda, salah satu perkebunan kelapa sawit paling luas di kabupaten tersebut, melakukan pembelian berkisar Rp 580 per kg.
Dilaporkan dari perbatasan Sumut – Riau, tepatnya di Baganbatu, lokasi terkonsentrasinya perkebunan kelapa sawit, harga TBS justru belum terkatrol, masih antara Rp 480 – Rp 490 per kg.
RI-Malaysia pangkas 250.000 ha kebun sawit
Kamis, 06/11/2008 19:19 WIB
oleh : Erwin Tambunan
JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat memangkas 250.000 ha perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi kelebihan produksi komoditas itu.
"Kami akan mengatur stok produksi bersama-sama untuk memperoleh harga yang pas, tidak jatuh seperti sekarang ini," ujar Mentan Anton Apriantono seusai menandatangani kesepakatan bersama dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditas Malaysia, Peter Chin Fah Kui, hari ini.
Dalam kesepakatan itu, Malaysia mulai 2009 berencana memangkas 200.000 ha perkebunan sawitnya, sedangkan Indonesia memangkas 50.000 ha. "Malaysia mengklaim produksi sawitnya sebanyak 2,5 ton per ha, sedangkan Indonesia 1,5 ton/ha."
Pengaturan pemangkasan perkebunan kelapa sawit, menurut Anton, dilaksanakan awal Januari 2009. "Pemangkasan itu diprioritaskan pohon yang sudah tua yang tujuannya mengurangi produksi, sehingga ekspansinya sesuai kebutuhan pasar," katanya.
Sebelumnya Dirjen Perkebunan Deptan Achmad Manggabarani mengatakan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berlaku sekarang Rp4.500 per kg. "Dua minggu lalu harganya sempat anjlok hingga mencapai Rp3.900 per kg," katanya.
Mengantisipasi perkembangan perdagangan kelapa sawit internasional, kedua negara sebagai produsen 85% kebutuhan minyak sawit dunia bersepakat setiap bulan saling tukar menukar informasi tentang perdagangan kelapa sawit dan karet. (tw)
source: bisnis.com
oleh : Erwin Tambunan
JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat memangkas 250.000 ha perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi kelebihan produksi komoditas itu.
"Kami akan mengatur stok produksi bersama-sama untuk memperoleh harga yang pas, tidak jatuh seperti sekarang ini," ujar Mentan Anton Apriantono seusai menandatangani kesepakatan bersama dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditas Malaysia, Peter Chin Fah Kui, hari ini.
Dalam kesepakatan itu, Malaysia mulai 2009 berencana memangkas 200.000 ha perkebunan sawitnya, sedangkan Indonesia memangkas 50.000 ha. "Malaysia mengklaim produksi sawitnya sebanyak 2,5 ton per ha, sedangkan Indonesia 1,5 ton/ha."
Pengaturan pemangkasan perkebunan kelapa sawit, menurut Anton, dilaksanakan awal Januari 2009. "Pemangkasan itu diprioritaskan pohon yang sudah tua yang tujuannya mengurangi produksi, sehingga ekspansinya sesuai kebutuhan pasar," katanya.
Sebelumnya Dirjen Perkebunan Deptan Achmad Manggabarani mengatakan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berlaku sekarang Rp4.500 per kg. "Dua minggu lalu harganya sempat anjlok hingga mencapai Rp3.900 per kg," katanya.
Mengantisipasi perkembangan perdagangan kelapa sawit internasional, kedua negara sebagai produsen 85% kebutuhan minyak sawit dunia bersepakat setiap bulan saling tukar menukar informasi tentang perdagangan kelapa sawit dan karet. (tw)
source: bisnis.com
Petani dan Buruh Sawit Itu Makin Butuh BLT
Kamis, 06 November 2008
PEKANBARU-Saat menyusuri sepanjang jalan menuju Kantor Pos Kabupaten Siak, tempat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)—80 kilometer ke arah timur dari Kota Pekanbaru, Riau—sepanjang perjalanan ternyata berupa tanjakan, turunan, dan sesekali tikungan yang tajam.
Para pelintas juga disuguhi pemandangan kebun kelapa sawit yang terhampar luas di sepanjang perjalanan, serta terlihat pipa-pipa besar berisi minyak mentah milik PT Chevron Pasific Indonesia (dahulu PT Caltex Pasific Indonesia). Di beberapa tempat, permukaan pipa berwarna hitam legam dan bertuliskan, “Awas pipa bertekanan tinggi.”
