Rabu, 29/10/2008 08:44 WIB
Suhendra - detikFinance
Jakarta - Volume ekspor sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bakal melonjak setelah pemerintah mengumumkan paket kebijakan stabilitas ekonomi yang salah satunya adalah menurunkan pajak ekspor (PE) CPO menjadi 0% yang efektif berlaku per 1 November 2008. Volume ekspor CPO bulanan selama ini hanya di kisaran 700.000 ton per bulan, setelah harga CPO turun drastis 2 bulan terakakhir. Dengan kebijakan tersebut dipastikan akan mendongkrak volume ekspor hingga 1 juta ton pada bulan November 2008.
PE CPO sebelumnya pada bulan Oktober ditetapkan 7,5%, dan sebelum pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ini, Departemen Perdagangan sempat menetapkan PE bulan November sebesar 2,5%.
"Adanya PE 0% pasti disambut positif oleh petani, ini bukti ada pembelaan pemerintah, terhadap pengusaha dan petani tetapi karena harga sawit sudah parah maka tidak terlalu besar dampaknya tetapi secara psikologis dan politis itu baik terhadap respons keluhan petani dan pelaku usaha," kata Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun saat dihubungi detikFinance, Rabu (29/10/2008).Menurut Derom, penetapan PE 0% akan berdampak positif terhadap penetrasi ekspor CPO Indonesia ke berbagai negara seperti India dan China sehingga diperkirakan bisa meningkat.
"Biasanya mengekspor 1 juta ton per bulan, kalau harga US$ 1.000 maka bisa US$ 1 miliar nilai ekspornya, dengan harga sekarang dan volume hanya 700.000 ton per bulan paling US$ 300 jutaan. Mungkin volume di November bisa meningkat menjadi 1 juta ton," katanya.(hen/ir)
source: detik.com
Tuesday, October 28, 2008
Biofuel: Peluang atau Angan-angan (3)
Rabu, 29-10-2008
*Bersihar Lubis
SYAHDAN, Indonesia sudah punya master plan pengembangan biofuel, baik tentang lahan, infrastruktur, pabrik, marketing, maupun dana. Biofuel terdiri dari biodiesel dari kelapa sawit dan jarak pagar serta bioetanol dari singkong atau tebu.
Angan-angannya, pada 2010 porsi substitusi biofuel mencapai 10 persen konsumsi BBM. Targetnya, pada 2010 sudah berdiri 11 pabrik biofuel di lahan 6 juta hektare. Dana dari hulu ke hilir, sekitar Rp 200 triliun. Di hulu, dengan asumsi US$ 1 miliar per hektar diprediksi perlu dana Rp 53 triliun. Di hilir, terutama pabrik, perlu Rp 150 triliun.Sebetulnya, oke-oke sajalah, asalkan jangan terulang lagi sikap “tambal sulam.
”Tatkala harga minyak mentah membubung, kita menengok lagi biofuel. Tapi jika berfluktuasi menurun, dilupakan lagi.Patut dicatat bahwa hingga Maret 2008 lalu, ternyata dari 70 calon investor masih banyak yang belum merealisasikannya karena tidak adanya kepastian pasar domestik (Pertamina menurunkannya dari 5% menjadi 1% saja).
Setidaknya, Begitulah yang diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Biofuel Indonsia (Aprobi) Paulus Cakrawan kepada pers. Jangan sampai terjadi pula miss koordinasi antarinstansi, suatu penyakit egosektoral yang belum sembuh. Memang, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2006, disebutkan selain bupati dan gubernur, 13 menteri, seperti Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan terlibat langsung. Menko Perekonomian sebagai komandonya pula.
Koordinasi menjadi penting, untuk menjaga jangan gara-gara kelak ada harapan besar dari pasar, dan akan men-drive harga nabati, kemudian memunculkan ancaman berupa terjadinya kompetisi lahan. Yang tadinya untuk pangan disedot ke bionabati untuk menghasilkan bio energi.
Mestilah ditemukan harmoni yang proporsional antara bionabati dan bioenergi. Untuk itu, jangan terlalu all out di energi dan mengakibatkan sektor pangan terancam. Ketahanan pangan (food security) harus berimbang dengan bioenergi/energy security/ketahanan energi. Jangan sampai ada rebutan lahan, dan kanibalisasi, sehingga diperlukan adanya regulasi dari pemerintah.Sangat pradoks jika pabrik bioethanol marak, tetapi kebun sawit tidak bertambah. Setelah bahan baku siap di berbagai perkebunan, barulah pabrik bioethanol dibangun. Jangan sebaliknya. Bisa-bisa energi melahap pangan.
