Taufik Kiemas Kritik Pemerintah

Rabu, 15 Oktober 2008 12:11 WIB
JAKARTA, RABU - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu reaktif dalam menghadapi krisis keuangan global. Seharusnya pemerintah sudah melakukan antisipasi sejak tahun lalu.
"Kan, krisis keuangan global ini sudah dibicarakan oleh para pakar sejak tahun lalu. Apalagi Indonesia sudah pernah mengalami krisis serupa," ujar Taufik Kiemas Selasa malam (14/10) melalui email kepada Persda Network, Rabu (15/10).
Taufik Kiemas menjelaskan, selain tidak ada langkah yang antisipatif terhadap krisis tersebut, industri di Indonesia juga tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk menopang sistem perekonomian nasional. Selama empat tahun ini, katanya, industri di Indonesia tidak ada yang bisa menopang sistem perekonomian Indonesia. "Kalaupun ada industri yang dibangun, itupun mirip tukang jahit. Contohnya, investasi di bidang sumberdaya alam, khususnya minyak. Semua investasi yang dilakukan di sektor perminyakan itu dilakukan melalui transaksi saham," katanya. Minyak yang dikeruk di Indonesia, jelas Taufik Kiemas, adalah minyak mentah yang kemudian dijual lagi keluar negeri. Akhirnya, hasil olahan dari minyak mentah itu justru dijual kembali ke Indonesia. "Coba lihat, apakah selama sepuluh tahun ini ada kilang minyak baru yang dibangun? Atau ada nggak pabrik pupuk yang baru dibangun? Sektor perkebunan juga mengalami nasib serupa. Lahan perkebunan di Indonesia lebih banyak dikuasai Malaysia. Malaysia mengeruk bahan mentah dari kebun sawit di Indonesia berupa crude palm oil yang kemudian dijual ke luar negeri," papar Taufik Kiemas. Hasil olahan dari crude palm oil, sambungnya lagi, seperti sabun maupun kebutuhan pharmasi dijual lagi ke Indonesia. Ia kemudian menyarankan pada pemerintah untuk menerapkan industri yang mengarah ke borjuasi nasional untuk menopang sistem perekonomian nasional. "Artinya, harus ada industri yang mendirikan pabrik, dimana pabrik itu mengolah dari mulai bahan mentah sampai bahan jadi. Yang lebih menyedihkan, pemerintah juga kurang memperhatikan pembangunan infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangun lebih dahulu, biaya ekonomi yang ditanggung pengusaha pasti lebih murah. Dengan begitu, harga jual produk pengusaha itu bisa bersaing," ungkapnya.
Rachmat HidayatSumber : Persda Network
source: kompas.com