Perjalanan darat yang ditempuh sekitar dua jam memang tidak semulus yang dibayangkan. Terkadang permukaan jalan bergelombang, tidak rata. Sesekali juga berpapasan dengan truk-truk bermuatan kayu. Jika berpapasan dengan truk tersebut di tanjakan atau tikungan, jantung terpaksa berdetak kencang karena truk itu membawa beban melebihi kapasitas.
Sesampainya di tempat pembagian BLT di Kantor Pos Kabupaten Siak, ternyata para penerima BLT sudah siap sejak pagi hari. Mereka rata-rata menggunakan sepeda motor. Jarak yang ditempuh pun tidak tanggung-tanggung demi mendapatkan uang Rp 400.000. Contohnya Asim (34), warga Desa Belutu, Siak, mengatakan akibat anjloknya harga kelapa sawit di tingkat petani yang awalnya Rp 2.000 menjadi Rp 150, mata pencarian para petani pun terancam. “Setelah lebaran, harga sawit tidak terkendali. Kalau ini berlangsung beberapa bulan, banyak buruh akan kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Uang yang diterima Asim akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, dan membayar buku sekolah anaknya. “Rumah saya jauh. Sekitar 30 kilometer. Selain itu, belum mendapat listrik. Kami menggunakan lampu minyak untuk penerangan,” kata ayah dari dua putri itu. Kabupaten Siak memang belum terkena program konversi minyak tanah ke gas.
Akibat anjloknya harga sawit, banyak petani sawit yang terbelit utang. Bahkan, akibatnya lagi, menurut Kanitintel Polsek Ujung Batu Aris Taslim, kasus penjambretan jadi meningkat karena berkurangnya pendapatan petani dan buruh angkut kelapa sawit. “Akhir-akhir ini kasus penjambretan terus marak karena harga sawit yang terus menurun” kata Aris kepada SH di sela-sela pembagian BLT di Kantor Pos Ujung Batu.
Sayangnya, program pengentasan kemiskinan yang ditawarkan Pemprov Riau masih jauh dari harapan. Terbukti penerima BLT masih dari kalangan mampu. Ini terlihat dari pengamatan SH, dimana para penerima BLT ialah mereka yang memiliki sepeda motor. Daerah seperti Riau Kepulauan yang jauh dari listrik, tampaknya masih jauh dari jangkauan BLT.
Kepala Camat Ujung Batu Syaiful Bahri pun mengakui masih banyak daerah yang belum menerima karena sulitnya medan yang harus ditempuh, seperti di kawasan Suku Sakai yang berjarak 30 kilometer dari Kantor Pos Ujung Batu. Tampaknya, program yang ditawarkan Pemprov Riau seperti program pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, dan penyedian infrastruktur pun hanya menyentuh orang-orang di pinggiran Kota Pekanbaru.
Maka, pemerintah pusat seharusnya bekerja lebih keras agar penyaluran BLT tidak salah sasaran dan jangkauan sasarannya lebih luas. (cr-4)
source: sinarharapan.co.id
PEKANBARU-Saat menyusuri sepanjang jalan menuju Kantor Pos Kabupaten Siak, tempat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)—80 kilometer ke arah timur dari Kota Pekanbaru, Riau—sepanjang perjalanan ternyata berupa tanjakan, turunan, dan sesekali tikungan yang tajam.
Para pelintas juga disuguhi pemandangan kebun kelapa sawit yang terhampar luas di sepanjang perjalanan, serta terlihat pipa-pipa besar berisi minyak mentah milik PT Chevron Pasific Indonesia (dahulu PT Caltex Pasific Indonesia). Di beberapa tempat, permukaan pipa berwarna hitam legam dan bertuliskan, “Awas pipa bertekanan tinggi.”
Perjalanan darat yang ditempuh sekitar dua jam memang tidak semulus yang dibayangkan. Terkadang permukaan jalan bergelombang, tidak rata. Sesekali juga berpapasan dengan truk-truk bermuatan kayu. Jika berpapasan dengan truk tersebut di tanjakan atau tikungan, jantung terpaksa berdetak kencang karena truk itu membawa beban melebihi kapasitas.