Paling penting, peran pekebun jangan diabaikan. Fakta berbicara, bahwa perkebunan swasta dan BUMN pada 2000 hanya 3,4 juta hektare dari total area 11,7 juta hektare. Dari jumlah itu, 70 persen adalah perkebunan kelapa sawit swasta menengah dan kecil, yang tumbuh cepat karena subsidi bunga, seperti juga petani karet. Mereka sabar menunggu lima sebelum karet disadap, karena berkebun bagi mereka sudah menjadi kultur.Jika sehektare kebun karet dihargai Rp 10 juta, investasi petani mencapai Rp 37 triliun. Berapa nilai 7,5 juta hektare sawah, kebun kopi, teh, dan yang lain, yang sebagian besar investasi rakyat? Petani adalah investor sejati. Hasil ekspor perkebunan rakyat US$ 5 miliar setahun.
Padahal, dividen dan pajak PTPN I-XIV setahun, kurang dari Rp 1 triliun. Kita terkenang tuan Douwes Dekker alias Multatuli. Penulis roman “Max Havelaar” itu memprotes tanaman paksa ala kolonial Belanda, dan Ratu Belanda mengabulkannya. “Katakan kepada saya, bukankah si petani miskin, bukankah padi menguning seringkali untuk memberi makan orang yang tidak menanamnya?” kata Dekker saat berpidato menjadi Asisten Residen di Lebak, Banten. (Habis)*Wartawan MedanBisnis
source: medanbisnisonline
*Bersihar Lubis
SYAHDAN, Indonesia sudah punya master plan pengembangan biofuel, baik tentang lahan, infrastruktur, pabrik, marketing, maupun dana. Biofuel terdiri dari biodiesel dari kelapa sawit dan jarak pagar serta bioetanol dari singkong atau tebu.
Angan-angannya, pada 2010 porsi substitusi biofuel mencapai 10 persen konsumsi BBM. Targetnya, pada 2010 sudah berdiri 11 pabrik biofuel di lahan 6 juta hektare. Dana dari hulu ke hilir, sekitar Rp 200 triliun. Di hulu, dengan asumsi US$ 1 miliar per hektar diprediksi perlu dana Rp 53 triliun. Di hilir, terutama pabrik, perlu Rp 150 triliun.Sebetulnya, oke-oke sajalah, asalkan jangan terulang lagi sikap “tambal sulam.
”Tatkala harga minyak mentah membubung, kita menengok lagi biofuel. Tapi jika berfluktuasi menurun, dilupakan lagi.Patut dicatat bahwa hingga Maret 2008 lalu, ternyata dari 70 calon investor masih banyak yang belum merealisasikannya karena tidak adanya kepastian pasar domestik (Pertamina menurunkannya dari 5% menjadi 1% saja).
Setidaknya, Begitulah yang diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Biofuel Indonsia (Aprobi) Paulus Cakrawan kepada pers. Jangan sampai terjadi pula miss koordinasi antarinstansi, suatu penyakit egosektoral yang belum sembuh. Memang, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2006, disebutkan selain bupati dan gubernur, 13 menteri, seperti Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan terlibat langsung. Menko Perekonomian sebagai komandonya pula.
Koordinasi menjadi penting, untuk menjaga jangan gara-gara kelak ada harapan besar dari pasar, dan akan men-drive harga nabati, kemudian memunculkan ancaman berupa terjadinya kompetisi lahan. Yang tadinya untuk pangan disedot ke bionabati untuk menghasilkan bio energi.
Mestilah ditemukan harmoni yang proporsional antara bionabati dan bioenergi. Untuk itu, jangan terlalu all out di energi dan mengakibatkan sektor pangan terancam. Ketahanan pangan (food security) harus berimbang dengan bioenergi/energy security/ketahanan energi. Jangan sampai ada rebutan lahan, dan kanibalisasi, sehingga diperlukan adanya regulasi dari pemerintah.Sangat pradoks jika pabrik bioethanol marak, tetapi kebun sawit tidak bertambah. Setelah bahan baku siap di berbagai perkebunan, barulah pabrik bioethanol dibangun. Jangan sebaliknya. Bisa-bisa energi melahap pangan.
Paling penting, peran pekebun jangan diabaikan. Fakta berbicara, bahwa perkebunan swasta dan BUMN pada 2000 hanya 3,4 juta hektare dari total area 11,7 juta hektare. Dari jumlah itu, 70 persen adalah perkebunan kelapa sawit swasta menengah dan kecil, yang tumbuh cepat karena subsidi bunga, seperti juga petani karet. Mereka sabar menunggu lima sebelum karet disadap, karena berkebun bagi mereka sudah menjadi kultur.Jika sehektare kebun karet dihargai Rp 10 juta, investasi petani mencapai Rp 37 triliun. Berapa nilai 7,5 juta hektare sawah, kebun kopi, teh, dan yang lain, yang sebagian besar investasi rakyat? Petani adalah investor sejati. Hasil ekspor perkebunan rakyat US$ 5 miliar setahun.
