Senin, 27 Oktober 2008
KUALA LUMPUR (Suara Karya): Pemerintah Malaysia sedang mencari formulasi untuk melindungi pendapatan petani, minimal 1000 ringgit (Rp2,7 juta) per bulan, setelah jatuhnya harga kelapa sawit dan karet di pasar internasional.
Wakil PM Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, sebuah tim kecil akan mengadakan pembicaraan tentang jatuhnya harga kelapa sawit dan karet di pasar internasional belakangan ini yang membuat pendapatan negara, petani kelapa sawit dan karet anjlok, demikian harian Utusan Malaysia, Minggu.
Salah satu topik pembahasan adalah mengadakan pertemuan dengan negara-negara produsen karet untuk menstabilkan harga kepala sawit dan karet.
Najib mengatakan, pemerintah akan memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan petani kelapa sawit dan karet tidak akan di bawah 1.000 ringgit (Rp 2,7 juta) per bulan akibat penurunan harga kelapa sawit di dunia.
Harga sawit dunia ini turun ke level terendah yakni 370 ringgit (Rp 1 juta) per ton dibandingkan 454 (Rp 1,2 juta) ringgit per ton pada 27 September 2008.
Sebelumnya, harga sawit bahkan mencapai 863 ringgit hingga 900 ringgit per ton. Saat itu, pendapatan petani kelapa sawit rata-rata mencapai 3.000 hingga 4.000 ringgit (Rp 8,1 - 10,8 juta) per bulan.
Sementara itu, Najib juga mengatakan pemerintahnya akan menyuntuk dana sedikitnya 1,4 miliar dolar AS ke pasar saham dan menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi 2009 di tengah semakin memburuknya krisis finansial global.
Dia mengatakan mengatakan bahwa pemerintah mungkin meninjau kembali prediksi defisit fiskal 2009 dan 2008 serta dukungan pada proyek-proyek manufaktur dengan membatasi dampak multiplier ekonomi untuk tahun tersebut guna melindungi dampak krisis ekonomi.
Dalam pidatonya pada sebuah konferensi di Kuala Lumpur, Najib mengatakan bahwa pemerintah akan melipat duakan ukuran perusahaan investasi milik pemerintah Valuaecaap Sd.Bhd., yang didirikan pada 2003 untuk investasi dalam under-valued, tetapi saham-sahamnya secara fondamental kuat.
"Memberikan berbagai kesempatan saat ini untuk nilai investasi, saya akan dengan senang mengumumkan bahwa pemerintah akan menyediakan dana tambahan lima miliar ringgit (1,4 miliar dolar) dua kali lipat dari Valuecap menjadi 10 miliar ringgit," katanya.
Kaladher Govindan, pimpinan riset pada pialang lokal TA Securities mengatakan langkah tersebut "merupakan dorongan positif terhadap pasar saham," yang mengalami penurunan hingga 37 persen tahun ini.
Najib, yang ditetapkan sebagai pengganti perdana menteri pada Maret mendatang mengatakan revisi yang cenderung turun untuk pertumbuhan 2009 dari 5,4 persen dan respon kebijakan pemerintah secara rinci akan diumumkan di parlemen pada 4 November mendatang. (AP/Kentos)
source: suarakarya-online.com
Sunday, October 26, 2008
Petani Kelapa Sawit Semakin Terpuruk
Senin, 27 Oktober 2008 01:33 WIB
Padang, Kompas - Hidup petani semakin terpuruk karena rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit. Hingga Minggu (26/10), kelapa sawit milik petani sawit di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat, Sumatera Barat, hanya dihargai Rp 500 per kilogram.
Kepala Jorong (dusun) Bunga Tanjung, Kanagarian Air Bangis, Pasaman Barat, Syafril, mengatakan, akibat penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit, sebagian petani sawit di wilayahnya kesulitan mengembalikan kredit pupuk. Itu terjadi karena pendapatan dari sawit merosot.
”Para petani umumnya mengambil kredit pupuk dari koperasi. Besaran kredit antara Rp 1 juta- Rp 3 juta. Kredit diangsur selama dua tahun. Saat harga sawit masih tinggi, biasanya petani tidak kesulitan membayar kredit. Ketika harga sawit anjlok seperti sekarang, pembayaran kredit sering menunggak,” ujar Syafril.