Sesampainya di tempat pembagian BLT di Kantor Pos Kabupaten Siak, ternyata para penerima BLT sudah siap sejak pagi hari. Mereka rata-rata menggunakan sepeda motor. Jarak yang ditempuh pun tidak tanggung-tanggung demi mendapatkan uang Rp 400.000. Contohnya Asim (34), warga Desa Belutu, Siak, mengatakan akibat anjloknya harga kelapa sawit di tingkat petani yang awalnya Rp 2.000 menjadi Rp 150, mata pencarian para petani pun terancam. “Setelah lebaran, harga sawit tidak terkendali. Kalau ini berlangsung beberapa bulan, banyak buruh akan kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Uang yang diterima Asim akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, dan membayar buku sekolah anaknya. “Rumah saya jauh. Sekitar 30 kilometer. Selain itu, belum mendapat listrik. Kami menggunakan lampu minyak untuk penerangan,” kata ayah dari dua putri itu. Kabupaten Siak memang belum terkena program konversi minyak tanah ke gas.
Akibat anjloknya harga sawit, banyak petani sawit yang terbelit utang. Bahkan, akibatnya lagi, menurut Kanitintel Polsek Ujung Batu Aris Taslim, kasus penjambretan jadi meningkat karena berkurangnya pendapatan petani dan buruh angkut kelapa sawit. “Akhir-akhir ini kasus penjambretan terus marak karena harga sawit yang terus menurun” kata Aris kepada SH di sela-sela pembagian BLT di Kantor Pos Ujung Batu.
Sayangnya, program pengentasan kemiskinan yang ditawarkan Pemprov Riau masih jauh dari harapan. Terbukti penerima BLT masih dari kalangan mampu. Ini terlihat dari pengamatan SH, dimana para penerima BLT ialah mereka yang memiliki sepeda motor. Daerah seperti Riau Kepulauan yang jauh dari listrik, tampaknya masih jauh dari jangkauan BLT.
Kepala Camat Ujung Batu Syaiful Bahri pun mengakui masih banyak daerah yang belum menerima karena sulitnya medan yang harus ditempuh, seperti di kawasan Suku Sakai yang berjarak 30 kilometer dari Kantor Pos Ujung Batu. Tampaknya, program yang ditawarkan Pemprov Riau seperti program pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan, dan penyedian infrastruktur pun hanya menyentuh orang-orang di pinggiran Kota Pekanbaru.
Maka, pemerintah pusat seharusnya bekerja lebih keras agar penyaluran BLT tidak salah sasaran dan jangkauan sasarannya lebih luas. (cr-4)
source: sinarharapan.co.id
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Diusulkan Tiap Minggu
Kamis, 6 November 2008 | 17:10 WIB
PONTIANAK, KAMIS - Periode penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat yang dilakukan tiap bulan, dinilai sangat memberatkan pengusaha perkebunan sawit manakala harga crude palm oil (CPO) di pasaran global anjlok. karena itu, Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalbar mengusulkan periode penetapan harga TBS diubah menjadi tiap minggu.
"Dengan harga CPO di pasar dunia yang fluktuatif seperti ini, seharusnya ada penyesuaian harga TBS tiap minggu sehingga industri pengolahan sawit bisa tetap berjalan meski harga CPO turun. Daerah lain seperti di Sumatera Utara sudah menerapkan penetapan harga TBS tiap pekan. Kalbar yang masih menetapkan harga TBS tiap bulan akan didorong untuk menetapkan harga TBS tiap pekan," kata Ketua GPPI Kalbar Ilham Sanusi.
Menurutnya, terakhir kali TBS di Kalbar ditetapkan bulan Oktober lalu. Harga TBS paling rendah untuk tanaman sawit berumur 3 tahun Rp 782,71 per kg, sedangkan harga TBS tertinggi untuk tanaman sawit 10-20 tahun Rp 1.063 per kg. Asumsi yang digunakan waktu itu adalah harga CPO masih berkisar Rp 5.211 tiap kg. Sementara harga CPO dalam dua pekan terakhir turun drastis hingga Rp 3.600 tiap kg.
Perusahaan pengolahaan CPO di Kalbar masih terikat untuk membeli TBS dengan harga Rp 1.063 tiap kg, sementara mereka hanya bisa menjual CPO Rp 3.600 tiap kg. Padahal untuk memproduksi 1 kg CPO dibutuhkan 5 kg TBS. Kondisi ini membuat industri pengolahan sawit terus merugi.
"Untuk menekan kerugian, 17 pabrik pengolahan CPO di Kalbar mengurangi produksinya tiap hari hingga separuh," katanya.
Dalam kondisi normal, kapasitas produksi CPO Kalbar tiap tahun berkisar 850.000 ton atau sekitar 2.300 ton per hari. Dengan pengurangan produksi hingga separuhnya, ini berarti produksi CPO Kalbar saat ini tingga 1.150 ton per hari.