Padahal, dividen dan pajak PTPN I-XIV setahun, kurang dari Rp 1 triliun. Kita terkenang tuan Douwes Dekker alias Multatuli. Penulis roman “Max Havelaar” itu memprotes tanaman paksa ala kolonial Belanda, dan Ratu Belanda mengabulkannya. “Katakan kepada saya, bukankah si petani miskin, bukankah padi menguning seringkali untuk memberi makan orang yang tidak menanamnya?” kata Dekker saat berpidato menjadi Asisten Residen di Lebak, Banten. (Habis)*Wartawan MedanBisnis
source: medanbisnisonline
CPO Dikonsentrasikan Untuk Dalam Negeri
Rabu, 29-10-2008
MedanBisnis – JakartaMengatasi rendahnya harga jual minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di pasar luar negeri, pemerintah memutuskan untuk mengkonsentrasikan penggunaan komoditas ini bagi pasar dalam negeri.
“Itu kebijakan politik kita. Politik dagang kita akhirnya meniscayakan untuk betul-betul bisa digunakan lebih banyak lagi di dalam negeri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Harga CPO di pasar dunia kini terus merosot, bahkan telah jatuh di bawah level US$ 500 per ton, seiring banyaknya buyer di luar negeri yang membatalkan kontrak pembelian akibat terpukul krisis finansial global. Kondisi ini menekan pengusaha dan petani sawit.
Untuk itu, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan Pertamina agar CPO dapat terserap untuk konsumsi dalam negeri. “Kita minta Menteri ESDM, Pertamina, untuk segera melaksanakan langkah-langkah nyata. Jangan sampai ada jarak keputusan yang kita ambil dengan implementasi nanti di lapangan,” tuturnya.
Penurunan harga jual CPO di pasar luar negeri, menurut Presiden, merupakan imbas tak terhindarkan dari krisis keuangan global akibat penciutan permintaan di pasar dunia.Konsentrasi konsumsi CPO untuk pasar dalam negeri, kata Presiden, bisa disinkronkan dengan langkah pemerintah yang sejak 2005 ingin mengembangkan bahan bakar nabati.“Waktu itu sesungguhnya untuk menyelamatkan uang kita dari harga BBM yang berasal dari fosil yang mahal. Itu yang terjadi meskipun minyak turun, tapi harga jual produk CPO kita di luar negeri juga rendah,” jelasnya. (ant)
source: medanbisnisonline.com
MedanBisnis – JakartaMengatasi rendahnya harga jual minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di pasar luar negeri, pemerintah memutuskan untuk mengkonsentrasikan penggunaan komoditas ini bagi pasar dalam negeri.
“Itu kebijakan politik kita. Politik dagang kita akhirnya meniscayakan untuk betul-betul bisa digunakan lebih banyak lagi di dalam negeri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Harga CPO di pasar dunia kini terus merosot, bahkan telah jatuh di bawah level US$ 500 per ton, seiring banyaknya buyer di luar negeri yang membatalkan kontrak pembelian akibat terpukul krisis finansial global. Kondisi ini menekan pengusaha dan petani sawit.
Untuk itu, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan Pertamina agar CPO dapat terserap untuk konsumsi dalam negeri. “Kita minta Menteri ESDM, Pertamina, untuk segera melaksanakan langkah-langkah nyata. Jangan sampai ada jarak keputusan yang kita ambil dengan implementasi nanti di lapangan,” tuturnya.
Penurunan harga jual CPO di pasar luar negeri, menurut Presiden, merupakan imbas tak terhindarkan dari krisis keuangan global akibat penciutan permintaan di pasar dunia.Konsentrasi konsumsi CPO untuk pasar dalam negeri, kata Presiden, bisa disinkronkan dengan langkah pemerintah yang sejak 2005 ingin mengembangkan bahan bakar nabati.“Waktu itu sesungguhnya untuk menyelamatkan uang kita dari harga BBM yang berasal dari fosil yang mahal. Itu yang terjadi meskipun minyak turun, tapi harga jual produk CPO kita di luar negeri juga rendah,” jelasnya. (ant)
source: medanbisnisonline.com
10 Kebijakan Atasi Gejolak Keuangan
By Republika Contributor
Rabu, 29 Oktober 2008 pukul 01:31:00
JAKARTA -- Pemerintah menggariskan sepuluh kebijakan untuk mengatasi gejolak keuangan, di antaranya membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) dan menurunkan pungutan ekspor (PE) CPO menjadi nol persen.Kebijakan itu dihasilkan pada rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat menjelaskan pembelian kembali SUN dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN.Pembelian kembali, menurut Menkeu, dilakukan untuk memberi sinyal bahwa pemerintah dan BI memberi perhatian kepada surat berharga mereka dan untuk meyakinkan pasar bahwa surat itu bukanlah barang tidak berharga.
