Saturday, October 25, 2008

Presiden Ajak Masyarakat Perkuat Ekonomi Domestik

25 Oktober 2008 23:57 WIB

BEIJING--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak eluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperkuat potensi ekonomi domestik sehingga apabila terjadi kelesuan ekonomi global perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh. "Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat potensi ekonomi domestik, jangan lagi terlalu bergantung pada ekspor," kata Presiden Yudhoyono saat konferensi pers ketika menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) ke-7, di Beijing, Sabtu (25/10).

Hadir dalam jumpa pers tersebut Menkopolhukam Widodo AS, Sekab Sudi Silalahi, Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari Elka Pangestu, Menkes Siti Fadilla Supari, Meneg LH Rachmat Witoelar, dan Meneg BUMN Sofyan Djalil. Presiden mengatakan, sesungguhnya potensi perekonomian nasional sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti minyak, gas, pertambangan, hasil hutan, serta kelapa sawit.

"Kita memiliki penduduk yang sangat besar dan daerah-daerah juga bisa melakukan kegiatan perekonomian lokal. Jadi sesungguhnya Indonesia punya kekuatan ekonomi domestik yang baik," kata Presiden. Apabila pertemuan antara produksi dan konsumsi serta kebutuhan dan pasokan bisa baik dan didukung oleh strategi dan manajemen yang baik, kata Presiden, tentunya perekonomian dalam negeri akan bisa berjalan sangat baik.

Presiden menyebutkan produk herbal dan jamu-jamuan sesungguhnya memiliki potensi dan sumber ekonomi yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi domestik yang sangat kuat. "Jadi intinya adalah ketika dunia mengalami krisis dan ada gonjang-ganjing, kita masih bisa hidup dengan kekuatan ekonomi domestik kita sendiri," kata Presiden Yudhoyono. Penguatan ekonomi domestik, katanya, perlu dilakukan supaya perekonomian lokal tidak terlalu rentan dalam mengatasi krisis perekonomian global, seperti yang sekarang sedang dialami yaitu krisis keuangan global.

"Ekspor tetap perlu tapi penguatan ekonomi domestik sangatlah penting dan itu tentunya merupakan peluang bagi kita, manakala ada gejolak kita sudah ada satu pengamanan di dalam negeri," kata Presiden. (Ant/OL-01)

source: mediaindonesia.com

Darmin tagih pajak perkebunan sawit

Sabtu, 25 Oktober 2008 14:17

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan terus menagih tunggakan pembayaran pajak beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batu bara. Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan dalam kasus ini Ditjen Pajak telah memberi tenggat pembayaran kepada perusahaan hingga akhir tahun ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

"Harus bayar, kalau tidak bayar kami punya kewenangan untuk melakukan penagihan dengan cara lain sesuai dengan UU," tegas dia, kemarin.

Darmin mengatakan dari setiap perusahaan tersebut, besaran pembayaran tunggakan pajaknya variatif. "Ada yang sudah 80% atau 85%, ada yang baru 50% atau 55%, jadi macam-macam besarannya."

Dalam kasus ini, setidaknya ada 20 perusahaan kelapa sawit dan tiga perusahaan baru bara yang nilai tunggakan pajaknya mencapai Rp6 triliun.

Untuk sektor properti Ditjen Pajak dengan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tetap akan memfokuskan penyelidikan pembayaran pajak perusahaan jasa konstruksi dan realestat.

"Prinsipnya kalau di atas banchmark tidak akan diperiksa. Buat apa kalo sudah bayar pajak [diperiksa]. Kalau di bawah, baru diperiksa."

Namun begitu, Darmin mengungkapkan pemeriksaan pembayaran pajak sektor properti tersebut belum dilaksanakan karena antara Ditjen Pajak dan BPKP belum mengadakan pertemuan membahas mengenai teknis pelaksanaannya.

Konsultan pajak ATS Consulting Hendra Wijana mengatakan Ditjen Pajak pada prinsipnya boleh melakukan pemeriksaan atau penyelidikan pembayaran pajak atas sektor-sektor tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan secara adil.

"Sektor konstruksi misalnya, Ditjen Pajak harus terbuka penetapan 3% dari omzet itu dari mana? Patokan itu Jcan justru menyulitkan perusahaan konstruksi baru karena masih dibebani biaya penyusut-an,"jelasnya.

Menurut Hendra, faktor booming biasanya menjadi salah satu pertimbangan bagi Ditjen Pajak untuk memfokuskan pemeriksaan terhadap sektor-sektor tertentu.

Sumber : Bisnis Indonesia

Transaksi Trade Expo RI 2008 Hanya USD77,5 Jt

Sabtu, 25 Oktober 2008 - 16:38 wib

Widi Agustian - Okezone


JAKARTA - Nilai transaksi Trade Expo (TEI) 2008, hanya mencapai USD77,59 juta. Jumlah itu di bawah target yang ditetapkan USD220 juta."Memang baru USD77,59 juta. Tapi transaksi fixed baru terlaksana baru Jumat dan Sabtu ini. Sehingga tidak semua jumlah ini transaksi terselesaikan dan tercatat," ujar Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Bachrul Chairi, di Jixpo Hall D, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (25/2008).


Dia menjelaskan, ada 30 jenis produk yang dimintai oleh buyer internasional. Di antaranya, yakni furniture yang telah mencatatkan nilai transaksi 25 juta (32,3 persen), kertas dengan nilai transkasi 10 juta (12,8 persen), tambang USD7,3 juta (9,4 persen), minyak kelapa sawit sebesar USD6 juta (7,7 persen), kerajinan tangan USD5,8 juta (7,4 persen).


Dari 117 negara yang menghadiri terdapat 20 negara utama yang aktif melakukan pembelian. Walaupun demikian, hanya empat negara yang berasal dari negara tradisional. Negara tradisional adalah pangsa pasar utama Indonesia.


Keempat negara itu, yakni Jepang yang telah mencatatkan transaksi sebesar USD5 juta, Jerman USD1,6 juta, Spanyol USD1,3 juta, dan Australia USD1,3 juta. Beberapa di antaranya juga terdapat negara nontradisional, yakni Afganistan mencatatkan USD7,8 juta dan Ukraina USD1,6 juta."Besarnya jumlah transkasi bisnis dan pembeli dari negara nontradisonal mencerminkan mulai berjalannya diversifikasi pasar," pungkasnya. (rhs)


source: okezone.com

Cari di Google

Google
 
Web kabarsawit.blogspot.com