Diakui Ilham, tidak semua TBS dari petani dibeli oleh pabrik. Jika petani sepakat dengan kemampuan beli dari pabrik, maka TBS milik petani itu dibeli. Jika petani tidak sepakat dengan harga itu, terpaksa pabrik tidak membelinya.
Penyesuaian harga TBS yang ditetapkan pemerintah daerah menjadi salah satu solusi agar TBS petani bisa terbeli dan industri pengolahan bisa tetap berjalan, katanya.
source: kompas.com
Wednesday, November 5, 2008
Pengusaha dan Petani Tagih 15% Dana PE CPO
Kamis, 06-11-2008
*herman saleh
MedanBisnis – Medan
Meski pemerintah sudah mulai menerapkan beberapa kebijakan terkait kelapa sawit, namun upaya tersebut dinilai masih kurang. Alasannya, kondisi yang dialami pengusaha dan petani kelapa sawit saat ini sudah terlanjur jatuh ke level yang paling rendah.
Karena itu, untuk kembali menggairahkan salah satu sektor unggulan Sumatera Utara, pemerintah diharapkan mengambil langkah penyelamatan yang cepat dan langsung mengena.
“Memang beberapa kebijakan dari pemerintah sudah mulai terasa dampak positifnya. Namun di sisi lain, kondisi yang sudah parah tentu butuh langkah langsung,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, di Medan, Rabu (5/11).
Dengan alasan itu, kata Asmar, pihak Apkasindo bersama dengan pengusaha kelapasawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat asal Sumut di Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) di Medan, Jumat (7/11).
“Salah satunya adalah mengenai pengembalian pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) ke daerah, mengingat Sumut merupakan penyumbang terbesar PE CPO yang total secara nasional sudah mencapai Rp 25 triliun,” tegasnya, seraya menyebutkan anggota Komisi IV yang akan hadir di antaranya Maruhal Silalahi dan Bomer Pasaribu.
Dalam pertemuan nanti, lanjutnya, mereka akan mempertanyakan sejauh mana perkembangan pembicaraan pengembalian PE CPO ke Sumut sebesar 15-20 persen. Sebab, beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan Gubernur Sumatera Utara dengan pejabat-pejabat di pusat. Pada dasarnya, katanya lagi, petani ingin Pempropsu terus memperjuangkan pengembalian PE tersebut. Misalnya, untuk pemberian benih gratis, perbaikan infrastruktur, dan menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau.
“Selain itu, banyak hal juga akan kita pertanyakan kepada pemerintah mengenai penanganan permasalahan kelapa sawit, dan solusi-solusi apa yang akan ditawarkan,” lanjutnya, seraya menyebutkan salah satunya adalah bentuk pengawasan pemerintah terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Mengingat, penetapan harga ini dikuatkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 357 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.
source: medanbisnisonline.com
*herman saleh
MedanBisnis – Medan
Meski pemerintah sudah mulai menerapkan beberapa kebijakan terkait kelapa sawit, namun upaya tersebut dinilai masih kurang. Alasannya, kondisi yang dialami pengusaha dan petani kelapa sawit saat ini sudah terlanjur jatuh ke level yang paling rendah.
Karena itu, untuk kembali menggairahkan salah satu sektor unggulan Sumatera Utara, pemerintah diharapkan mengambil langkah penyelamatan yang cepat dan langsung mengena.
“Memang beberapa kebijakan dari pemerintah sudah mulai terasa dampak positifnya. Namun di sisi lain, kondisi yang sudah parah tentu butuh langkah langsung,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjend) Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, di Medan, Rabu (5/11).
Dengan alasan itu, kata Asmar, pihak Apkasindo bersama dengan pengusaha kelapasawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat asal Sumut di Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) di Medan, Jumat (7/11).
“Salah satunya adalah mengenai pengembalian pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) ke daerah, mengingat Sumut merupakan penyumbang terbesar PE CPO yang total secara nasional sudah mencapai Rp 25 triliun,” tegasnya, seraya menyebutkan anggota Komisi IV yang akan hadir di antaranya Maruhal Silalahi dan Bomer Pasaribu.
Dalam pertemuan nanti, lanjutnya, mereka akan mempertanyakan sejauh mana perkembangan pembicaraan pengembalian PE CPO ke Sumut sebesar 15-20 persen. Sebab, beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan Gubernur Sumatera Utara dengan pejabat-pejabat di pusat. Pada dasarnya, katanya lagi, petani ingin Pempropsu terus memperjuangkan pengembalian PE tersebut. Misalnya, untuk pemberian benih gratis, perbaikan infrastruktur, dan menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau.