"Pembelian kembali SUN dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur," ujarnya.Namun, Menkeu maupun Gubernur BI belum menyebutkan jumlah dana yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian kembali SUN tersebut."'Buy back' nanti akan dibahas antara Depkeu dan BI. Jumlahnya cukup untuk mempengaruhi. Berapanya lihat saja nanti setelah terjadi," ujar Boediono.
Pemerintah juga melakukan langkah untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan devisa dengan mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri.BUMN diwajibkan menyimpan dananya dalam satu kliring "house" dan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke Kantor Kementerian Negara BUMN.
Transaksi itu pun dilaksanakan melalui bank-bank BUMN dengan laporan yang harus diperbarui setiap hari.Untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya kompetisi bunga, BUMN juga telah diinstruksikan agar tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank.Untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan bilateral maupun multilateral.
"Berbagai proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman asing diusahakan segera mendapat 'approval' sehingga pinjaman itu segera masuk ke 'account' pemerintah dan menambah valuta asing yang masuk ke kita," jelas Sri Mulyani.Untuk menjaga kesinambungan neraca, pemerintah juga akan memanfaatkan bilateral "swap arrangement" yang telah disepakati oleh negara ASEAN+3 yakni Cina, Korea, dan Jepang.
"Ini akan dilakukan untuk menjaga-jaga neraca pembayaran. Sekarang sedang disiapkan mekanismenya," ujar Sri Mulyani.Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli, pemerintah dan BI akan menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor "with recourse" yang mulai berlaku 1 November 2008.
"Tujuannya untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi terhadap resiko pembayaran. Pemerintah akan melakukan monitoring ketat agar fasilitas ini tidak disalahgunakan oleh eskportir, misalnya seperti ekspor fiktif," tutur Sri Mulyani. Untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sektor riil, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).Mulai 1 November 2008, pemerintah mengurangi PE CPO menjadi nol persen dari sebelumnya 2,5 persen.
Sedangkan untuk mencegah impor barang ilegal yang diduga akan masuk ke Indonesia secara sistemik, pemerintah akan menerbitkan ketentuan pembatasan impor barang tertentu yang mulai berlaku 1 November 2008.Komoditi yang dikenakan pembatasan impor adalah garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu, dan hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dengan kewajiban dilakukan verifikasi di pelabuhan muat.Pelabuhan untuk membongkar komoditi tersebut pun hanya bisa dilakukan di tempat yang telah ditentukan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan dua bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.
Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan Mendag berlaku sejak 1 November 2008 tentang pembentukan gugus tugas terpadu antar instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.Sedangkan untuk menjaga kesinambungan fiskal 2009, pemerintah telah berdiskusi dengan DPR agar RAPBN 2009 yang akan disetujui DPR pada Kamis, 28 Oktober 2008, dapat diubah secara fleksibel untuk menghadapi imbas krisis ekonomi global yang diperkirakan masih terjadi sampai tahun depan.
"Situasi ini diperkirakan akan berlangsung sampai 2009, sehingga pemerintah dimungkinkan melakukan perubahan APBN tanpa mengurangi hak-hak DPR," ujar Sri Mulyani.Sepuluh kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi gejolak pasar keuangan, menurut Menkeu, diambil sebagai langkah untuk melindungi tiga pilar yang terus dijaga pemerintah, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, kredibilitas BI, serta kredibilitas APBN."Tujuan kebijakan ini untuk menjaga ekonomi agar tidak mengalami gangguan terlalu banyak dan sebagai respon terhadap kesulitan-kesulitan dihadapi pelaku ekonomi," ujarnya.Pemerintah, lanjut Menkeu, tetap mengikuti perkembangan kondisi keuangan terakhir dan terus menyusun rencana-rencana kerja mengikuti perkembangan tersebut.ant/kp
Rabu, 29 Oktober 2008 pukul 01:31:00
JAKARTA -- Pemerintah menggariskan sepuluh kebijakan untuk mengatasi gejolak keuangan, di antaranya membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) dan menurunkan pungutan ekspor (PE) CPO menjadi nol persen.Kebijakan itu dihasilkan pada rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat menjelaskan pembelian kembali SUN dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN.Pembelian kembali, menurut Menkeu, dilakukan untuk memberi sinyal bahwa pemerintah dan BI memberi perhatian kepada surat berharga mereka dan untuk meyakinkan pasar bahwa surat itu bukanlah barang tidak berharga.