Akibat tertunggaknya kredit, petani juga tidak bisa mengambil pupuk untuk menyuburkan tanaman sawit. Sebagian besar tanaman sawit dibiarkan begitu saja dengan hasil seadanya.
Syafril mengatakan, harga TBS sawit di tingkat petani masih Rp 500 per kg. Namun, pengeluaran ongkos panen membuat hasil bersih yang terima petani hanya Rp 150 per kg.
”Dari Rp 500 per kg harga TBS, petani masih harus mengeluarkan ongkos ambil dan biaya melangsir sawit sampai ke tempat pengepul. Untuk membayar ongkos-ongkos, petani di jorong ini harus mengeluarkan uang sampai Rp 350 per kg. Jadi, hasil yang dinikmati petani hanya Rp 150 per kg,” kata Syafril.
Harga ini, menurut Syafril, sudah berlaku sejak lima hari lalu. Sebelumnya harga TBS sawit hanya Rp 350 per kg. Ketika harga sawit Rp 350 per kg, banyak petani yang tidak memanen karena harganya tidak cocok dengan upah yang harus dikeluarkan.
Di Kecamatan Tanjung Mutiara, Agam, harga sawit di tingkat petani Rp 300 per kg. Pendapatan petani itu masih dikurangi biaya memanen TBS Rp 100 per kg.
Para pedagang pengepul sawit mengaku tidak bisa meningkatkan harga beli di petani karena rendahnya harga yang ditawarkan pabrik. Sebagai dampak anjloknya harga sawit, produksi sawit petani juga berkurang drastis, karena sebagian besar petani tak sanggup membeli pupuk. (art)
source: kompas.com
Padang, Kompas - Hidup petani semakin terpuruk karena rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit. Hingga Minggu (26/10), kelapa sawit milik petani sawit di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat, Sumatera Barat, hanya dihargai Rp 500 per kilogram.
Kepala Jorong (dusun) Bunga Tanjung, Kanagarian Air Bangis, Pasaman Barat, Syafril, mengatakan, akibat penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit, sebagian petani sawit di wilayahnya kesulitan mengembalikan kredit pupuk. Itu terjadi karena pendapatan dari sawit merosot.
”Para petani umumnya mengambil kredit pupuk dari koperasi. Besaran kredit antara Rp 1 juta- Rp 3 juta. Kredit diangsur selama dua tahun. Saat harga sawit masih tinggi, biasanya petani tidak kesulitan membayar kredit. Ketika harga sawit anjlok seperti sekarang, pembayaran kredit sering menunggak,” ujar Syafril.
Akibat tertunggaknya kredit, petani juga tidak bisa mengambil pupuk untuk menyuburkan tanaman sawit. Sebagian besar tanaman sawit dibiarkan begitu saja dengan hasil seadanya.
Syafril mengatakan, harga TBS sawit di tingkat petani masih Rp 500 per kg. Namun, pengeluaran ongkos panen membuat hasil bersih yang terima petani hanya Rp 150 per kg.
”Dari Rp 500 per kg harga TBS, petani masih harus mengeluarkan ongkos ambil dan biaya melangsir sawit sampai ke tempat pengepul. Untuk membayar ongkos-ongkos, petani di jorong ini harus mengeluarkan uang sampai Rp 350 per kg. Jadi, hasil yang dinikmati petani hanya Rp 150 per kg,” kata Syafril.
Harga ini, menurut Syafril, sudah berlaku sejak lima hari lalu. Sebelumnya harga TBS sawit hanya Rp 350 per kg. Ketika harga sawit Rp 350 per kg, banyak petani yang tidak memanen karena harganya tidak cocok dengan upah yang harus dikeluarkan.
Di Kecamatan Tanjung Mutiara, Agam, harga sawit di tingkat petani Rp 300 per kg. Pendapatan petani itu masih dikurangi biaya memanen TBS Rp 100 per kg.