“Selain itu, banyak hal juga akan kita pertanyakan kepada pemerintah mengenai penanganan permasalahan kelapa sawit, dan solusi-solusi apa yang akan ditawarkan,” lanjutnya, seraya menyebutkan salah satunya adalah bentuk pengawasan pemerintah terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Mengingat, penetapan harga ini dikuatkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 357 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.
source: medanbisnisonline.com
Global financial crisis hits Indonesian horticultural products
The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 11/06/2008 10:29 AM | The Archipelago
A number of provinces are feeling the effects of the U.S.-led global economic slowdown on the marketing and export of their primary local horticultural products such as palm oil and rubber.
Riau, for example, has for the past three weeks been unable to export any crude palm oil (CPO) products because of a lack of orders from foreign importers.
Head of the Riau horticulture agency's product management and marketing division, Ferry HC Putra, said the lack of orders had caused excessive stockpiling of CPO in the province's only export gateway, Dumai.
"The storage facility in Dumai is 80 percent full," Ferry told The Jakarta Post last week.
The warehouse can hold 22,000 metric tons of CPO.
Ferry said that if the CPO was not sold soon, the province would lose revenue of nearly Rp 1 trillion a month, based on the assumption that Riau's annual CPO exports are worth Rp 11.4 trillion.
With about 1.6 million hectares of oil palm plantations, Riau contributes 30 percent of the total national export volume of 4 million metric tons of CPO a year.
Ferry said there were concerns the province's 132 CPO factories in Riau would be forced to close if the situation continued.
"This means Riau could lose investments worth Rp 47 trillion in the sector," he said.
He added that unless the stock could be sold within two months, the price of fresh oil palm fruits, or TBS as they are known locally, would also be affected.
The price drop would affect some 440,000 families who make a living from the sector.
The TBS price has already dropped significantly.
Ferry said the government should issue a regulation forcing the domestic market to absorb the abundant supply of CPO.
One way to do so would be to make mandatory the use of CPO derivatives as a substitute for imported bioethanol in the production of biofuel, Ferry said.
In West Sumatra, the sharp drop in the price of fresh oil palm fruit during the past two weeks has forced farmers to let the fruit rot on their plants.
They said harvesting would not result in any profit because any sales revenue would be the same as the cost of harvesting.
Tapri, a farmer from Taluak Embun, Ujung Gading, in West Pasaman regency, said a kilogram of fresh oil palm fruit was Rp 1,600 three months ago, but was fetching only Rp 350 by the beginning of last month.
West Sumatra Vice Governor Marlis Rahman said his administration would take necessary measures to help reduce any financial losses that oil palm farmers might suffer.
West Sumatra has 280,000 hectares of oil palm plantations, most of which are in West Pasaman, with Ujung Gading as the main production area.
The same cry over a sharp price drop has also been heard in Jambi. Alex Sinaga, a farmer from West Tanjung Jabung regency said that whereas two tons of TBS used to earn him Rp 4 million, it currently brings in only Rp 1.2 million.
"If this situation persists, it will be very hard for us to go on with the plantation," said Alex, one of some 750 families that supply the palm oil company PT Inti Indosawit Subur.
The situation is even worse for farmers who are not partnering with a company, according to the head of the Jambi provincial horticulture agency M Ali Lubis.
Jambi Governor Zulkifli Nurdin has called all oil palm factories in the province to buy the products of non-partner farmers also and to stick to the agreed price.
Meanwhile, in South Sumatra farmers and companies are feeling the pinch from a sharp drop in the price of rubber for the same reason: decreasing export orders due to the global economic crisis.
Chairman of the South Sumatra branch of the Association of Indonesian Rubber Companies (Gapkindo), Alex Kurniawan Eddy, said recently the decrease had been felt since September.
The price of SIR 20 rubber for export has fallen from more than US$2.50 per kilogram to around $2.25 per kilogram. Bokar (raw material for rubber slabs) has fallen to about Rp 12,000 per kilogram, whereas previously it was Rp 21,000.
He said the United States and other crisis-affected European countries had been the main export destinations for the province's rubber, and expressed concern the crisis would affect the export volume to these countries.
"Sales for the last quarter of this year are relatively secure. But for the first quarter of next year, we still have to wait and see," he said.
Suandi, a farmer from Talang Seleman village, Payaraman, Ogan Ilir, said his income had dropped significantly due to the sharp decrease in the prices for his produce.