"Pembelian kembali SUN dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur," ujarnya.Namun, Menkeu maupun Gubernur BI belum menyebutkan jumlah dana yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian kembali SUN tersebut."'Buy back' nanti akan dibahas antara Depkeu dan BI. Jumlahnya cukup untuk mempengaruhi. Berapanya lihat saja nanti setelah terjadi," ujar Boediono.
Pemerintah juga melakukan langkah untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan devisa dengan mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri.BUMN diwajibkan menyimpan dananya dalam satu kliring "house" dan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke Kantor Kementerian Negara BUMN.
Transaksi itu pun dilaksanakan melalui bank-bank BUMN dengan laporan yang harus diperbarui setiap hari.Untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya kompetisi bunga, BUMN juga telah diinstruksikan agar tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank.Untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dan mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memutuskan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan bilateral maupun multilateral.
"Berbagai proyek pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman asing diusahakan segera mendapat 'approval' sehingga pinjaman itu segera masuk ke 'account' pemerintah dan menambah valuta asing yang masuk ke kita," jelas Sri Mulyani.Untuk menjaga kesinambungan neraca, pemerintah juga akan memanfaatkan bilateral "swap arrangement" yang telah disepakati oleh negara ASEAN+3 yakni Cina, Korea, dan Jepang.
"Ini akan dilakukan untuk menjaga-jaga neraca pembayaran. Sekarang sedang disiapkan mekanismenya," ujar Sri Mulyani.Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli, pemerintah dan BI akan menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor "with recourse" yang mulai berlaku 1 November 2008.
"Tujuannya untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi terhadap resiko pembayaran. Pemerintah akan melakukan monitoring ketat agar fasilitas ini tidak disalahgunakan oleh eskportir, misalnya seperti ekspor fiktif," tutur Sri Mulyani. Untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sektor riil, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).Mulai 1 November 2008, pemerintah mengurangi PE CPO menjadi nol persen dari sebelumnya 2,5 persen.
Sedangkan untuk mencegah impor barang ilegal yang diduga akan masuk ke Indonesia secara sistemik, pemerintah akan menerbitkan ketentuan pembatasan impor barang tertentu yang mulai berlaku 1 November 2008.Komoditi yang dikenakan pembatasan impor adalah garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak, sepatu, dan hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dengan kewajiban dilakukan verifikasi di pelabuhan muat.Pelabuhan untuk membongkar komoditi tersebut pun hanya bisa dilakukan di tempat yang telah ditentukan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan dua bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.
Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan Mendag berlaku sejak 1 November 2008 tentang pembentukan gugus tugas terpadu antar instansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.Sedangkan untuk menjaga kesinambungan fiskal 2009, pemerintah telah berdiskusi dengan DPR agar RAPBN 2009 yang akan disetujui DPR pada Kamis, 28 Oktober 2008, dapat diubah secara fleksibel untuk menghadapi imbas krisis ekonomi global yang diperkirakan masih terjadi sampai tahun depan.
"Situasi ini diperkirakan akan berlangsung sampai 2009, sehingga pemerintah dimungkinkan melakukan perubahan APBN tanpa mengurangi hak-hak DPR," ujar Sri Mulyani.Sepuluh kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi gejolak pasar keuangan, menurut Menkeu, diambil sebagai langkah untuk melindungi tiga pilar yang terus dijaga pemerintah, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, kredibilitas BI, serta kredibilitas APBN."Tujuan kebijakan ini untuk menjaga ekonomi agar tidak mengalami gangguan terlalu banyak dan sebagai respon terhadap kesulitan-kesulitan dihadapi pelaku ekonomi," ujarnya.Pemerintah, lanjut Menkeu, tetap mengikuti perkembangan kondisi keuangan terakhir dan terus menyusun rencana-rencana kerja mengikuti perkembangan tersebut.ant/kp
Lahan Kelapa Sawit untuk Orangutan
KUALA LUMPUR -- Menyempitnya habitat alami sejumlah satwa liar akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit tak membuat para pejuang pelestarian lingkungan Malaysia hilang akal. Kini mereka meluncurkan strategi baru untuk melindungi orangutan Kalimantan, gajah pygmy, dan satwa yang terancam punah lainnya dengan membeli lahan dari pemilik perkebunan untuk dijadikan hutan suaka.
Langkah ini diambil untuk menjaga kelestarian orangutan yang jumlahnya terus merosot akibat pembalakan liar dan meluasnya perkebunan kelapa sawit dengan cepat di Malaysia dan Indonesia, dua negara tempat orangutan ditemukan di alam.
Kelompok konservasi LEAP yang berbasis di Malaysia tengah merundingkan pembelian 89,8 hektare lahan hutan tropis di negara bagian Sabah, Kalimantan, dari operator perkebunan sawit.