Para pedagang pengepul sawit mengaku tidak bisa meningkatkan harga beli di petani karena rendahnya harga yang ditawarkan pabrik. Sebagai dampak anjloknya harga sawit, produksi sawit petani juga berkurang drastis, karena sebagian besar petani tak sanggup membeli pupuk. (art)
source: kompas.com
Harga CPO Anjlok, Revitalisasi Kelapa Sawit Jalan Terus
Minggu, 26 Oktober 2008 23:21 WIBPALEMBANG, MINGGU - Revitalisasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan terus dilakukan oleh perusahaan perkebunan, meskipun harga minyak sawit mentah (CPO) masih anjlok. Pengusaha meyakini krisis keuangan global segera berakhir sehingga mereka tetap meneruskan program revitalisasi tanaman.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Syamuil Chatib, Minggu (26/10) mengungkapkan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, anjloknya harga CPO belum mempengaruhi kinerja perusahaan perkebunan.
"Para pengusaha masih optimistis harga CPO akan kembali normal. Oleh sebab itu pengusaha tetap melakukan revitalisasi, kalau sekarang memang mereka rugi," kata Syamuil.
Syamuil mengatakan, harga CPO di pasar dunia sekarang jatuh dari 1.000 dollar AS per ton menjadi 700 dollar AS per ton. Namun, para pengusaha tetap melakukan investasi karena kebutuhan CPO dunia sebanyak 25 persen dipenuhi dari kelapa sawit.
Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel Sumarjono Saragih, mengungkapkan, pabrik CPO di Sumsel yang jumlahnya 45 perusahaan mengalami penurunan penjualan sekitar 20-30 persen. Tangki penyimpanan CPO di setiap pabrik rata-rata juga sudah penuh.
"Kalau kondisi masih seperti ini, tiga bulan lagi pabrik-pabrik CPO ti dak sanggup lagi berproduksi. Selain itu pabrik tidak punya lagi tangki penampung CPO," kata Sumarjono.
Wisnu Aji Dewabrata
source: kompas.com
Saturday, October 25, 2008
Presiden Ajak Masyarakat Perkuat Ekonomi Domestik
25 Oktober 2008 23:57 WIB
BEIJING--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak eluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperkuat potensi ekonomi domestik sehingga apabila terjadi kelesuan ekonomi global perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh. "Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat potensi ekonomi domestik, jangan lagi terlalu bergantung pada ekspor," kata Presiden Yudhoyono saat konferensi pers ketika menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-7, di Beijing, Sabtu (25/10).
Hadir dalam jumpa pers tersebut Menkopolhukam Widodo AS, Sekab Sudi Silalahi, Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari Elka Pangestu, Menkes Siti Fadilla Supari, Meneg LH Rachmat Witoelar, dan Meneg BUMN Sofyan Djalil. Presiden mengatakan, sesungguhnya potensi perekonomian nasional sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti minyak, gas, pertambangan, hasil hutan, serta kelapa sawit.
"Kita memiliki penduduk yang sangat besar dan daerah-daerah juga bisa melakukan kegiatan perekonomian lokal. Jadi sesungguhnya Indonesia punya kekuatan ekonomi domestik yang baik," kata Presiden. Apabila pertemuan antara produksi dan konsumsi serta kebutuhan dan pasokan bisa baik dan didukung oleh strategi dan manajemen yang baik, kata Presiden, tentunya perekonomian dalam negeri akan bisa berjalan sangat baik.
Presiden menyebutkan produk herbal dan jamu-jamuan sesungguhnya memiliki potensi dan sumber ekonomi yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi domestik yang sangat kuat. "Jadi intinya adalah ketika dunia mengalami krisis dan ada gonjang-ganjing, kita masih bisa hidup dengan kekuatan ekonomi domestik kita sendiri," kata Presiden Yudhoyono. Penguatan ekonomi domestik, katanya, perlu dilakukan supaya perekonomian lokal tidak terlalu rentan dalam mengatasi krisis perekonomian global, seperti yang sekarang sedang dialami yaitu krisis keuangan global.
"Ekspor tetap perlu tapi penguatan ekonomi domestik sangatlah penting dan itu tentunya merupakan peluang bagi kita, manakala ada gejolak kita sudah ada satu pengamanan di dalam negeri," kata Presiden. (Ant/OL-01)
source: mediaindonesia.com
BEIJING--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak eluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperkuat potensi ekonomi domestik sehingga apabila terjadi kelesuan ekonomi global perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh. "Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat potensi ekonomi domestik, jangan lagi terlalu bergantung pada ekspor," kata Presiden Yudhoyono saat konferensi pers ketika menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-7, di Beijing, Sabtu (25/10).