The price for a kilogram of sap has fallen from Rp 11,800 to Rp 6,500.
"I keep tapping the sap because this is how I support my family," Suandi said.
Payaraman and dozens of surrounding villages form the main rubber production center in South Sumatra, known for their high-quality product.
source: thejakartapost.com
A number of provinces are feeling the effects of the U.S.-led global economic slowdown on the marketing and export of their primary local horticultural products such as palm oil and rubber.
Riau, for example, has for the past three weeks been unable to export any crude palm oil (CPO) products because of a lack of orders from foreign importers.
Head of the Riau horticulture agency's product management and marketing division, Ferry HC Putra, said the lack of orders had caused excessive stockpiling of CPO in the province's only export gateway, Dumai.
"The storage facility in Dumai is 80 percent full," Ferry told The Jakarta Post last week.
The warehouse can hold 22,000 metric tons of CPO.
Ferry said that if the CPO was not sold soon, the province would lose revenue of nearly Rp 1 trillion a month, based on the assumption that Riau's annual CPO exports are worth Rp 11.4 trillion.
With about 1.6 million hectares of oil palm plantations, Riau contributes 30 percent of the total national export volume of 4 million metric tons of CPO a year.
Ferry said there were concerns the province's 132 CPO factories in Riau would be forced to close if the situation continued.
"This means Riau could lose investments worth Rp 47 trillion in the sector," he said.
He added that unless the stock could be sold within two months, the price of fresh oil palm fruits, or TBS as they are known locally, would also be affected.
The price drop would affect some 440,000 families who make a living from the sector.
The TBS price has already dropped significantly.
Ferry said the government should issue a regulation forcing the domestic market to absorb the abundant supply of CPO.
One way to do so would be to make mandatory the use of CPO derivatives as a substitute for imported bioethanol in the production of biofuel, Ferry said.
In West Sumatra, the sharp drop in the price of fresh oil palm fruit during the past two weeks has forced farmers to let the fruit rot on their plants.
They said harvesting would not result in any profit because any sales revenue would be the same as the cost of harvesting.
Tapri, a farmer from Taluak Embun, Ujung Gading, in West Pasaman regency, said a kilogram of fresh oil palm fruit was Rp 1,600 three months ago, but was fetching only Rp 350 by the beginning of last month.
West Sumatra Vice Governor Marlis Rahman said his administration would take necessary measures to help reduce any financial losses that oil palm farmers might suffer.
West Sumatra has 280,000 hectares of oil palm plantations, most of which are in West Pasaman, with Ujung Gading as the main production area.
The same cry over a sharp price drop has also been heard in Jambi. Alex Sinaga, a farmer from West Tanjung Jabung regency said that whereas two tons of TBS used to earn him Rp 4 million, it currently brings in only Rp 1.2 million.
"If this situation persists, it will be very hard for us to go on with the plantation," said Alex, one of some 750 families that supply the palm oil company PT Inti Indosawit Subur.
The situation is even worse for farmers who are not partnering with a company, according to the head of the Jambi provincial horticulture agency M Ali Lubis.
Jambi Governor Zulkifli Nurdin has called all oil palm factories in the province to buy the products of non-partner farmers also and to stick to the agreed price.
Meanwhile, in South Sumatra farmers and companies are feeling the pinch from a sharp drop in the price of rubber for the same reason: decreasing export orders due to the global economic crisis.
Chairman of the South Sumatra branch of the Association of Indonesian Rubber Companies (Gapkindo), Alex Kurniawan Eddy, said recently the decrease had been felt since September.
The price of SIR 20 rubber for export has fallen from more than US$2.50 per kilogram to around $2.25 per kilogram. Bokar (raw material for rubber slabs) has fallen to about Rp 12,000 per kilogram, whereas previously it was Rp 21,000.
He said the United States and other crisis-affected European countries had been the main export destinations for the province's rubber, and expressed concern the crisis would affect the export volume to these countries.
"Sales for the last quarter of this year are relatively secure. But for the first quarter of next year, we still have to wait and see," he said.
Suandi, a farmer from Talang Seleman village, Payaraman, Ogan Ilir, said his income had dropped significantly due to the sharp decrease in the prices for his produce.
The price for a kilogram of sap has fallen from Rp 11,800 to Rp 6,500.
"I keep tapping the sap because this is how I support my family," Suandi said.
Payaraman and dozens of surrounding villages form the main rubber production center in South Sumatra, known for their high-quality product.
source: thejakartapost.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
