PE Sawit November Dipangkas Jadi 2,5%

23/10/2008 15:45:31 WIB
Oleh Nur Afni Fiazia dan Andryanto S

JAKARTA, Investor DailyPemerintah akhirnya menurunkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari 7,5% pada Oktober menjadi 2,5% pada November mendatang. Penurunan PE itu mengacu pada patokan harga CPO di pasar internasional selama 20 September-19 Oktober yang berkisar antara US$ 650-550/ton.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti menjelaskan, pemerintah menetapkan PE CPO untuk bulan depan hanya 2,5%. “Memang segitu. Pengesahannya masih menunggu surat keputusan Menteri Perdagangan,” katanya saat dikonfirmasi Investor Daily di Jakarta, Rabu (22/10).

Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengakui, pemerintah akan menurunkan PE CPO sesuai dengan harga rata-rata di pasar internasional sebulan sebelumnya. “Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, kalau harga CPO di bawah US$ 550/ton, PE yang berlaku 0%. Bulan dengan PE tergantung harga bulan sebelumnya,” tuturnya.

Penetapan PE CPO 2,5% untuk November itu diambil dalam rapat koordinasi interdep yang dihadiri perwakilan dari kantor Menko Perekonomian, Departemen Perdagangan, Tim Tarif Departemen Keuangan, dan asosiasi industri terkait. Meski tidak sesuai dengan usulan pengusaha CPO yang menghendaki PE 0%, pemerintah menilai pajak yang ditetapkan untuk bulan depan itu mampu mengimbangi kemerosotan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Mendag menerangkan, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema PE CPO. Revisi kebijakan tersebut akan diteken sebelum akhir tahun ini. “Sudah ada hitung-hitungannya. Kebijakan itu tidak akan menunggu sampai 2009, karena kalau tahun depan itu kelamaan kali,” tuturnya sambil tertawa.

Selain mengubah skema penetapan PE CPO, lanjut dia, pemerintah akan mengantisipasi penurunan ekspor CPO dengan pemberlakuan kewajiban (mandatori) penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang berbasis minyak sawit dari sekitar 1% pada 2009 menjadi 5% pada 2010. “Ini juga sedang dikaji,” paparnya.

Pengaruh Makin Kecil
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Akhmaludin Hasibuan menjelaskan, berdasarkan hitungan Gapki, harga rata-rata (trigger price) CPO di pasar internasional sebulan terakhir berada di kisaran US$ 645,9/ton. Sedangkan harga patokan ekspor (HPE) CPO untuk November sekitar US$ 572/ton. “Karen itu, kami mendapat info PE CPO November ditetapkan 2,5%,” tuturnya.

Ketua Harian Gapki Derom Bangun menilai, dengan penetapan PE CPO sebesar 2,5% untuk bulan depan, setiap ekspor komoditas tersebut dibebankan pajak sekitar US$ 14,3/ton atau Rp 140/kg. Dengan demikian, harga CPO dalam negeri akan turun Rp 14/kg, sedangkan harga tandan buah segar (TBS) lokal turun Rp 28/kg. “Pengaruh PE 2,5% menjadi kecil,” ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, penurunan harga CPO yang terus terjadi makin menyulitkan pengusaha dan petani lokal. Karena itu, Gapki tetap mengusulkan pemerintah membebaskan PE CPO untuk sementara. “Jika PE dibebaskan sementara, harga TBS lokal bisa naik Rp 28/kg,” paparnya.

Namun, pemerintah tetap keberatan jika PE CPO dibebaskan untuk sementara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal yang juga Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menerangkan, pemerintah tidak menghendaki PE CPO dibebaskan karena dapat berpotensi mempengaruhi harga produk turunannya, termasuk minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat. "Jangan sampai policy pemerintah mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Kalau PE nol persen jangan-jangan akan diekspor semua," ucapnya, Senin (20/10). Menurut dia, jika PE CPO dibebaskan, harga minyak goreng berpotensi tidak terkendali. Kondisi itu justru dihindari pemerintah. "Jadi harus ada instrumen pengamanan (safeguard)," ujarnya.

Anggito menilai, pemberlakuan PE bukan untuk meningkatkan penerimaan negara, tapi guna menjamin kebutuhan dalam negeri dan memanfaatkan windfall profit. Apalagi mengingat harga CPO di pasar internasional dalam dua tahun terakhir naik tajam. "Jika sekarang harga CPO turun, pemerintah juga secara bertahap menurunkan PE," tuturnya. ***

Source: investorindonesia.com