Hadir dalam jumpa pers tersebut Menkopolhukam Widodo AS, Sekab Sudi Silalahi, Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari Elka Pangestu, Menkes Siti Fadilla Supari, Meneg LH Rachmat Witoelar, dan Meneg BUMN Sofyan Djalil. Presiden mengatakan, sesungguhnya potensi perekonomian nasional sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti minyak, gas, pertambangan, hasil hutan, serta kelapa sawit.
"Kita memiliki penduduk yang sangat besar dan daerah-daerah juga bisa melakukan kegiatan perekonomian lokal. Jadi sesungguhnya Indonesia punya kekuatan ekonomi domestik yang baik," kata Presiden. Apabila pertemuan antara produksi dan konsumsi serta kebutuhan dan pasokan bisa baik dan didukung oleh strategi dan manajemen yang baik, kata Presiden, tentunya perekonomian dalam negeri akan bisa berjalan sangat baik.
Presiden menyebutkan produk herbal dan jamu-jamuan sesungguhnya memiliki potensi dan sumber ekonomi yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi domestik yang sangat kuat. "Jadi intinya adalah ketika dunia mengalami krisis dan ada gonjang-ganjing, kita masih bisa hidup dengan kekuatan ekonomi domestik kita sendiri," kata Presiden Yudhoyono. Penguatan ekonomi domestik, katanya, perlu dilakukan supaya perekonomian lokal tidak terlalu rentan dalam mengatasi krisis perekonomian global, seperti yang sekarang sedang dialami yaitu krisis keuangan global.
"Ekspor tetap perlu tapi penguatan ekonomi domestik sangatlah penting dan itu tentunya merupakan peluang bagi kita, manakala ada gejolak kita sudah ada satu pengamanan di dalam negeri," kata Presiden. (Ant/OL-01)
source: mediaindonesia.com
Darmin tagih pajak perkebunan sawit
Sabtu, 25 Oktober 2008 14:17
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan terus menagih tunggakan pembayaran pajak beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batu bara. Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan dalam kasus ini Ditjen Pajak telah memberi tenggat pembayaran kepada perusahaan hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.
"Harus bayar, kalau tidak bayar kami punya kewenangan untuk melakukan penagihan dengan cara lain sesuai dengan UU," tegas dia, kemarin.
Darmin mengatakan dari setiap perusahaan tersebut, besaran pembayaran tunggakan pajaknya variatif. "Ada yang sudah 80% atau 85%, ada yang baru 50% atau 55%, jadi macam-macam besarannya."
Dalam kasus ini, setidaknya ada 20 perusahaan kelapa sawit dan tiga perusahaan baru bara yang nilai tunggakan pajaknya mencapai Rp6 triliun.
Untuk sektor properti Ditjen Pajak dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap akan memfokuskan penyelidikan pembayaran pajak perusahaan jasa konstruksi dan realestat.
"Prinsipnya kalau di atas banchmark tidak akan diperiksa. Buat apa kalo sudah bayar pajak [diperiksa]. Kalau di bawah, baru diperiksa."
Namun begitu, Darmin mengungkapkan pemeriksaan pembayaran pajak sektor properti tersebut belum dilaksanakan karena antara Ditjen Pajak dan BPKP belum mengadakan pertemuan membahas mengenai teknis pelaksanaannya.
Konsultan pajak ATS Consulting Hendra Wijana mengatakan Ditjen Pajak pada prinsipnya boleh melakukan pemeriksaan atau penyelidikan pembayaran pajak atas sektor-sektor tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan secara adil.
"Sektor konstruksi misalnya, Ditjen Pajak harus terbuka penetapan 3% dari omzet itu dari mana? Patokan itu Jcan justru menyulitkan perusahaan konstruksi baru karena masih dibebani biaya penyusut-an,"jelasnya.
Menurut Hendra, faktor booming biasanya menjadi salah satu pertimbangan bagi Ditjen Pajak untuk memfokuskan pemeriksaan terhadap sektor-sektor tertentu.
Sumber : Bisnis Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan terus menagih tunggakan pembayaran pajak beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batu bara. Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan dalam kasus ini Ditjen Pajak telah memberi tenggat pembayaran kepada perusahaan hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.