Lahan seluas itu dibutuhkan untuk dijadikan sebagai koridor yang menghubungkan dua wilayah suaka margasatwa yang menjadi rumah bagi 600 orangutan, 150 gajah pygmy, dan beragam jenis satwa dilindungi lainnya, seperti monyet proboscis, burung rangkong, dan berang-berang.
"Untuk membeli lahan itu, LEAP melakukan aksi penggalangan dana melalui sumbangan masyarakat dan pribadi," kata Cynthia Ong, Direktur Eksekutif LEAP. World Land Trust, sebuah yayasan amal untuk konservasi alam yang bekerja sama dengan LEAP dalam inisiatif itu, mengatakan bahwa mereka membutuhkan Rp 5,3 miliar untuk membeli lahan tersebut.
Ong mengatakan ini adalah pertama kalinya sebuah lembaga swadaya masyarakat berusaha membeli tanah di Kalimantan, Malaysia, untuk perlindungan lingkungan dengan bantuan pemerintah. Dia belum bisa memastikan kapan pembelian hutan itu dilaksanakan.
"Pembelian lahan ini amat mendesak," tutur Ong. "Kami tak punya jalan lain untuk menghindari potensi timbulnya konflik antara manusia dan satwa liar."
Jumlah orangutan di Malaysia dan Indonesia turun hingga separuhnya dalam 20 tahun terakhir hingga mencapai angka di bawah 60 ribu ekor akibat aktivitas pembukaan hutan. Para ilmuwan memperkirakan populasi primata turun lebih dari 5.000 ekor setiap tahun sejak 2004. AP
source: korantempo.com
Langkah ini diambil untuk menjaga kelestarian orangutan yang jumlahnya terus merosot akibat pembalakan liar dan meluasnya perkebunan kelapa sawit dengan cepat di Malaysia dan Indonesia, dua negara tempat orangutan ditemukan di alam.
Kelompok konservasi LEAP yang berbasis di Malaysia tengah merundingkan pembelian 89,8 hektare lahan hutan tropis di negara bagian Sabah, Kalimantan, dari operator perkebunan sawit.
Lahan seluas itu dibutuhkan untuk dijadikan sebagai koridor yang menghubungkan dua wilayah suaka margasatwa yang menjadi rumah bagi 600 orangutan, 150 gajah pygmy, dan beragam jenis satwa dilindungi lainnya, seperti monyet proboscis, burung rangkong, dan berang-berang.
"Untuk membeli lahan itu, LEAP melakukan aksi penggalangan dana melalui sumbangan masyarakat dan pribadi," kata Cynthia Ong, Direktur Eksekutif LEAP. World Land Trust, sebuah yayasan amal untuk konservasi alam yang bekerja sama dengan LEAP dalam inisiatif itu, mengatakan bahwa mereka membutuhkan Rp 5,3 miliar untuk membeli lahan tersebut.
Ong mengatakan ini adalah pertama kalinya sebuah lembaga swadaya masyarakat berusaha membeli tanah di Kalimantan, Malaysia, untuk perlindungan lingkungan dengan bantuan pemerintah. Dia belum bisa memastikan kapan pembelian hutan itu dilaksanakan.
"Pembelian lahan ini amat mendesak," tutur Ong. "Kami tak punya jalan lain untuk menghindari potensi timbulnya konflik antara manusia dan satwa liar."
Jumlah orangutan di Malaysia dan Indonesia turun hingga separuhnya dalam 20 tahun terakhir hingga mencapai angka di bawah 60 ribu ekor akibat aktivitas pembukaan hutan. Para ilmuwan memperkirakan populasi primata turun lebih dari 5.000 ekor setiap tahun sejak 2004. AP
source: korantempo.com
317.615 Hektar Hutan Lindung Lampung Dilirik Perdagangan Karbon
Selasa, 28 Oktober 2008 20:31 WIB
BANDAR LAMPUNG, SELASA - Hutan lindung di wilayah Lampung seluas 317.615 hektar saat ini dilirik negara-negara maju untuk diikutkan dalam perdagangan karbon. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengkaji prosedur dan kontrak perdagangan karbon yang ditawarkan.
Asisten II Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Djunaedi Jaya, Selasa (28/10) pada acara ekspose kerjasama perdagangan karbon internasional di Gedung Gubernur Lampung mengatakan, kerjasama perdagangan karbon tersebut akan menguntungkan Lampung. Selama ini, diketahui hutan lindung di Lampung sudah banyak yang rusak.
"Kerusakan terjadi karena faktor ekonomi, masyarakat masuk hutan dan merambah. Selain itu hutan rusak juga akibat penebangan liar. Sementara kita tidak memiliki dana cukup untuk menjaga dan memelihara hutan," ujar Djunaedi Jaya.
Berdasarkan ekspose, satu ton karbon dihargai sekitar 1013 dollar Amerika Serikat (AS). Harga tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi 100 dollar AS per ton pada 2012.
Menurut Djunaedi, tawaran tersebut cukup menarik. Apabila Lampung dengan luasan hutan lindung 317.615 hektar yang terletak di lima kabupaten mampu menjaga kelestarian hutan, Lampung bisa mendapat kompensasi sekitar 80 persen dari perdagangan karbon.
"Pemprov Lampung akan mempelajari rancangan kerjasama perdagangan karbon tersebut. Kami akan segera memaparkan tawaran ini kepada bapak gubernur untuk ditindaklanjuti," ujar Djunaedi.
Erlyn Rommel, mitra lokal Carbon Strategic Global Ltd (CSG) atai IBN Group yang berkedudukan di Australia pada ekspose tersebut mengatakan, dana kompensasi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan. Sesuai mekanisme perdagangan, CSG akan melihat potensi hutan lindung Lampung dan kemampuan produksi karbon.
Kemampuan produksi akan dikalikan dengan harga per ton karbon. Hasilnya akan dibagi antara Pemprov Lampung, kabupaten pemilik hutan, serta CSG. Apabila dalam masa kontrak terjadi kerusakan hutan yang cukup parah, kontrak akan langsung dihentikan.
Untuk bisa menjaga hutan, CSG akan memfasilitasi Pemprov Lampung dalam hal penjagaan dan pengawasan hutan. CSG akan merekrut polisi hutan dan membayar dengan bayaran tinggi untuk membantu menjaga hutan dari pen ebangan liar atau aksi perusakan. CSG juga akan memberikan pendidikan mengenai kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan lindung.
Menurut Erlyn, perdagangan karbon tersebut menarik. Perdagangan karbon merupakan kompensasi dari negara-negara industri maju untuk membayar kerusakan lingkungan yang sudah mereka buat. Asap karbon dioksida yang dihasilkan pabrik-pabrik di Eropa dan AS sudah merusak lapisan ozon.
Salah satu cara untuk memperbaiki kerusakan ozon adalah dengan mempertahankan produksi karbon dari hutan-hutan di Indonesia, Asia Pasific, Amerika Selatan, ataupun Papua New Guinea. Kompensasi diambilkan dari pembayaran negara-negara maju tersebut atas kerusakan lingkungan yang dibuat.
CSG berupaya memfasilitasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki hutan untuk mendapatkan kompensasi atas karbon yang dihasilkan, sekaligus untuk menjaga dan memelihara hutan lindung.
BANDAR LAMPUNG, SELASA - Hutan lindung di wilayah Lampung seluas 317.615 hektar saat ini dilirik negara-negara maju untuk diikutkan dalam perdagangan karbon. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengkaji prosedur dan kontrak perdagangan karbon yang ditawarkan.
Asisten II Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Djunaedi Jaya, Selasa (28/10) pada acara ekspose kerjasama perdagangan karbon internasional di Gedung Gubernur Lampung mengatakan, kerjasama perdagangan karbon tersebut akan menguntungkan Lampung. Selama ini, diketahui hutan lindung di Lampung sudah banyak yang rusak.
"Kerusakan terjadi karena faktor ekonomi, masyarakat masuk hutan dan merambah. Selain itu hutan rusak juga akibat penebangan liar. Sementara kita tidak memiliki dana cukup untuk menjaga dan memelihara hutan," ujar Djunaedi Jaya.
Berdasarkan ekspose, satu ton karbon dihargai sekitar 1013 dollar Amerika Serikat (AS). Harga tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi 100 dollar AS per ton pada 2012.
Menurut Djunaedi, tawaran tersebut cukup menarik. Apabila Lampung dengan luasan hutan lindung 317.615 hektar yang terletak di lima kabupaten mampu menjaga kelestarian hutan, Lampung bisa mendapat kompensasi sekitar 80 persen dari perdagangan karbon.
"Pemprov Lampung akan mempelajari rancangan kerjasama perdagangan karbon tersebut. Kami akan segera memaparkan tawaran ini kepada bapak gubernur untuk ditindaklanjuti," ujar Djunaedi.
Erlyn Rommel, mitra lokal Carbon Strategic Global Ltd (CSG) atai IBN Group yang berkedudukan di Australia pada ekspose tersebut mengatakan, dana kompensasi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan. Sesuai mekanisme perdagangan, CSG akan melihat potensi hutan lindung Lampung dan kemampuan produksi karbon.
Kemampuan produksi akan dikalikan dengan harga per ton karbon. Hasilnya akan dibagi antara Pemprov Lampung, kabupaten pemilik hutan, serta CSG. Apabila dalam masa kontrak terjadi kerusakan hutan yang cukup parah, kontrak akan langsung dihentikan.