"Harus bayar, kalau tidak bayar kami punya kewenangan untuk melakukan penagihan dengan cara lain sesuai dengan UU," tegas dia, kemarin.
Darmin mengatakan dari setiap perusahaan tersebut, besaran pembayaran tunggakan pajaknya variatif. "Ada yang sudah 80% atau 85%, ada yang baru 50% atau 55%, jadi macam-macam besarannya."
Dalam kasus ini, setidaknya ada 20 perusahaan kelapa sawit dan tiga perusahaan baru bara yang nilai tunggakan pajaknya mencapai Rp6 triliun.
Untuk sektor properti Ditjen Pajak dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap akan memfokuskan penyelidikan pembayaran pajak perusahaan jasa konstruksi dan realestat.
"Prinsipnya kalau di atas banchmark tidak akan diperiksa. Buat apa kalo sudah bayar pajak [diperiksa]. Kalau di bawah, baru diperiksa."
Namun begitu, Darmin mengungkapkan pemeriksaan pembayaran pajak sektor properti tersebut belum dilaksanakan karena antara Ditjen Pajak dan BPKP belum mengadakan pertemuan membahas mengenai teknis pelaksanaannya.
Konsultan pajak ATS Consulting Hendra Wijana mengatakan Ditjen Pajak pada prinsipnya boleh melakukan pemeriksaan atau penyelidikan pembayaran pajak atas sektor-sektor tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan secara adil.
"Sektor konstruksi misalnya, Ditjen Pajak harus terbuka penetapan 3% dari omzet itu dari mana? Patokan itu Jcan justru menyulitkan perusahaan konstruksi baru karena masih dibebani biaya penyusut-an,"jelasnya.
Menurut Hendra, faktor booming biasanya menjadi salah satu pertimbangan bagi Ditjen Pajak untuk memfokuskan pemeriksaan terhadap sektor-sektor tertentu.
Sumber : Bisnis Indonesia
Transaksi Trade Expo RI 2008 Hanya USD77,5 Jt
Sabtu, 25 Oktober 2008 - 16:38 wib
Widi Agustian - Okezone
JAKARTA - Nilai transaksi Trade Expo (TEI) 2008, hanya mencapai USD77,59 juta. Jumlah itu di bawah target yang ditetapkan USD220 juta."Memang baru USD77,59 juta. Tapi transaksi fixed baru terlaksana baru Jumat dan Sabtu ini. Sehingga tidak semua jumlah ini transaksi terselesaikan dan tercatat," ujar Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Bachrul Chairi, di Jixpo Hall D, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (25/2008). Dia menjelaskan, ada 30 jenis produk yang dimintai oleh buyer internasional. Di antaranya, yakni furniture yang telah mencatatkan nilai transaksi 25 juta (32,3 persen), kertas dengan nilai transkasi 10 juta (12,8 persen), tambang USD7,3 juta (9,4 persen), minyak kelapa sawit sebesar USD6 juta (7,7 persen), kerajinan tangan USD5,8 juta (7,4 persen).
Dari 117 negara yang menghadiri terdapat 20 negara utama yang aktif melakukan pembelian. Walaupun demikian, hanya empat negara yang berasal dari negara tradisional. Negara tradisional adalah pangsa pasar utama Indonesia.
Keempat negara itu, yakni Jepang yang telah mencatatkan transaksi sebesar USD5 juta, Jerman USD1,6 juta, Spanyol USD1,3 juta, dan Australia USD1,3 juta. Beberapa di antaranya juga terdapat negara nontradisional, yakni Afganistan mencatatkan USD7,8 juta dan Ukraina USD1,6 juta."Besarnya jumlah transkasi bisnis dan pembeli dari negara nontradisonal mencerminkan mulai berjalannya diversifikasi pasar," pungkasnya. (rhs)
source: okezone.com
Friday, October 24, 2008
PE Sawit November Dipangkas Jadi 2,5%
23/10/2008 15:45:31 WIB
Oleh Nur Afni Fiazia dan Andryanto S
JAKARTA, Investor DailyPemerintah akhirnya menurunkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari 7,5% pada Oktober menjadi 2,5% pada November mendatang. Penurunan PE itu mengacu pada patokan harga CPO di pasar internasional selama 20 September-19 Oktober yang berkisar antara US$ 650-550/ton.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti menjelaskan, pemerintah menetapkan PE CPO untuk bulan depan hanya 2,5%. “Memang segitu. Pengesahannya masih menunggu surat keputusan Menteri Perdagangan,” katanya saat dikonfirmasi Investor Daily di Jakarta, Rabu (22/10).
Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengakui, pemerintah akan menurunkan PE CPO sesuai dengan harga rata-rata di pasar internasional sebulan sebelumnya. “Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, kalau harga CPO di bawah US$ 550/ton, PE yang berlaku 0%. Bulan dengan PE tergantung harga bulan sebelumnya,” tuturnya.
Penetapan PE CPO 2,5% untuk November itu diambil dalam rapat koordinasi interdep yang dihadiri perwakilan dari kantor Menko Perekonomian, Departemen Perdagangan, Tim Tarif Departemen Keuangan, dan asosiasi industri terkait. Meski tidak sesuai dengan usulan pengusaha CPO yang menghendaki PE 0%, pemerintah menilai pajak yang ditetapkan untuk bulan depan itu mampu mengimbangi kemerosotan harga komoditas tersebut di pasar internasional.
Mendag menerangkan, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema PE CPO. Revisi kebijakan tersebut akan diteken sebelum akhir tahun ini. “Sudah ada hitung-hitungannya. Kebijakan itu tidak akan menunggu sampai 2009, karena kalau tahun depan itu kelamaan kali,” tuturnya sambil tertawa.
Selain mengubah skema penetapan PE CPO, lanjut dia, pemerintah akan mengantisipasi penurunan ekspor CPO dengan pemberlakuan kewajiban (mandatori) penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang berbasis minyak sawit dari sekitar 1% pada 2009 menjadi 5% pada 2010. “Ini juga sedang dikaji,” paparnya.
Pengaruh Makin Kecil
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Akhmaludin Hasibuan menjelaskan, berdasarkan hitungan Gapki, harga rata-rata (trigger price) CPO di pasar internasional sebulan terakhir berada di kisaran US$ 645,9/ton. Sedangkan harga patokan ekspor (HPE) CPO untuk November sekitar US$ 572/ton. “Karen itu, kami mendapat info PE CPO November ditetapkan 2,5%,” tuturnya.
Ketua Harian Gapki Derom Bangun menilai, dengan penetapan PE CPO sebesar 2,5% untuk bulan depan, setiap ekspor komoditas tersebut dibebankan pajak sekitar US$ 14,3/ton atau Rp 140/kg. Dengan demikian, harga CPO dalam negeri akan turun Rp 14/kg, sedangkan harga tandan buah segar (TBS) lokal turun Rp 28/kg. “Pengaruh PE 2,5% menjadi kecil,” ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, penurunan harga CPO yang terus terjadi makin menyulitkan pengusaha dan petani lokal. Karena itu, Gapki tetap mengusulkan pemerintah membebaskan PE CPO untuk sementara. “Jika PE dibebaskan sementara, harga TBS lokal bisa naik Rp 28/kg,” paparnya.
Namun, pemerintah tetap keberatan jika PE CPO dibebaskan untuk sementara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang juga Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menerangkan, pemerintah tidak menghendaki PE CPO dibebaskan karena dapat berpotensi mempengaruhi harga produk turunannya, termasuk minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat. "Jangan sampai policy pemerintah mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Kalau PE nol persen jangan-jangan akan diekspor semua," ucapnya, Senin (20/10). Menurut dia, jika PE CPO dibebaskan, harga minyak goreng berpotensi tidak terkendali. Kondisi itu justru dihindari pemerintah. "Jadi harus ada instrumen pengamanan (safeguard)," ujarnya.
Anggito menilai, pemberlakuan PE bukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi guna menjamin kebutuhan dalam negeri dan memanfaatkan windfall profit. Apalagi mengingat harga CPO di pasar internasional dalam dua tahun terakhir naik tajam. "Jika sekarang harga CPO turun, pemerintah juga secara bertahap menurunkan PE," tuturnya. ***
Source: investorindonesia.com
Oleh Nur Afni Fiazia dan Andryanto S
JAKARTA, Investor DailyPemerintah akhirnya menurunkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari 7,5% pada Oktober menjadi 2,5% pada November mendatang. Penurunan PE itu mengacu pada patokan harga CPO di pasar internasional selama 20 September-19 Oktober yang berkisar antara US$ 650-550/ton.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti menjelaskan, pemerintah menetapkan PE CPO untuk bulan depan hanya 2,5%. “Memang segitu. Pengesahannya masih menunggu surat keputusan Menteri Perdagangan,” katanya saat dikonfirmasi Investor Daily di Jakarta, Rabu (22/10).
Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengakui, pemerintah akan menurunkan PE CPO sesuai dengan harga rata-rata di pasar internasional sebulan sebelumnya. “Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, kalau harga CPO di bawah US$ 550/ton, PE yang berlaku 0%. Bulan dengan PE tergantung harga bulan sebelumnya,” tuturnya.
Penetapan PE CPO 2,5% untuk November itu diambil dalam rapat koordinasi interdep yang dihadiri perwakilan dari kantor Menko Perekonomian, Departemen Perdagangan, Tim Tarif Departemen Keuangan, dan asosiasi industri terkait. Meski tidak sesuai dengan usulan pengusaha CPO yang menghendaki PE 0%, pemerintah menilai pajak yang ditetapkan untuk bulan depan itu mampu mengimbangi kemerosotan harga komoditas tersebut di pasar internasional.
Mendag menerangkan, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema PE CPO. Revisi kebijakan tersebut akan diteken sebelum akhir tahun ini. “Sudah ada hitung-hitungannya. Kebijakan itu tidak akan menunggu sampai 2009, karena kalau tahun depan itu kelamaan kali,” tuturnya sambil tertawa.
Selain mengubah skema penetapan PE CPO, lanjut dia, pemerintah akan mengantisipasi penurunan ekspor CPO dengan pemberlakuan kewajiban (mandatori) penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang berbasis minyak sawit dari sekitar 1% pada 2009 menjadi 5% pada 2010. “Ini juga sedang dikaji,” paparnya.
Pengaruh Makin Kecil
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Akhmaludin Hasibuan menjelaskan, berdasarkan hitungan Gapki, harga rata-rata (trigger price) CPO di pasar internasional sebulan terakhir berada di kisaran US$ 645,9/ton. Sedangkan harga patokan ekspor (HPE) CPO untuk November sekitar US$ 572/ton. “Karen itu, kami mendapat info PE CPO November ditetapkan 2,5%,” tuturnya.
Ketua Harian Gapki Derom Bangun menilai, dengan penetapan PE CPO sebesar 2,5% untuk bulan depan, setiap ekspor komoditas tersebut dibebankan pajak sekitar US$ 14,3/ton atau Rp 140/kg. Dengan demikian, harga CPO dalam negeri akan turun Rp 14/kg, sedangkan harga tandan buah segar (TBS) lokal turun Rp 28/kg. “Pengaruh PE 2,5% menjadi kecil,” ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, penurunan harga CPO yang terus terjadi makin menyulitkan pengusaha dan petani lokal. Karena itu, Gapki tetap mengusulkan pemerintah membebaskan PE CPO untuk sementara. “Jika PE dibebaskan sementara, harga TBS lokal bisa naik Rp 28/kg,” paparnya.
Namun, pemerintah tetap keberatan jika PE CPO dibebaskan untuk sementara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang juga Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menerangkan, pemerintah tidak menghendaki PE CPO dibebaskan karena dapat berpotensi mempengaruhi harga produk turunannya, termasuk minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat. "Jangan sampai policy pemerintah mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Kalau PE nol persen jangan-jangan akan diekspor semua," ucapnya, Senin (20/10). Menurut dia, jika PE CPO dibebaskan, harga minyak goreng berpotensi tidak terkendali. Kondisi itu justru dihindari pemerintah. "Jadi harus ada instrumen pengamanan (safeguard)," ujarnya.
Anggito menilai, pemberlakuan PE bukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi guna menjamin kebutuhan dalam negeri dan memanfaatkan windfall profit. Apalagi mengingat harga CPO di pasar internasional dalam dua tahun terakhir naik tajam. "Jika sekarang harga CPO turun, pemerintah juga secara bertahap menurunkan PE," tuturnya. ***
Source: investorindonesia.com
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