Untuk bisa menjaga hutan, CSG akan memfasilitasi Pemprov Lampung dalam hal penjagaan dan pengawasan hutan. CSG akan merekrut polisi hutan dan membayar dengan bayaran tinggi untuk membantu menjaga hutan dari pen ebangan liar atau aksi perusakan. CSG juga akan memberikan pendidikan mengenai kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan lindung.
Menurut Erlyn, perdagangan karbon tersebut menarik. Perdagangan karbon merupakan kompensasi dari negara-negara industri maju untuk membayar kerusakan lingkungan yang sudah mereka buat. Asap karbon dioksida yang dihasilkan pabrik-pabrik di Eropa dan AS sudah merusak lapisan ozon.
Salah satu cara untuk memperbaiki kerusakan ozon adalah dengan mempertahankan produksi karbon dari hutan-hutan di Indonesia, Asia Pasific, Amerika Selatan, ataupun Papua New Guinea. Kompensasi diambilkan dari pembayaran negara-negara maju tersebut atas kerusakan lingkungan yang dibuat.
CSG berupaya memfasilitasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki hutan untuk mendapatkan kompensasi atas karbon yang dihasilkan, sekaligus untuk menjaga dan memelihara hutan lindung.
Astra Agro Raup Untung Rp 2,13 Triliun
Selasa, 28 Oktober 2008 20:27 WIB
TEMPO Interaktif, JakartaLaba Bersih Astra Agro Lestari Tbk Rp : Perusahaan perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk hari ini melaporkan sampai kuartal ketiga 2008 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 2,13 triliun. Pencapaian ini meningkat 65,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 1,29 triliun.
Dari laporan keuangan konsolidasi Astra Agro yang tidak diaudit sampai akhir September 2008, disebutkan penjualan bersih konsolidasi Astra Agro tercatat sebesar Rp 6,7 triliun, atau tumbuh 62,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 4,12 triliun.
Widya Wiryawan, Presiden Direktur Astra Agro mengatakan, tingginya harga minyak sawit serta produk turunannya hingga kuartal ketiga telah mendorong pertumbuhan penghasilan perseroan. Harga rata-rata minyak sawit perseroan sampai kuartal ketiga Rp 7.995 per kilogram, atau naik 40,9 persen dibanding periode yang sama 2007 sebesar Rp 5.673 per kilogram.
Selain itu, pertumbuhan penghasilan juga dipicu naiknya volume penjualan minyak sawit perseroan seiring dengan peningkatan produksi minyak sawit. Penjualan minyak memberikan kontribusi penjualan terbesar yaitu 84,3 persen, sedangkan sisanya disumbangkan dari penjualan produk turunan minyak sawit dan lain-lain.
Seiring krisis keuangan global serta melemahnya permintaan pasar minyak sawit, memasuki kuartal keempat 2008 ini harga minyak sawit merosot. “Kondisi ini tentu saja mempengaruhi usaha perkebunan kelapa sawit,” kata Widya.
EFRI RITONGA
source: tempo.co.id
TEMPO Interaktif, JakartaLaba Bersih Astra Agro Lestari Tbk Rp : Perusahaan perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk hari ini melaporkan sampai kuartal ketiga 2008 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 2,13 triliun. Pencapaian ini meningkat 65,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 1,29 triliun.
Dari laporan keuangan konsolidasi Astra Agro yang tidak diaudit sampai akhir September 2008, disebutkan penjualan bersih konsolidasi Astra Agro tercatat sebesar Rp 6,7 triliun, atau tumbuh 62,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 4,12 triliun.
Widya Wiryawan, Presiden Direktur Astra Agro mengatakan, tingginya harga minyak sawit serta produk turunannya hingga kuartal ketiga telah mendorong pertumbuhan penghasilan perseroan. Harga rata-rata minyak sawit perseroan sampai kuartal ketiga Rp 7.995 per kilogram, atau naik 40,9 persen dibanding periode yang sama 2007 sebesar Rp 5.673 per kilogram.
Selain itu, pertumbuhan penghasilan juga dipicu naiknya volume penjualan minyak sawit perseroan seiring dengan peningkatan produksi minyak sawit. Penjualan minyak memberikan kontribusi penjualan terbesar yaitu 84,3 persen, sedangkan sisanya disumbangkan dari penjualan produk turunan minyak sawit dan lain-lain.
Seiring krisis keuangan global serta melemahnya permintaan pasar minyak sawit, memasuki kuartal keempat 2008 ini harga minyak sawit merosot. “Kondisi ini tentu saja mempengaruhi usaha perkebunan kelapa sawit,” kata Widya.
EFRI RITONGA
source: tempo.co.id
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
